Deal Polri dan GNPF-MUI soal demo 2 Desember bikin suasana damai
Merdeka.com - Polri dan GNPF-MUI telah sepakat demonstrasi 2 Desember mendatang dilakukan di lapangan Monumen Nasional (Monas). Penyampaian pendapat dilakukan format tausiyah dan diakhiri dengan Salat Jumat bersama di lokasi aksi.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengapresiasi kesepakatan ini sebagai langkah yang arif bijaksana dari semua pihak baik Polri dan TNI dalam merespons aksi demonstrasi serta penyampaian pendapat di muka umum yang dilindungi oleh konstitusi.
"Ini harapan kita bersama agar suasana menjelang aksi tetap tenang, damai, tidak gaduh dan kondusif. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan dari aparat keamanan," kata Jazuli melalui pesan tertulisnya, Rabu (30/11).
-
Siapa yang hadir dalam deklarasi kampanye damai di Kota Tua? Seluruh Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta hadir termasuk Pramono Anung-Rano Karno.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Apa tuntutan utama aksi demo? Reza Rahadian ikut turun ke jalan dan berorasi di depan gedung DPR RI untuk menolak RUU Pilkada dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi.
-
Siapa saja yang terlibat dalam aksi damai? Aksi damai ini berfokus di depan gedung Dubes AS yang dihadiri oleh sejumlah tokoh pergerakan Islam lainnya seperti Persatuan Umat Islam, Al Irsyad, Ikadi, Hidayatullah dan sebagainya.
-
Dimana Pramono Anung menandatangi deklarasi kampanye damai? Kandidat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur menandatangi deklarasi kampanye damai di Kota Tua, Tamansari Jakarta Barat.
Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialog dengan seluruh elemen aksi memang harus dilakukan. Jazuli menilai tuntutan pendemo tidak berlebihan karena berupaya mengawal kasus penistaan agama yang dilakukan gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki T Purnama agar sesuai koridor hukum.
"Saya pribadi menilai tidak ada keinginan yang berlebihan dari elemen rakyat dan umat ini. Tuntutan mereka sejak awal adalah penegakan hukum yang adil bagi penista agama, yang juga sudah ditersangkakan oleh Polisi," jelasnya.
Dengan kesepakatan ini, Jazuli optimis aksi demontrasi akan berlangsung damai dan lancar bahkan bisa sangat indah karena menghadirkan kebersamaan diantara rakyat dan umat dengan aparat keamanan.
Dia juga mengimbau, agar pendemo menjaga ketertiban dan keamanan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam berunjuk rasa.
"Demonstran harus tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama aksi. Selain itu harus selalu waspada terhadap kemungkinan adanya pihak ketiga yang memprovokasi dan mengacaukan keadaan. Ingat, Indonesia dan Jakarta adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dengan sepenuh hati dan segenap jiwa," pungkasnya.
Dewan pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Habib Rizieq mengatakan, pihaknya dan Kepolisian Republik Indonesia sudah mencapai beberapa kesepakatan terkait rencana aksi demo bela Islam 3 yang rencananya digelar pada 2 Desember 2016. Rizieq menyebutkan, ada lima poin kesepakatan antara GNPF MUI dan Polri. Berikut poin-poinnya:
1. GNPF MUI dan Polri sepakat bahwa aksi bela Islam 3 tetap digelar pada Jumat 2 Desember 2016 dalam bentuk aksi unjuk rasa yang super damai. Berupa aksi ibadat, gelar sajadah. Tanpa mengubah tuntutan aksi 212 tegakkan hukum yang berkeadilan. Damai yang dimaksud adalah mekanismenya terhormat dan bermartabat.
2. GNPF MUI dan Polri sepakat bahwa dalam aksi bela Islam 3 akan digelar zikir dan doa keselamatan negeri, serta tausiah di lapangan Monumen Nasional (Monas) dan sekitarnya dari pukul 08.00 WIB hingga selesai salat jumat.
3. GNPF MUI bersama Polri sepakat, usai salat jumat pimpinan GNPF akan menyapa umat Islam di sepanjang jalan sekaligus melepas mereka dengan tertib. GNPF tidak akan meninggalkan umat begitu saja. GNPF akan membagi tugas untuk melepas mereka agar pulang dengan tertib.
4. GNPF dan Polri sepekat perlunya membentuk tim terpadu untuk mengatur masyarakat saat pelaksanaan. Tugasnya mencakup mempersiapkan posisi panggung, saf. Tim ini juga sepakat membuka semua pintu Monas dan membuka pintu darurat. Tim ini juga menyediakan posko medis, logistik, toilet, wudhu. Satgas GNPF yang terdiri dari laskar berbagai organisasi Islam akan ditempatkan di setiap perempatan sepanjang Jalan Sudirman Thamrin untuk menyambut kedatangan umat islam dan mengarahkan mereka ke lokasi.
5. Jika ada gerakan pada tanggal 2 Desember dan dilakukan di luar kesepakatan ini maka dinyatakan bukan bagian aksi bela Islam 3. GNPF tidak bertanggungjawab, dan polisi berhak menjalankan kewajiban mengambil langkah antisipasi dan mengatasinya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam aksinya, mereka menuntut MK bersikap adil dan menggunakan hati nurani saat memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca Selengkapnyaanggota gabungan akan ditempatkan di titik yang telah ditentukan guna mengantisipasi adanya aksi yang anarkis
Baca SelengkapnyaDalam aksinya mereka menuntut untuk menyikapi konflik lahan di Rempang.
Baca SelengkapnyaSalah seorang orator menghentikan sementara orasi di kawasan Patung Kuda dan dilanjutkan dengan salat Zuhur.
Baca SelengkapnyaNusron menegaskan, tidak ada agenda politik dalam acara tersebut.
Baca SelengkapnyaPolisi berharap persidangan MK bisa menjadi khidmat tidak diganggu suara dari mobil komando.
Baca SelengkapnyaKubu 01 dan 03 menggelar aksi salat dzuhur berjemaah d tengah jalan di depan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
Baca SelengkapnyaDana tersebut nantinya akan disetorkan ke Baznas Kota Depok.
Baca SelengkapnyaSejumlah elemen masyarakat menggelar Aksi Akbar 'Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina' di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat
Baca SelengkapnyaAksi terbuka untuk semua golongan dan lintas agama.
Baca SelengkapnyaPersonel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung.
Baca Selengkapnya