Dedi Mulyadi akan bentuk tim advokasi khusus warga kurang mampu di Jabar

Merdeka.com - Berbagai kasus hukum menimpa warga miskin di Jawa Barat banyak dijumpai. Kondisi ini membuat calon Wakil Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, merasa perlu adanya tim advokasi hukum warga kurang mampu.

Ide ini muncul setelah melihat kasus Mak Cicih, seorang nenek 78 di Bandun terlibat masalah hukum lantaran dilaporkan anak-anaknya atas tuduhan pemalsuan data sertifikat tanah. Bukan itu saja, Dedi juga bercermin dari kasus lainnya di Jabar. Mulai dari kasus Didin Cacing di Cianjur maupun Ibu Rokayah di Garut. Kurangnya pengetahuan hukum dalam menghadapi masalah hukum kerap menjadi kendala dalam menjalani prosesnya.

Menurut dia, tim ini nantinya akan bekerja mendampingi kasus hukum warga Jawa Barat di berbagai tempat. "Kasus ini bukan kali pertama saya dan teman-teman tangani. Saya berpandangan, ini tidak bisa terus terjadi. Karena itu, harus ada tim khusus nanti yang mendampingi orang-orang seperti mereka," jelas Dedi, Selasa (19/6).

Selain awam, lanjut dia, ketiadaan biaya untuk membayar jasa kuasa hukum seringkali menjadi persoalan tersendiri. Untuk itu, tim advokasi ini nantinya akan dibiayai insentif dari anggaran Pemprov Jabar atau sumber lain tanpa melanggar aturan.

"Terutama warga kurang mampu ya. Artinya, negara dalam hal ini Pemprov Jabar yang membiayai, biasa APBD atau sumber lain yang tidak melanggar aturan," katanya.

Terkait anggota tim advokasi, Dedi mengaku akan melibatkan para lulusan universitas terkemuka di Jawa Barat. Selain itu, universitas negeri tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat juga bakal diikutsertakan.

"Di Jawa Barat kita punya banyak universitas. Ada Unpad, UI, Unpar, Unpas dan Unisba. Intinya, universitas yang fakultas hukumnya berkembang dengan baik. Di tingkat kabupaten/kota ada Unsil, Unsika, Unigal dan sebagainya," ungkapnya.

Orientasi para lulusan terbaik itu menurut Dedi diarahkan untuk membela hak-hak orang miskin. Sebagai sarjana hukum, dia merasakan betul perjuangan mengadvokasi warga tidak memiliki biaya saat berperkara hukum.

"Justru saat ada dalam kondisi itu, banyak pengacara yang malah keluar biaya. Itu indahnya memperjuangkan orang miskin. Saya kira, orientasi ini harus diarahkan untuk sarjana hukum fresh graduate," ungkapnya.

Cawagub nomor urut 4 ini juga memiliki program pencegahan agar kasus sama tidak berulang. Salah satunya melalui pendidikan karakter. Menurut dia, ini akan dimasukan ke dalam kurikulum sekolah di Jawa Barat.

"Adab, tata krama dan kemauan untuk menjadi lebih baik itu harus ada sejak dini, sejak usia sekolah. Sehingga, saat manusia Indonesia beranjak dewasa itu tumbuh menjadi orang-orang hebat dan beradab," katanya.

Karena itu, kerja sama semua pihak mutlak harus terjadi. Sebab program ini memiliki keberpihakan terhadap orang miskin. "Hukum memang tidak boleh berpihak, tetapi harus diimplementasikan seadil-adilnya," ungkap Dedi.