Follow
Defisit Rp763 Miliar, Pemkab Bogor Pesimis Hadapi Tahun 2022
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bogor pesimis dalam mengalokasikan APBD 2022. Hal ini kemudian menjadikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) menjadi alot.
Sidang Paripurna Penetapan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2022 pun harus dilakukan pada Selasa (31/8) sekitar pukul 23.30 WIB. Pasalnya, jika lewat dari hari tersebut, masa Persidangan III DPRD Kabupaten Bogor pun habis.
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengakui, pembahasan dilakukan intens dalam hari berlangsung sengit karena Badan Anggaran DPRD menginginkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menaikkan target pendapatan daerah.
-
Kenapa PDB per kapita Indonesia ditargetkan naik? Dia menyebut target ambisius ini mencakup peningkatan PDB sekitar Rp13.000 triliun. kata Dirgayuza dalam acara Economist Gathering INDEF, Jakarta, Senin (29/07). 'Nah, kita punya target selama 5 tahun ke depan untuk meningkatkan PDB kita sebesar sekiranya kurang lebih Rp13.000 triliun. Jadi kita mau naik ke 35.500,' Menurut Setiawan, pencapaian target ini krusial untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) yang dapat menghambat kemajuan ekonomi Indonesia.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Siapa yang meminta anggaran pertanian dinaikkan? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
"Berkaca dari APBD 2021, kami dalam menyusun anggaran untuk 2022 dengan sedikit pesimis, mengingat situasinya masih pandemi," katanya usai Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor.
Kata dia, DRPD banyak mengusulkan program kegiatan, sementara Pemkab Bogor hanya menargetkan pendapatan daerah sekitar Rp6,14 triliun. Atas banyaknya usulan, target belanja daerah pun membengkak hingga sekitar Rp6,90 triliun.
"Artinya masih terdapat defisit belanja sekitar Rp763,73 miliar. Nanti kan dalam Rancangan APBD 2022, akan dibahas lagi. Kita akan rumuskan lagi supaya target pendapatan bisa dinaikkan," tegas Iwan.
Iwan berharap, APBD 2022 dapat berjalan optimal sehingga kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor dapat terlayani secara maksimal.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengakui jika dalam dua hari (30-31 Agustus 2021), pihaknya bersama TAPD Kabupaten Bogor, membahas KUA-PPAS hingga tengah malam, sebelum diparipurnakan.
Rudy pun mengapresiasi Ketua TAPD Burhanudin. "Terima kasih yang sudah dua malam membahas KUA-PPAS ini," kata Rudy, yang sekaligus menutup Masa Persidangan III DPRD Kabupaten Bogor. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca Selengkapnya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya
Penggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
Defisit tersebut disebabkan total pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan total penerimaan.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya
APBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.
Baca Selengkapnya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menilai target mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk akal.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca Selengkapnya