Data Penduduk Diduga Bocor, Istana Bicara Manfaat RUU PDP bagi Korban

Merdeka.com - Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani menegaskan, data pribadi penduduk harus dilindungi dan dijaga dengan baik. Dia mendesak pengusutan dugaan kebocoran data penduduk Indonesia yang berasal dari BPJS Kesehatan itu.

"Para pihak harus bertanggungjawab jika kebocoran data penduduk terbukti. Harus diusut tuntas," tulis Jaleswari dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/5).

Jaleswari menyatakan, saat ini pemerintah sudah mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi. Rancangan peraturan itu telah masuk Prolegnas 2021 di DPR.

Dengan aturan itu, wanita karib disapa Dhani ini meyakini, individu yang merasa dirugikan atas dugaan kebocoran memiliki koridor hukum yang memayungi.

"Jadi bagi individu yang merasa mendapat ancaman, teror dan sejenisnya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab supaya aktif melaporkannya kepada aparat penegak hukum untuk dapat diambil tindakan," jelas dia.

Jaleswari meyakini, data pribadi penduduk yang bocor akibat peretasan atau pun motif lainnya tidak pernah dibenarkan. Menurut dia, hal itu adalah elemen yang harus dilindungi dalam ekosistem privasi yang sehat

"Aktivitas masyarakat sipil harus dilindungi. Sebab masyarakat sipil merupakan elemen penting penyangga demokrasi yang sehat sepanjang dalam bingkai konstitusi dan regulasi," dia menandasi.

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran data penduduk Indonesia dan diperjualbelikan dalam sebuah forum. Hasil investigasi menemukan sampel data yang bocor diduga kuat berasal dari BPJS Kesehatan.

Dari investigasi itu juga ditemukan bahwa data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data.

Data tersebut dijual oleh akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums. Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi atau reseller. Tidak hanya dari Indonesia, Kotz disebut menjual dan membeli data pribadi di negara lain melalu forum tersebut.

"Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," katanya

Reporter: M Radityo