Follow
Datangi MK, Yusril siap beradu argumen dengan Ahok soal aturan cuti
Merdeka.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi untuk menyaksikan uji materi atau judicial review keharusan cuti dalam Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Yusril mengatakan, dirinya telah bersurat dengan majelis hakim MK agar dapat menjadi pihak yang memberikan pandangan untuk membantah Ahok.
"Saya berapa hari lalu sudah menyampaikan surat resmi pada Ketua MK memohon untuk diizinkan sebagai pihak terkait dalam perkara ini yang diajukan oleh Pak Basuki Tjahaja Purnama terkait cuti petahana dalam UU Pilkada," katanya di Gedung MK, Jakarta, Senin (5/9).
Dia menambahkan, dalam sidang kali ini dirinya akan mendengar apa yang akan dikemukakan oleh pemohon dalam perkara ini. Jika diperkenankan agar bisa memberikan tanggapan, maka dia siap untuk memberikan pandangannya.
-
Bagaimana Surya Paloh menanggapi isu hak angket? Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan koalisi perubahan menunggu langkah dari partai politik lain terkait bergulirnya isu hak angket di DPR.
-
Siapa yang perlu merespons? Pada saat anak mulai menggunakan kata-kata kasar atau mengumpat, orangtua sebaiknya tidak diam saja dan harus langsung meresponsnya.
-
Bagaimana Gibran merespon pertanyaan mengenai usulan Jokowi? 'Saya belum bisa menanggapi,' kata Gibran berkilah. Demikian juga saat ditanyakan apakah isu tersebut sekadar usulan atau hanya wacana, Gibran meminta awak media untuk bertanya kepada yang mengusulkan.'Silakan bertanya pada yang mengusulkan ya. Makasih,' tutup dia.
-
Siapa yang mengajukan hak angket? Syarat untuk mengajukan Hak Angket sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 adalah adanya dukungan minimal 25% dari seluruh anggota DPR untuk mengajukan Hak Angket.
-
Siapa yang bisa membuat pertanyaan? Pertanyaan merupakan salah satu bentuk komunikasi yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari kita.
-
Siapa yang menjawab pertanyaan soal kesiapan PDIP menjadi oposisi? Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan soal kesiapan partai berlambang kepala banteng menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.
"Kalau saya diberikan kesempatan hari ini hanya memberikan jawaban tanggapan lisan sekaligus menanyakan pertanyaan pada pemohon di kesempatan yang akan datang saya akan menyampaikan pada kesempatan tertulis pada majelis hakim," tutupnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketika Suhartoyo hendak meminta kuasa hukum Pemohon untuk membacakan permohonan, Hasyim menginterupsi untuk meminta izin meninggalkan persidangan.
Baca Selengkapnya
Ketua MK Suhartoyo sampai meminta Hasyim untuk semangat.
Baca Selengkapnya
Yusril berharap dia diperiksa penyidik sepulangnya ke Indonesia atau setelah tanggal 3 Januari 2024.
Baca Selengkapnya
Yusril menjelaskan, kehadiran Kapolri bisa saja dimungkinkan atas kewenangan majelis hakim MK.
Baca Selengkapnya
MK kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dengan pemohon pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.
Baca Selengkapnya
Dalam sidang hakim MK, Saldi Isra menyentil kuasa hukum KPU.
Baca Selengkapnya
Usai disentil hakim MK, KPU hadir dalam sidang Pileg.
Baca Selengkapnya
Yusril menyatakan bersedia diambil keterangannya oleh penyidik.
Baca Selengkapnya
Sidang lanjutan gugatan Pilpres 2024 kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 1 April 2024
Baca Selengkapnya
Sidang gugatan Anwar Usman yang dilayangkan terhadap Ketua MK Suhartoyo digelar hari ini
Baca Selengkapnya
Pelapor diminta hakim MK memperbaiki laporan karena terdapat beberapa legal standing dan salah ketik.
Baca Selengkapnya
Nama Yusril jadi saksi meringankan menggantikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Baca Selengkapnya