Dasco Nilai Pembatasan Transportasi Umum di DKI Sudah Tepat
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat suara soal kepadatan dan antrean panjang di stasiun-stasiun moda transportasi massal. Hal tersebut ditengarai akibat pembatasan jam operasional yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
Dia menilai, kebijakan tersebut sesungguhnya sudah tepat sebagai upaya Pemprov untuk menghambat penyebaran Covid-19. "Mengingat jumlah masyarakat yang terjangkit virus corona terdeteksi cukup banyak dibandingkan dengan daerah lain dan sebarannya cukup merata," kata Dasco, Senin (16/3).
Namun demikian, lanjut Dasco, kebijakan ini perlu juga diikuti dengan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat secara detail serta terperinci.
-
Mengapa BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi? Menurut Siruaya, meski Program JKN sudah berjalan hampir sepuluh tahun, namun edukasi dan sosialisasi harus terus digencarkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat menerima informasi yang tepat mengenai Program JKN.
-
Informasi apa yang disebarluaskan? Diseminasi adalah proses penyebaran informasi, temuan, atau inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola agar dapat dimanfaatkan oleh kelompok target atau individu.
-
Mengapa masyarakat diminta waspada? BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga yang ditetapkan sejak November 2020.
-
Apa imbauan DPR kepada masyarakat? 'Untuk seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat, jangan takut untuk melapor dan memviralkan kalau mengalami intimidasi dari oknum aparat.
-
Kenapa diseminasi penting? Tujuan dari diseminasi adalah untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting dapat sampai kepada orang-orang yang membutuhkannya, dan digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
"Dan juga diikuti dengan kesadaran dari masyarakat untuk mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat untuk work from home (WFH), melakukan aktivitas di dalam rumah. Supaya membatasi aktivitas interaksi dengan masyarakat luas dan membatasi penyebaran secara massif dari virus corona ini," tandasnya.
Harusnya Bertahap
Sementara Direktur Eksekutif Institusi Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang berpandangan seharusnya pembatasan jam operasional angkutan massal dilakukan secara bertahap.
Dengan demikian, tidak malah menimbulkan masalah baru, seperti timbulnya kepadatan dan antrean panjang calon penumpang di stasiun-stasiun moda transportasi massal.
Selain itu, dia menilai kepadatan terjadi karena tidak seimbangnya supplay dan demand angkutan umum. Di satu sisi operasi dibatasi sementara di sisi lain, masih banyak masyarakat yang harus beraktivitas karena belum semua pihak menjalankan work from home (WFH).
Karena itu, kebijakan pembatasan jam operasional angkutan umum bisa juga diikuti dengan instruksi kepada perusahaan-perusahaan untuk juga menjalankan WFH.
"Bukan kerjasama sifatnya tapi intruksi gubernur. Harusnya ada SK Gubernur untuk meliburkan kantor-kantor guna mengurangi penyebaran corona. Tapi walau kerja di rumah (WFH) karyawan tetap digaji penuh," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaZulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.
Baca SelengkapnyaRisal menjelaskan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, DJKA telah menambah dan memperbarui jalur kereta api serta mengembangkan fasilitas di stasiun.
Baca SelengkapnyaPersonel Satlantas Polres Kampar disebar untuk melakukan cooling system Pilkada, demi mempertahankan suasana kondusif dan damai.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diajarkan cara mengenali dan menanggapi informasi yang tidak jelas kebenarannya, terutama hoaks yang dapat merusak suasana Pilkada.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi B DPRD DKI mendukung pembatasan kepemilikan dan usia kendaraan bermotor sehingga kemacetan dan polusi udara di Jakarta dapat diatasi.
Baca SelengkapnyaKota berorientasi transit, juga dapat mendorong penggunaan transportasi publik oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaPolisi memberikan edukasi serta meminimalisir terjadinya gangguan Kamtibmas
Baca SelengkapnyaSelama kegiatan, Tim Cooling System Satlantas Polres Kampar membagikan brosur dan menggunakan spanduk serta papan gimik untuk menyampaikan pesan.
Baca Selengkapnya