Datangi Istana, Ibas sampaikan penolakan Demokrat soal revisi UU KPK

Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas turut hadir dalam rapat konsultasi DPR di Istana Kepresidenan. Dalam kesempatan ini, Ibas menegaskan Partai Demokrat tetap pada pendiriannya yakni menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dijelaskannya, pemerintah Joko Widodo seharusnya belajar dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang konsisten mendukung KPK.

"Selama 10 tahun kita ketahui kepemimpinan Pak SBY dan Demokrat berada dalam itu juga selama ini mendukung penuh, agar penegakan hukum KPK itu sendiri benar-benar kewenangan dan porsi yang sangat baik dan besar," kata Ibas, Jakarta Pusat, Senin (22/2).

Menurut Ibas, KPK dan seluruh lembaga penegak hukum di negeri ini tetap sinergis. Sebagai lembaga pemberantas korupsi, KPK masih dibutuhkan masyarakat untuk membuktikan bahwa Indonesia masih bisa berjalan beriringan sesuai dengan landasan hukum.

"Bisa diberikan pencerahan kepada publik agar penegakan hukum kita semakin teduh, tanpa intervensi, dan benar-benar mengedepankan fairnes begitu," lanjut Ibas.

Polemik revisi Undang-undang KPK belum mendapat titik terang. Pagi tadi, tiga pimpinan KPK, Agus Raharjo, Basaria Panjaitan, La Ode Syarif menemui Presiden Jokowi untuk melakukan rapat konsultasi. Usai menggelar rapat, Agus Raharjo enggan berkomentar banyak terkait hasil rapat. Menurutnya empat poin revisi masih dipertimbangkan Jokowi.

Sementara siang ini, giliran pimpinan DPR yang melakukan rapat konsultasi dengan Jokowi. Presiden Jokowi sendiri mengaku akan menyampaikan hasil pertimbangannya setelah menggelar rapat dengan DPR.