Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Data Ganda Penerima Bansos di Kemensos, PPP Nilai Perlu Sumber Tunggal

Data Ganda Penerima Bansos di Kemensos, PPP Nilai Perlu Sumber Tunggal Gedung DPR. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi (Awiek) menyoroti permasalahan 21 juta data ganda penerima bansos di Kementerian Sosial. Awiek menyebut bahwa persoalan data memang masih menjadi persoalan utama yang belum kunjung selesai.

"Memang problem pendataan di kita itu menjadi problem utama, bahwa seringkali sumber datanya berbeda-beda, misalnya data tentang kemiskinan itu antara data BPS, Kemensos itu seringkali berbeda," katanya lewat pesan singkat, Selasa (4/5).

Selain itu, kata dia, perbedaan data juga terjadi di Kemendagri dan KPU. Sehingga, dia bilang, memang diperlukan adanya sumber data yang tunggal.

"Supaya tidak terjadi duplikasi atau pun salah sasaran. Kalau datanya tunggal saya kira tidak akan ada persoalan-persoalan di lapangan," kata anggota DPR RI ini.

Awiek enggan berburuk sangka apakah data ganda di Kemensos karena unsur kesengajaan ataupun kongkalikong. Dia hanya bilang, perlu dibuat sumber data tunggal agar tidak terjadi kecurangan.

"Ya enggak tahu kongkalikong kongkalikong itu, makanya itu saya bilang kalau tunggal sumber datanya, ya potensi kecurangannya semakin bisa di minimalisir," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mensos Tri Rismaharini menyebut, pihaknya telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bansos.

"New DTKS ini karena tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan pengontrolan data sehingga hampir kurang lebih 21.000.156 data yang kita tidurkan," kata Risma pada konpers daring, Rabu (21/4).

Penertiban data ganda ini telah dikoordinasikan dengan KPK hingga kepolisian. Untuk penambahan data baru, pihaknya akan meminta data dari pemerintah daerah.

"Kami kemarin sudah komunikasi dengan BPK, BPKP, KPK, Kejagung dan Kepolisian, kami menidurkan data 21.000.156. Sehingga kemudian terjadi beberapa kekurangan data yang saat ini secara terus menerus itu kita minta dari daerah. Jadi kita minta usulan dari daerah untuk usulan baru," ujarnya.

Risma memastikan new DTKS akan terus update data dan memilah apakah masih ada data ganda dan menyeleksi data yang perlu diperbarui apabila penerima bansos meninggal dunia.

"Biasanya Kita menguapdate minggu pertama dan minggu kedua. Karena kami butuh proses administrasi, minggu ketiga, supaya bank bisa menyalurkan di minggu keempat. Jadi kenapa kita butuh tiap bulan updatingnya karena ada yang meninggal dan sebagainya," ucapnya.

Ke depan, lanjutnya, masyarakat bisa memantau langsung data penerima bansos lewat laman resmi New DTKS http://cekbansos.kemensos.go.id.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Jabar Tindak Lanjuti Temuan 122.369 Data Pemilih Ganda di Pilkada 2024
KPU Jabar Tindak Lanjuti Temuan 122.369 Data Pemilih Ganda di Pilkada 2024

Pengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia

Baca Selengkapnya
Bawaslu Temukan 122.369 Data Ganda di Pilkada Jabar Disebabkan Perpindahan Penduduk
Bawaslu Temukan 122.369 Data Ganda di Pilkada Jabar Disebabkan Perpindahan Penduduk

Perpindahan penduduk menjadi salah satu penyebab besarnya angka pemilih ganda dalam daftar pemilih pada Pilkada 2024 di Jawa Barat.

Baca Selengkapnya
Gara-Gara Ada Warga Punya Dua Istri Beda Kartu Keluarga, KPU Sigi Sisir Data Pemilih Ganda
Gara-Gara Ada Warga Punya Dua Istri Beda Kartu Keluarga, KPU Sigi Sisir Data Pemilih Ganda

Kata dia, jumlah itu masih akan berubah sampai pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Baca Selengkapnya
Kemnaker: Satu Data Ketenagakerjaan Siap Kolaborasi dengan Data Regsosek
Kemnaker: Satu Data Ketenagakerjaan Siap Kolaborasi dengan Data Regsosek

Kemnaker siap ikut berkolaborasi dalam pemanfaatan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Baca Selengkapnya
30 Ribu Caleg PDIP Akan Sosialisasikan KTP Sakti Ganjar-Mahfud
30 Ribu Caleg PDIP Akan Sosialisasikan KTP Sakti Ganjar-Mahfud

Seluruh caleg PDIP akan dikerahkan untuk menyosialisasikan program KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (Sakti) yang menjadi terobosan pasangan Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
Dukung Digitalisasi, Data di Pemerintah Harus Terintegrasi
Dukung Digitalisasi, Data di Pemerintah Harus Terintegrasi

Masih ada tantangan dalam pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Curhat, Sering Ditanya DPR Soal Data Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron
Sri Mulyani Curhat, Sering Ditanya DPR Soal Data Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.

Baca Selengkapnya
Kata Menko Airlangga soal Kabar Mensos Risma Tak Dilibatkan Program Bansos
Kata Menko Airlangga soal Kabar Mensos Risma Tak Dilibatkan Program Bansos

Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).

Baca Selengkapnya
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024

Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.

Baca Selengkapnya