Data Penerima Bansos Tunai akan Divalidasi Ulang
Merdeka.com - Kementerian Sosial (Kemensos) memperpanjang program bantuan sosial tunai (Bansos Tunai/BST) hingga 2021. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima BST.
"Untuk penerima BST, saya minta untuk dilakukan validasi ulang. Agar penerimanya tidak itu-itu saja. Masih banyak yang membutuhkan," ujar Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, saat menghadiri kegiatan penyaluran bansos di Kantor Pos Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Jumat (20/11).
Diperpanjangan program BST bertujuan untuk menjaga pemulihan ekonomi nasional sejumlah 10 juta KPM pada 34 provinsi. Adapun anggaran yang disiapkan untuk menyalurkan BST sebesar Rp12 triliun.
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Kenapa BPH Migas imbau SPBU periksa dokumen BBM subsidi? 'Karena BBM subsidi ini harus ditujukan kepada konsumen pengguna yang berhak, dalam hal ini nelayan. Maka dari itu, kami terus memastikan penyalurannya betul-betul tepat sasaran. Penyalur (SPBUN) diimbau memeriksa dengan baik dokumen Surat Rekomendasi bagi Konsumen Pengguna,
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Dimana Kemensos mengusulkan pembaruan data? 'Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,' ujarnya pada para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melalui zoom meeting.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Kenapa Kemensos melakukan perbaikan data DTKS? Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Selain BST, program bansos pangan program sembako juga diperpanjang utk 18,8 juta KPM, dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp45,12 triliun.
©2020 Merdeka.comKeputusan memperpanjang ini merupakan bentuk kehadiran Kemensos di tengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa pandemi covid-19 ini.
"Saya sebagai Mensos senantiasa berjuang dan selalu berusaha agar para penerima bantuan pada masa pandemi ini tidak bertambah susah karena terkena dampak covid-19," ujar Juliari.
Pada kesempatan itu, Mensos Juliari juga berkesempatan memberikan BST dan bantuan pangan non tunai (BPNT) kartu sembako kepada 40 KPM di Kantor Pos Kecamatan Taman. Pemberian diberikan kepada perwakilan KPM dan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Untuk Kecamatan Taman, jumlah KPM penerima BPNT kartu sembako sebanyak 21.124 KPM. Tersebar di 10 desa, senilai Rp4,2 miliar. Masing-masing KPM mendapatkan Rp200 ribu per bulan.
Kemudian, sebanyak 4.065 KPM tercatat menerima BST yang tersebar di 21 desa, senilai Rp1,2 miliar. Masing-masing KPM mendapatkan Rp300 ribu per bulan.
©2020 Merdeka.comSelain di Kabupaten Pemalang, Kemensos juga mengadakan penyaluran BST dan BPNT kartu sembako kepada 40 perwakilan KPM di Kantor Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jateng.
Untuk Kecamatan Karanganyar, jumlah KPM penerima BPNT kartu sembako sebanyak 5.227 KPM. Tersebar di 13 desa, senilai Rp1,045 miliar. Masing-masing KPM mendapatkan Rp200 ribu per bulan.
Kemudian, sebanyak 1.227 KPM tercatat menerima BST yang tersebar di 13 desa, senilai Rp368 juta. Masing-masing KPM mendapatkan Rp300 ribu per bulan.
"Dengan adanya bansos, diharapkan bisa tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai target yang ditetapkan dalam mendukung pemulihan ekonomi dan ketahanan ekonomi secara nasional," ujar Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Asep Sasa Purnama.
Direktur PT Pos Indonesia Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menambahkan bahwa alokasi penerima BST di Jawa Tengah sebanyak 1,2 juta KPM. Tahap satu hingga delapan telah terserap 97,2 persen.
Demikian juga di Purbalingga sebanyak 25.712 KPM, tahap satu hingga delapan telah terserap 98 persen. Di Kecamatan Karanganyar sebanyak 1.021 KPM, penyaluran tahap satu hingga delapan mencapai 99,1 persen.
"Hari ini akan kami serahkan BST tahap 9. Mestinya diberikan Desember, tapi diberikan lebih awal pada pekan keempat November. Semoga apa yang diberikan Kemensos sesuai instruksi Presiden dapat bermanfaat bagi masyarakat," kata Faizal. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaPembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca SelengkapnyaAnies kembali menekankan bahwa bansos harus diberikan kepada si penerima dengan menyesuaikan kebutuhan dan tidak dirapel.
Baca SelengkapnyaGanjar mengakui disela-sela kunjungan ke daerah kerap menerima keluhan
Baca SelengkapnyaGanjar menuturkan, program KTP Sakti merupakan jawaban atas keluhan masyarakat terkait permasalahan data penerima bantuan.
Baca SelengkapnyaTerdapat 245.749 penerima manfaat Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) bagi Lansia , Penyandang Disabilitas, Anak Usia Dini dan Anak dan Remaja.
Baca SelengkapnyaKetua MK Suhartoyo menanyakan penyebab pembagian Bansos 2023 mundur
Baca SelengkapnyaSuswono menilai dalam beberapa tahun terakhir, data penerima KJP dinilai belum akurat.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin menegaskan bansos itu diperuntukkan untuk warga miskin yang terus diperbarui datanya setiap tahun.
Baca SelengkapnyaDia menilai bansos harus dipastikan diperoleh bagi mereka yang tercatat sebagai warga miskin dan prasejahtera.
Baca SelengkapnyaMereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Selengkapnya