Data Penerima Bansos Sering Bermaslah, Mensos Salahkan Dinsos
Merdeka.com - Menteri Sosial Juliari Batubara memberikan penjelasan terkait data penerima bantuan sosial yang selama ini kerap mendapatkan sorotan. Dia mengakui terjadi distorsi dalam penyampaian data penerima manfaat dari Dinas Sosial ke Kementerian Sosial.
"Pak kami seringkali tidak ingin dianggap selalu melempar ke daerah tetapi sering kali ini jadi masalahnya. Kepala daerahnya tidak paham soal pendataan di level bawah khususnya Dinas Sosial. Saya berkali-kali menyampaikan bukan untuk membela diri bahwa distorsi itu seringkali terjadi di Dinas Sosial yang terjadi distorsinya," kata dia, dalam rapat bersama Komisi VIII, Rabu (6/5).
Menurut politikus PDIP ini, sangat mungkin data yang diterima Kemensos dari Dinas Sosial berbeda dengan data sebenarnya yang disampaikan oleh kepala desa ke Dinas Sosial. Hitung-hitungan politik bisa jadi penyebabnya.
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Kenapa Kemensos melakukan perbaikan data DTKS? Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Dimana Kemensos mengusulkan pembaruan data? 'Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,' ujarnya pada para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melalui zoom meeting.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
-
Dimana Data Desa Presisi dibahas di Kalimantan Timur? Kegiatan yang digelar di The Royal Suite Hotel Balikpapan pada Senin (29/1) ini dihadiri puluhan peserta.
"Distorsi ini terjadi karena mungkin kita sama-sama tahu, kita sama-sama orang politik mungkin ada faktor politiknya, mungkin ada faktor like and dislike antara Dinas Sosial dengan kepala desa yang memberikan data. Ini sangat teknis dan sangat dinamis di lapangan. Kita semua orang politik, kita paham hal-hal seperti ini," ungkap dia.
"Jadi distorsi-distorsi itu terjadi di level bawah sementara kami mendapatkan data full dari Dinas Sosial. Nah apakah data yang dari desa dari kelurahan sama dengan yang dikirimkan Dinas Sosial? Apakah data yang dikirimkan Dinas Sosial untuk daerah ke kami sama? kami tidak tahu. Karena kami terimanya dari Dinas Sosial," imbuhnya.
Dia pun menegaskan dalam kondisi mendesak seperti sekarang, pihak tidak bisa secara optimal melakukan validasi dan verifikasi data dari daerah. Karena itu, Kemensos memutuskan untuk menggunakan data tersebut.
"Mau tidak mau suka atau tidak suka Kami memang hampir bisa dibilang 100 persen mengambil data yang dikirimkan oleh daerah," urai dia.
Kecepatan merespons sangat diperlukan di tengah pandemi Covid-19. Sebab di daerah masyarakat sudah sangat memerlukan bantuan. Kemensos, lanjut dia, harus memilih antara kecepatan dan ketepatan penyaluran bansos.
"Kami disuruh cepat bertindak tetapi harus tepat. Saya bahkan bilang saya lebih pilih cepat saat ini daripada tempat. Kenapa? kalau tidak tepat bisa diselesaikan dan itu saya buktikan sendiri. Daripada kita sibuk memverifikasi, memvalidasi ulang data memastikan tepat sasaran COVID-19 sudah selesai, bansos baru turun. Tinggal pilih. Tidak bisa dua-duanya cepat sekali dan tepat sekali. Saya kira tidak mungkin," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaPembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaSalah satu anggota DPR menanyakan ketidaksesuaian data kemiskinan milik Kemensos
Baca SelengkapnyaKepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca SelengkapnyaSaldi Isra menyebut, muncul fakta persidangan sejumlah menteri aktif membagikan bansos kepada masyarakat selama masa kampanye.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep membalas sindiran Ganjar dan Anies soal penyaluran bansos.
Baca SelengkapnyaWahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca SelengkapnyaLembaga survei Indopol Survey and Consulting memutuskan tidak merilis hasil survei untuk periode Januari 2024.
Baca Selengkapnya