Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Data Penerima Bansos Sering Bermaslah, Mensos Salahkan Dinsos

Data Penerima Bansos Sering Bermaslah, Mensos Salahkan Dinsos mensos juliari batubara. ©2020 BNPB

Merdeka.com - Menteri Sosial Juliari Batubara memberikan penjelasan terkait data penerima bantuan sosial yang selama ini kerap mendapatkan sorotan. Dia mengakui terjadi distorsi dalam penyampaian data penerima manfaat dari Dinas Sosial ke Kementerian Sosial.

"Pak kami seringkali tidak ingin dianggap selalu melempar ke daerah tetapi sering kali ini jadi masalahnya. Kepala daerahnya tidak paham soal pendataan di level bawah khususnya Dinas Sosial. Saya berkali-kali menyampaikan bukan untuk membela diri bahwa distorsi itu seringkali terjadi di Dinas Sosial yang terjadi distorsinya," kata dia, dalam rapat bersama Komisi VIII, Rabu (6/5).

Menurut politikus PDIP ini, sangat mungkin data yang diterima Kemensos dari Dinas Sosial berbeda dengan data sebenarnya yang disampaikan oleh kepala desa ke Dinas Sosial. Hitung-hitungan politik bisa jadi penyebabnya.

"Distorsi ini terjadi karena mungkin kita sama-sama tahu, kita sama-sama orang politik mungkin ada faktor politiknya, mungkin ada faktor like and dislike antara Dinas Sosial dengan kepala desa yang memberikan data. Ini sangat teknis dan sangat dinamis di lapangan. Kita semua orang politik, kita paham hal-hal seperti ini," ungkap dia.

"Jadi distorsi-distorsi itu terjadi di level bawah sementara kami mendapatkan data full dari Dinas Sosial. Nah apakah data yang dari desa dari kelurahan sama dengan yang dikirimkan Dinas Sosial? Apakah data yang dikirimkan Dinas Sosial untuk daerah ke kami sama? kami tidak tahu. Karena kami terimanya dari Dinas Sosial," imbuhnya.

Dia pun menegaskan dalam kondisi mendesak seperti sekarang, pihak tidak bisa secara optimal melakukan validasi dan verifikasi data dari daerah. Karena itu, Kemensos memutuskan untuk menggunakan data tersebut.

"Mau tidak mau suka atau tidak suka Kami memang hampir bisa dibilang 100 persen mengambil data yang dikirimkan oleh daerah," urai dia.

Kecepatan merespons sangat diperlukan di tengah pandemi Covid-19. Sebab di daerah masyarakat sudah sangat memerlukan bantuan. Kemensos, lanjut dia, harus memilih antara kecepatan dan ketepatan penyaluran bansos.

"Kami disuruh cepat bertindak tetapi harus tepat. Saya bahkan bilang saya lebih pilih cepat saat ini daripada tempat. Kenapa? kalau tidak tepat bisa diselesaikan dan itu saya buktikan sendiri. Daripada kita sibuk memverifikasi, memvalidasi ulang data memastikan tepat sasaran COVID-19 sudah selesai, bansos baru turun. Tinggal pilih. Tidak bisa dua-duanya cepat sekali dan tepat sekali. Saya kira tidak mungkin," tandasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024

Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.

Baca Selengkapnya
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral

Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.

Baca Selengkapnya
Kata Menko Airlangga soal Kabar Mensos Risma Tak Dilibatkan Program Bansos
Kata Menko Airlangga soal Kabar Mensos Risma Tak Dilibatkan Program Bansos

Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).

Baca Selengkapnya
Pejabat Bappenas Ada yang Terdaftar Penerima Bansos, Sekjen Langsung Tertawa
Pejabat Bappenas Ada yang Terdaftar Penerima Bansos, Sekjen Langsung Tertawa

Pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini
Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini

Bagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini

Baca Selengkapnya
VIDEO: Sengit Mensos Risma dengan DPR soal Data Kemiskinan Tak Valid
VIDEO: Sengit Mensos Risma dengan DPR soal Data Kemiskinan Tak Valid "Saya Bisa Buktikan!"

Salah satu anggota DPR menanyakan ketidaksesuaian data kemiskinan milik Kemensos

Baca Selengkapnya
Kejagung Bongkar Tren Pelanggaran Pilkada, Kepala Desa Kerap Untungkan Petahana
Kejagung Bongkar Tren Pelanggaran Pilkada, Kepala Desa Kerap Untungkan Petahana

Kepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Saldi Isra: Politisasi Bansos dan Ada Pesan 'Bersayap' Para Menteri
Hakim MK Saldi Isra: Politisasi Bansos dan Ada Pesan 'Bersayap' Para Menteri

Saldi Isra menyebut, muncul fakta persidangan sejumlah menteri aktif membagikan bansos kepada masyarakat selama masa kampanye.

Baca Selengkapnya
Hasto Ungkap Ada Upaya Anggaran Setiap Kementerian Dipotong 5 Persen Demi Elektoral
Hasto Ungkap Ada Upaya Anggaran Setiap Kementerian Dipotong 5 Persen Demi Elektoral

Anggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.

Baca Selengkapnya
Anies dan Ganjar Kritik Bansos, Kaesang: Jauh Lebih Bermasalah jika Bansos Dikorupsi saat Covid
Anies dan Ganjar Kritik Bansos, Kaesang: Jauh Lebih Bermasalah jika Bansos Dikorupsi saat Covid

Kaesang Pangarep membalas sindiran Ganjar dan Anies soal penyaluran bansos.

Baca Selengkapnya
Kabareskrim: Ada Kades Kumpulkan Dana Desa untuk Plesiran
Kabareskrim: Ada Kades Kumpulkan Dana Desa untuk Plesiran

Wahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.

Baca Selengkapnya
Lembaga Survei Bongkar Anomali di Jatim, Warga Takut Disurvei Khawatir Bansos dan PKH Dicabut
Lembaga Survei Bongkar Anomali di Jatim, Warga Takut Disurvei Khawatir Bansos dan PKH Dicabut

Lembaga survei Indopol Survey and Consulting memutuskan tidak merilis hasil survei untuk periode Januari 2024.

Baca Selengkapnya