Follow
Data Presiden Bocor di Aplikasi Pedulilindungi, Kominfo Lakukan Migrasi Data
Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan migrasi data dari sistem aplikasi Pedulilindungi ke pusat data nasional. Hal ini sehubungan bocornya data Presiden Joko Widodo pada aplikasi Pedulilindungi.
"Untuk meningkatkan keamanan sistem Pedulilindungi, pemerintah melalui Kementerian Kominfo, telah melakukan migrasi sistem PeduliLindungi ke Pusat Data Nasional (PDN) pada 28 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB," ucap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (4/9).
Ferdinan menuturkan, migrasi meliputi migrasi sistem, layanan aplikasi, dan juga database aplikasi Pedulilindungi. Selain itu migrasi turut dilakukan terhadap sistem aplikasi SiLacak dan sistem aplikasi PCare.
-
Siapa yang membocorkan data orang Indonesia? Dalam tangkapan layarnya, akun X bernama @Fusion Intelligence Center @S memberitahukan bahwa data pribadi masyarakat Indonesia telah dibocorkan oleh sebuah channel Telegram di China.
-
Siapa yang mundur karena data negara bocor? Kejadian tersebut menyebabkan Presiden Sistem Pensiun Jepang, Toichiro Mizushima mengundurkan diri dari jabatannya.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
-
Siapa yang diduga sebagai sumber kebocoran data PDN? 'Kpd Yth @meutya_hafid pimpinan Komisi 1 DPR, kami mendapatkan data telak nan luar biasa bahwa kebocoran PDN diduga kuat berasal dari orang dalam sejak 11 Oktober 2022. Nama'y: Dicky Prasetya Atmaja. Dia bekerja di LintasArta. Dialah saksi mahkota, kok bisa? Thread! (``,)' tulisnya.
-
Di mana data layanan publik diunggah setelah pulih? Selanjutnya akan kita pindahkan ke zona biru untuk dilakukan penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan, sebelum nantinya bisa go-live atau data layanan publik diunggah ke pusat data lain ke zona hijau yang siap digunakan kembali.
-
Apa yang dimaksud dengan 'Kotak Pandora' dalam konteks kebocoran data PDN? 'Dicky Prasetya Atmaja harus diperiksa+dilindungi kalo perlu masuk program LPSK. Dialah pembuka 'kotak Pandora' Kok bisa bocorin akses VPN dari PDN secara VULGAR alias mudah digoogle!!?? Sengaja/reverse psychology/ditumbalin? Google aja 'Dokumen Pusat Data Nasional',' unggah @kafiradikalis.
Lebih lanjut, menanggapi kebocoran data Presiden Joko Widodo pada aplikasi Pedulilindungi, Ferdinandus menegaskan bahwa data tersebut tidak diambil dari aplikasi Pedulilindungi, yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan.
"Informasi terkait NIK dan tanggal vaksinasi Covid-19 Bapak Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi Covid-19 tidak berasal dari sistem PeduliLindungi," tegasnya.
Menurutnya, informasi NIK Jokowi telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), sementara informasi tanggal vaksinasi Jokowi, dapat ditemukan dalam pemberitaan media massa.
"Kementerian Kominfo telah melakukan penanganan dugaan bocoran data terhadap 36 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sejak tahun 2019 sampai 31 Agustus 2021," sebutnya.
Dari jumlah tersebut, 31 kasus telah selesai dilakukan investigasi dengan perincian sebagai berikut;4 PSE telah dikenai sanksi teguran tertulis,18 PSE diberikan rekomendasi teknis peningkatan tata kelola data dan sistem elektronik,9 PSE lainnya sedang dalam proses pemberian keputusan akhir terkait sanksi.
Sebelumnya, telah beredar sertifikat vaksin diduga milik Presiden Joko Widodo di sosial media. Sertifikat itu menunjukkan keterangan dosis kedua dengan tanggal yang persis dilakukan oleh Jokowi.
Selain itu, dalam sertifikat tersebut, juga terdapat NIK yang dicemaskan dapat disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Budi Arie telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebocoran data 6 juta NPWP itu.
Baca Selengkapnya
Polri tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi angkat bicara komentari kabar soal kasus dugaan bocornya data NPWP miliknya dan jutaan warga Indonesia.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani bilang telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan kebocoran NPWP tersebut.
Baca Selengkapnya
UU PDP ini mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk Lembaga Penyelenggara PDP seperti yang tertera pada pasal 58 sampai dengan pasal 61.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku sudah menganalisis data NPWP yang diduga bocor.
Baca Selengkapnya
Indonesia kembali dihebohkan kabar kebobolan 204 juta Data Pemilih Tetap (DTP) Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca Selengkapnya
Data log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
Baca Selengkapnya
Adapun Ditjen Pajak Kemenkeu menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP
Baca Selengkapnya
enko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca Selengkapnya
Mahfud menyampaikan, sebaiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk bekerja lebih hati-hati lagi
Baca Selengkapnya
Data pemilih bocor diduga usai diretas oleh hacker Jimbo.
Baca Selengkapnya