Follow
Datang ke Istana, Tokoh Papua Minta Pemekaran Diprioritaskan
Merdeka.com - Tokoh adat Papua menemui Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, Jumat (30/8). Mereka adalah Mantan Wagub Papua Barat, Irene Manibuy dan Jamaluddin Iribaram, kepala pemerintahan suku besar di Teluk Bintuni dan sekjen pemerintahan adat sistem federal kabupaten Teluk Bintuni.
"Presiden tolong kumpulkan orang Papua untuk bicara dalam bingkai NKRI. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Merdeka!" kata Jamaluddin di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).
Kemudian, nantinya Irene juga berharap Jokowi memprioritaskan Papua. Seperti otonomi khusus yang menurut dia, tidak tercapai sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Siapa yang dikunjungi Bupati Ipuk di Banyuwangi? Di sela kegiatan Safari Ramadan, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjenguk seorang lanjut usia (lansia), Jumhari, yang sakit dan tinggal sebatang kara, di Kecamatan Genteng, Selasa (26/3).
-
Siapa yang menjadi ikon di Papua? Cendrawasih Raggiana (Paradisaea raggiana) adalah salah satu spesies cendrawasih yang khas dan indah, menjadi ikon bagi daerah Papua, Indonesia terutama di Papua dan Papua Barat.
-
Siapa yang memimpin pasukan TNI di Papua? Danrem 173/PVB Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menjelaskan bahwa Bandara di Agandugume tersebut telah dikuasai oleh OPM sejak awal Maret.
-
Kapan Bupati Ipuk bersilaturahmi dengan seniman dan budayawan? Hari ke 15 Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersilaturahmi dengan puluhan seniman dan budayawan daerah di Pelinggihan Dinas Pariwisata, Selasa (26/3/2024).
-
Di mana Bupati Ipuk berkantor? Kali ini, Ipuk berkantor di Desa Kluncing, Kecamatan Licin.
"Otsus pun demikian, tidak tercapai sebagaimana diundangkan dalam UU Otsus 21 2001, sehingga nanti akan berakhir 2021. Masalah pemekaran-pemekaran wilayah di Papua harus diprioritaskan, memperpendek rentang kendali pemerintah, baik pusat ke masyarakat maupun provinsi, kabupaten," ungkap Irene.
Menurut dia, perlu ada kebijakan politik khusus untuk orang Papua. "Perlu ada kebijakan politik parpol lokal bagi orang Papua, karena sekarang kondisi yg terjadi, keterwakilan orang Papua semakin kecil dibanding masyarakat. Ini akumulasi yang riak-riak membuat kekecewaan," lanjut Irena.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua jelang akhir masa jabatan mendapat reaksi positif dari masyarakat Papua
Baca Selengkapnya
Untuk posisi Pj gubernur Papua, sejumlah nama sudah beredar sejak dini. Tetapi dari nama yang beredar, tidak ada yang Orang Asli Papua (OAP).
Baca Selengkapnya
Mardiono berharap Mukerwil kali ini dapat menjadi sarana untuk mempersiapkan diri menyongsong Pemilu 2029 mendatang.
Baca Selengkapnya
Ribka kedapatan hadir di rapat koordinasi inflasi indonesia yang dipimpin langsung oleh presiden Joko Widodo di Istana Negara.
Baca Selengkapnya
Tiga nama masuk dalam bursa Plt Gubernur Papua pengganti Lukas Enembe
Baca Selengkapnya
Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menyerahkan surat rekomendasi untuk pasangan Befa dan Natan.
Baca Selengkapnya
Agustinus menuturkan pemekaran wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Baca Selengkapnya
Deretan nama yang digadang-gadang menjadi menteri di kabinet Prabowo memiliki latar belakang beraneka ragam. Beberapa orang di antaranya berasal dari Papua.
Baca Selengkapnya
Pelantikan Kapolda Papua yang baru dilakukan dalam upacara serah terima jabatan di Mabes Polri.
Baca Selengkapnya
Menteri PUPR Basuki dan Menko Perekonomian Airlangga mengaku siap menjadi Menteri pertama yang akan tinggal di IKN.
Baca Selengkapnya
MRP meminta kepada Presiden Jokowi kepala daerah pada Pilkada 2024 diisi oleh orang-orang asli Papua.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca Selengkapnya