Demi Kerukunan, Bupati Garut Ancam Pecat ASN yang Ikut Aksi 22 Mei
Merdeka.com - Bupati Garut, Rudy Gunawan melarang aparatur sipil negara (ASN) lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut mengikuti aksi 22 Mei di Jakarta. Jika tidak mengindahkannya, ia mengancam akan memecat ASN yang terbukti mengikuti aksi tersebut.
Rudy menyebut setiap ASN Pemkab Garut yang mengikuti aksi 22 Mei di Jakarta dipastikan tidak memiliki izin dari pihaknya. "Kalau mau berangkat kan harus izin, dan saya pastikan tidak ada ASN yang mendapatkan izin untuk yang berangkat ke Jakarta 22 Mei besok," ujarnya, Senin (20/5).
Jika ada ASN yang memaksakan diri berangkat menuju Jakarta tanpa izin, Rudy memastikan bahwa ia akan memberikan sanksi yang tegas. Oleh karena itu ia mengingatkan para ASN agar tidak memaksakan diri untuk mengikuti aksi yang akan digelar di kantor KPU RI itu.
-
Kenapa Heru Budi minta camat dan lurah berhati-hati menjelang Pemilu 2024? Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengingatkan kepada seluruh camat dan lurah untuk berhati-hati dalam bersikap menjelang Pemilu 2024. Heru meminta seluruh ASN untuk tetap netral.
-
Siapa yang meminta izin tidak hadir? Dengan ini saya selaku orang tua/wali murid dari : Nama : Kelas : Alamat :NISN : Memberitahukan bahwa anak saya tersebut diatas tidak dapat mengikuti pelajaran seperti biasa pada hari ini, Senin, 09 Januari 2023 dikarenakan sakit. Oleh karena itu, kami memohon pada Bapak/Ibu Guru Wali Kelas XI-B agar memberikan izin.
-
Siapa yang sebaiknya diajak keluar untuk mendapatkan izin? Orang tua menginginkan anak mereka bersama orang yang baik dan bisa diandalkan. Teman-teman yang sudah dikenal oleh orang tua cenderung lebih mudah membuatmu disetujui ketika keluar rumah bersama mereka.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Bagaimana Gubernur Kalsel tur ke Kalimantan Selatan? Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor beserta rombongan Turdes Kemerdekaan Bergerak Lintas Beribu Sungai Banua, tiba di SMAN 2 Kotabaru, Senin (7/8)
"Kita akan memberlakukan PP 53 tahun 2010 kepada para ASN yang ikut aksi 22 Mei, dimana ujungnya adalah pemecatan karena ketidakpatuhan mereka terhadap undang undang. Ini yang kita lakukan untuk menjaga situasi yang kondusif paska Pemilu 2019," ungkapnya.
Bupati menyebut, selaku Kepala Daerah ia mengharapkan terjadi kerukunan antar sesama setelah gelaran pesta demokrasi 2019 usai. Oleh karena itu, ia juga ikut mengimbau kepada masyarakat agar tidak ikut melakukan aksi di Jakarta pada 22 Mei.
"Tapi saya kan tidak bisa melarang masyarakat dan tidak boleh karena itu adalah hak konstitusional sehingga hanya bisa mengimbau saja. Tapi kalau ASN, karena saya pembina kepegawaian daerah jadi saya memberikan larangan," katanya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaLibur itu di luar dua hari libur nasional Idulfitri 2024 atau 1 Syawal 1445 Hijriah yang jatuh pada 10 dan 11 April 2024.
Baca SelengkapnyaASN turun ke lapangan harus melaporkan setiap perkembangan yang terjadi.
Baca SelengkapnyaCuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang jatuh pada tanggal 8, 9, 12, dan 15 April 2024
Baca SelengkapnyaKepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, prajurit TNI dilarang untuk berpolitik.
Baca SelengkapnyaPramono diketahui berpasangan dengan Rano Karno sebagai pasangan cagub-cawagub Jakarta.
Baca SelengkapnyaSanksi tersebut diberikan untuk menjadi contoh bagi ASN lain agar tetap netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHeru mengingatkan para camat dan lurah tidak bergaya yang mirip atau sama dengan pose kampanye para peserta Pemilu
Baca Selengkapnya“Silakan masyarakat awasi kami semua (ASN), jika ada bukti untuk ASN yang tidak netral maka akan saya tindak tegas,” ucap Fatoni.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.
Baca SelengkapnyaDalam waktu 8 hari akan diselenggarakan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi.
Baca SelengkapnyaNetralitas TNI itu tertuang dalam undang-undang terkait larangan prajurit berpolitik praktis.
Baca Selengkapnya