Datangi Bareskrim, RJ Lino bagikan lembar pembelaan ke wartawan

Merdeka.com - Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) (Persero) RJ Lino memenuhi panggilan penyidik Bareskrim, Mabes Polri setelah sempat mangkir pada panggilan pertama. Saat tiba di Bareskrim, Lino membagikan 4 lembar kertas kepada awak media yang berisi pembelaannya terkait dugaan korupsi pengadaan 10 mobil crane yang tengah membelenggu perusahaan pelabuhan pelat merah itu.

"Pengadaan 10 unit mobile crane oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau IPC telah mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku serta sejalan dengan kebutuhan bisnis perusahaan," tulis RJ Lino dalam keterangan tertulisnya yang dibagikan kepada awak media di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (9/11).

Ia pun menjelaskan awal pengadaan mobil crane di tahun 2011, dimana IPC mengadakan lelang terbuka untuk pengadaan 10 unit mobile crane dengan anggaran Rp 58,9 miliar. Dia berdalih, pengadaan mobile crane merupakan salah satu langkah meningkatkan produktivitas.

"Khususnya kecepatan penanganan barang di pelabuhan," ujarnya.

Lino klaim, proses pengadaan itu sudah mendapat lampu hijau dari Menteri BUMN dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005. Pada lelang pertama yang diselenggarakan pada Agustus 2011, ada 5 perusahaan turut andil. Di antaranya, PT Altrak 1978, PT Traktor Nusantara, PT Hyundai Corporation, PT Berdikari Pondasi Perkasa dan Guanxi Narishi Century M&E Equipment Co. Ltd.

Namun, lelang dianggap gugur lantaran penawaran harga vendor pada alat tertentu (khususnya kapasitas 65 ton) masih lenbih tinggi dibandingkan harga perkiraan sendiri (HPS). Pada November 2011, dilakukan lelang kedua, di mana ada 6 perusahaan yang ikut serta. Antara lain, PT Altrak 1978, PT Traktor Nusantara, PT Hyundai Corporation, PT Berdikari Pondasi Perkasa, Guanxi Narishi Century M&E Equipment Co. Ltd dan PT Ifani Dewi.

"Pada Januari 2012, Guanxi Narishi dinyatakan keluar sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran setelah pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 45.949.200.000. Setelah negosiasi, harga turun menjadi Rp 45.650.000.000. Harga ini lebih rendah dari anggaran dalam RKAP dan masih di bawah HPS," bebernya.

Masih dalam pernyataan yang ia buat, Lino menolak jika disebut aktivitas pengadaan merugikan negara. Dia berdalih, total dari pengadaan lebih rendah dari yang dianggarkan perusahaan.

"Tidka benar jika pengadaan mobile crane merugikan negara karena kemahalan," dalihnya.

Lebih jauh, RJ Lino mengaku pengadaan 10 unit mobile crane itu sudah diaudit oleh BPK pada tahun 2014. Hasil audit, yakni BPK merekomendasikan agar IPC mengenakan sanksi maksimun sebesar 5 persen kepada kontraktor atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

"Jadi, masalah audit BPK ini sebenarnya sudah clear. Hasil audit tidak menyatakan adanya kerugian keuangan negara," tandas RJ Lino.