Demo bela Islam GNPF MUI bikin jengah Kapolda Metro Jaya

Merdeka.com - Massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) berencana melakukan aksi. Mereka konsisten mendesak Basuki T Purnama sebagai terdakwa penista agama dihukum berat. Kepolisian belum memberi izin kegiatan mereka, bahkan diminta menghentikan pelbagai aksi.

Aksi massa GNPF MUI nanti bertemakan 'Aksi Simpatik Menjaga Independen Hakim'. Mereka nantinya akan melakukan jalan bersama. Di mana terbagi dalam tiga agenda, pertama pada Jumat 28 April 2017, jalan dari Masjid Istiqlal ke pengadilan negeri Jakarta Utara, di Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat.

Aksi kedua tanggal 29 April sampai dengan 4 Mei, aksi bela Islam di Kejaksaan daerah masing para peserta. Mereka juga memprotes kejahatan Jaksa bela penista agama dan tuntut copot jaksa agung RI. Sedangkan aksi ketiga pada Jumat 5 Mei 2017, massa akan jalan bersama dari Masjid Istiqlal ke Mahkamah Agung RI.

Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan langsung melarang kegiatan aksi tersebut. Menurut Iriawan, sudah saatnya masyarakat khususnya Jakarta dibuat damai dan tenteram. "Enggak boleh. Sudah kami sampaikan. Aksi apalagi. Sudah cukup lah," tegas Iriawan di Depok, Kamis kemarin.

Iriawan menduga kuat bila agenda aksi tersebut cuma untuk menghakimi Ahok. Padahal, kata dia, seluruh masyarakat sudah mengetahui hasil keputusan proses hukum Ahok dilalui di pengadilan.

"Kan sudah juga, sudah ditangani. Kan bukan ranah saya. Sudah saya sampaikan untuk enggak usah lagi. Sudah cukup. Masyarakat kita sudah cukup capek melihat aksi tersebut. Sudah cukuplah," tegasnya.

Dia juga menganggap masyarakat sudah gerah dengan aksi dilakukan GNPF MUI. Sebab, dianggap membuat masyarakat cemas dan was-was. Sehingga ke depannya kehidupan masyarakat bakal berjalan damai.

"Mari kita selesaikan semuanya, mari kita kembali membangun rakyat ini untuk bersemangat bekerja sehingga tak ada was-was, cemas sekali. Jangan dibuat cemas terus lah," tegasnya.

Dir Intelkam Polda Metro Jaya Kombes Merdisyam mengaku belum ada laporan resmi terkait hal tersebut. Sebab, info itu baru didapatkannya melalui media sosial. "Belum ada laporan. Maksudnya itu kan di media sosial, kita juga baca," katanya.

Sejauh ini, lanjutnya, pihaknya belum siap mengantisipasi kegiatan itu. Di mana kegiatan massa untuk melakukan jalan bersama diduga terkait keputusan persidangan Ahok.

"Ya nanti kami lihat dulu. Kami kan juga baru tahu dan baru terima. Kami tak (mengandai-andai) dulu. Semua kegiatan kan ada aturannya. Sejauh ini, kami belum menanggapi karena ini baru di medsos saja," terangnya.