Demi keadilan, film Jagal dan Senyap harus pula 'wajib' ditonton

Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mewajibkan prajurit menonton film Pengkhianatan G30S/PKI. Alasannya, agar para prajurit dapat paham tentang sejarah. Namun, langkah Panglima TNI itu menjadi pro dan kontra. Mereka yang kontra mengusulkan demi keadilan, ada baiknya film yang mengambil tema serupa juga ikut diputar.

Film yang mengambil tentang PKI, ada film Jagal, Senyap dan The Year of Living Dangerously. Deretan film ini seharusnya ikut pula diputar agar penonton dapat melihat sudut pandang lain tentang peristiwa 1965.

"Panglima harus fair, jangan hanya versi propaganda Orba yang boleh diputarin, tapi juga versi-versi yang lain. Jagal dan Senyap juga, termasuk film Mel Gibson yang Living Dangerously Years itu. Termasuk mendukung film-film sejenis untuk generasi millenial, seperti usulan Presiden," kata Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Rabu (20/9).

Eva menilai apabila Panglima hanya mewajibkan film Pengkhianatan G30S/PKI maka langkah tersebut dinilai politis. "Jangan hanya endorse satu versi, kan jadinya politik. Sementara TNI kan tupoksinya tidak terkait politik. Kita mencerdaskan bangsa secara sungguh-sungguh," kata Eva.

Anggota Komisi III DPR Erma Suryani Ranik mengaku tak masalah dengan langkah Panglima TNI yang mewajibkan menonton film G30S/PKI tersebut. Namun, dia menilai seharusnya film lain dapat ditonton. Film Jagal dan Senyap sendiri acapkali dilarang diputar di tanah air. Seharusnya film ini dapat pula dijadikan objek nonton bareng oleh masyarakat luas karena menyuguhkan segudang informasi tentang peristiwa 1965.

"Kalau mau nonton nonton aja enggak usah ngelarang-ngelarang orang, orang mau nobar film versi TNI silakan, nonton versinya Jagal silakan, namanya juga hak asasi manusia," katanya.

Hal sama juga diutarakan oleh Direktur Imparsial Al Araf yang tidak mempermasalahkan nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI. Namun, ia mengkritik sikap aparat yang kerap melarang pemutaran film bertemakan peristiwa G30S seperti Jagal dan Senyap.

"Panglima kalau mau memutar film G30S silakan, monggo, tapi kalau ada pihak-pihak yang ingin memutar film Jagal, Senyap, dan film lainnya diperbolehkan dong," kata Al Araf.

Menurut Al Araf, dewasa ini pemutaran film bertemakan peristiwa G30S dalam perspektif lain diperlukan. Sebab, fakta sejarah tidak perlu ditutupi-tutupi.

Masyarakat bisa menilai sendiri dengan pemahamannya masing-masing. Apalagi pelarangan pemutaran film telah mencoreng demokrasi.

"Masyarakat kan udah pintar bisa menilai mana yang salah mana yang benar jadi jangan dilarang. Ini kan demokrasi biarkan masyarakat putar jangan dilarang, kita aja enggak melarang (G30S) kok," ujar Al Araf.

Jagal dan Senyap adalah karya sineas Amerika Serikat, Joshua Oppenheimer. Jagal menceritakan kisah penjagal di Sumatera Utara yang mengeksekusi orang-orang yang diduga terlibat PKI. Sementara Senyap memotret tentang kehidupan adik dari korban penjagalan oleh orang-orang yang mengklaim sebagai anti-komunis. Aparat acapkali membubarkan diskusi dan nonbar kedua film tersebut. Kedua film ini banjir pujian di dunia internasional tapi dicekal di tanah air.