Defisit Anggaran, Pemprov Banten Kesulitan Salurkan Jaring Pengaman Sosial

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Banten mengakui kekurangan dana dalam menyalurkan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga Banten, terdampak Covid-19. Sedikitnya ada 421. 177 Kepala Keluarga terdampak Covid-19 masuk dalam data JPS di Provinsi Banten.

"Kendalanya, duitnya enggak ada. Semua, masuknya per termin," kata Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy di Kantor Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (23/6).

Meski begitu, dia mengaku, saat ini pihaknya tengah berusaha untuk tetap menyalurkan JPS kepada 421.177 KK yang ada di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melalui APBD Provinsi Banten.

"Sehingga ini bisa tersalurkan semua, termasuk tadi dari BST Pemerintah Pusat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel, Wahyunoto mengakui, penyaluran JPS Provinsi Banten bagi warga terdampak Covid-19 di Tangsel, baru mencapai 65 persen. Dari data 22.258 KK yang masuk JPS Provinsi Banten.

"Dari 22.258 KK warga Tangsel, yang masuk data JPS Provinsi, baru 65 persen KK yang memperoleh.berarti baru tersalurkan kurang lebih sebanyak 14.470 KK," terangnya.

Bantuan Jaring Pengaman Sosial sendiri, diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 600 ribu per bulan per Kepala Keluarga, yang penyalurannya, direncanakan untuk bulan April, Mei dan Juni.

Penyalurannya sendiri melalui empat lembaga perbankan yang telah bekerjasama dengan Pemprov Banten.

Untuk wilayah Tangerang Selatan disalurkan melalui Bank BJB Syariah, sementara untuk kota dan kabupaten Tangerang, melalui Bank BJB. Sedangkan untuk wilayah Pandeglang dan Lebak disalurkan oleh Bank BRI.