Datangi Polda Jabar, Dedi Mulyadi cek perkembangan kasus 'video dukun'

Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kasus video dukun yang diduga menyerang dirinya masih berjalan. Ia memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, dengan syarat menunjukkan iktikad baik.

Pria yang akrab disapa Demul ini menyambangi Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (25/6). Dia mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) bersama kuasa hukumnya, Agus Sihombing.

Usai bertemu penyidik, dia menjelaskan bahwa kedatangannya untuk mengetahui perkembangan laporan kasus video hoaks dukungan dari dukun yang disebut sebagai kampanye hitam untuk menyerang dirinya.

Dia mengapresiasi pihak kepolisian yang terus memproses laporannya terhadap akun Facebook atas nama Mochamad Sa'ban Hanif.

"Laporannya sedang diproses dan segera ditindaklanjuti. Ada pelanggaran UU ITE di sana. Tinggal kita tunggu hasilnya," katanya.

Dedi menyebut tidak akan melanjutkan proses hukum jika pelaku secara sukarela meminta maaf dan mengakui perbuatan dan mengungkap aktor intelektualnya.

"Kalau tidak ada iktikad baik, ya kita lanjutkan sampai persidangan sesuai mekanisme," ucapnya.

Upaya hukum yang dilakukannya itu agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

"Saya mah orang kampung atuh, tahunya juga silih asah, silih asih dan silih asuh. Ini kan dia yang membuat dan menyebarkan itu dari kota, seharusnya bisa lebih dari saya. Orang Jawa Barat gak boleh saling menjatuhkan sesama dan orang lain," ujarnya.

‎Sementara itu, Direktur Reskrimsus‎ Polda Jabar, Kombes Samudi mengatakan bahwa kasus laporan tersebut diterima Polda Jabar pada tanggal 21 Juni. "Kita baru mulai lidik/sidiknya," kata Samudi melalui pesan singkatnya.

Dikatakan, saat ini penyidik sudah meminta keterangan terhadap beberapa saksi‎ dan akan berkoordinasi dengan Gakumdu.

"Kita masih dalami juga, kalau ini masih ranah UU tahun 2016 tentang Pemilukada, pasal 26, maka akan diserahkan dulu ke Panwaslu. Nanti akan dikoordinasikan dulu dengan Gakkumdu," jelasnya.