Follow
Demi efisiensi, gaji fantastis PNS DKI tinggal mimpi
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merencanakan meningkatkan pendapatan PNS DKI Jakarta pada tahun 2015. Namun, rencana itu terancam gagal akibat Pemrov DKI diminta menggunakan APBD 2014 menunggu pengesahan APBD 2015 yang masih bermasalah.
"Katanya, departemen dalam negeri menyampaikan kalau pakai APBD 2014, TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) enggak dapat. Termasuk tunjangan transportasi juga enggak diberikan. Bukan sanksi, tapi efisiensi," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/3).
Mantan Walikota Jakarta Utara ini mengungkapkan pendapatan PNS DKI akan kembali seperti semula akibat kebijakan tersebut. Tetapi peluang untuk menaikkan pendapatan tetap akan dikaji terlebih dahulu.
-
Mengapa PDIP akan menunggu penghitungan KPU sebelum menentukan sikap? Maka, sikap kami, kami tunggu proses penghitungan berjenjang, karena ada proses satu bulan, artinya tim khusus itu punya kerja waktu satu bulan,' imbuh Hasto.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Kenapa TPN Ganjar khawatir? 'Melihat apa yang terjadi di debat empat, dengan melihat sentimen bahwa hanya Pak Mahfud dan Mas Ganjar yang terus menerus berada di sentimen positif, sementara Pak Prabowo dan Mas Gibran terus menerus ada di sentimen negatif,' kata Andi, di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, dikutip Jumat (26/1).
-
Kapan Ganjar menanggapi pernyataan Prabowo? Ganjar Pranowo mengaku tak heran dengan pernyataan tersebut. Sebab, menurut dia, banyak pihak yang mengklaim saat masa kampanye. 'Saatnya kampanye, memang saatnya mengklaim,' kata Ganjar, di pabrik rokok kawasan Bantul, Yogyakarta, Selasa (19/12).
-
Bagaimana Prabowo menanggapi? 'Itu hak politik,' kata Prabowo usai menghadiri acara bertajuk 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu (31/1).
"PNS-kan terdiri dari gaji, tunjangan istri, tunjangan anak dan tunjangan jabatan. Ya sudah itu aja. Nanti Pak gubernur minta second opinion ke teman-teman ahli tata negara," tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengungkap, belum mengetahui TKD Dinamis dan Statis akan tetap ada atau tidak. Sebab, dia masih menunggu hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
"Saya belum mau spekulasi karena kita masih nunggu evaluasi tertulis dari Mendagri. Nanti kita akan usulkan ke DPRD untuk dibahas kembali," jelasnya.
Sebelumnya diketahui, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika menegaskan, Pemprov DKI akan terus mengusahakan tunjangan kinerja daerah (TKD) segera cair. Terutama untuk TKD Dinamis dan Statis yang telah disosialisasi sebelumnya.
"Kami sedapat mungkin akan menerapkan apa yang sudah kami sosialisasikan. Saat ini di DKI terdapat sebanyak 72.000 PNS," ungkapnya saat dihubungi merdeka.com.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi berharap gaji PNS dapat meningkatkan kinerja serta akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
Baca Selengkapnya
Respons mengejutkan Menteri PANRB Azwar Anas saat ditanya rencana kenaikan gaji PNS tahun 2025.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih menunggu penerbitan PP tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Baca Selengkapnya
Kenaikan gaji PNS 2025 tak dibahas Presiden Jokowi saat Sidang Paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2024. Hasil akhir di tangan pemerintah Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Jika sistem tersebut diterapkan tentu sangat tidak adil bagi PNS yang bekerja keras dengan yang tidak bekerja.
Baca Selengkapnya
Jokowi berharap, kenaikan gaji para PNS maupun TNI/Polri ini diiringi dengan peningkatan kinerja.
Baca Selengkapnya
Sejumlah pegawai harian lepas di Jakarta mengeluhkan pendapatannya tak sesuai UMP DKI. Mereka hanya mendapat upah sebesar UMP tahun lalu.
Baca Selengkapnya
Tak hanya gaji, tunjangan PNS juga dikabarkan akan ikut naik di 2025.
Baca Selengkapnya
Menteri Ida menegaskan bahwa penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tidak dibahas olehnya.
Baca Selengkapnya
KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Selengkapnya
Membandingkan PP yang pernah terbit di bulan Maret, Anas bilang kenaikan gaji pada saat itu tetap dicairkan di bulan Januari.
Baca Selengkapnya
Pengumuman resmi kenaikan gaji PNS akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sesi kedua Sidang Tahunan MPR RI 2023, Rabu (16/8).
Baca Selengkapnya