Demo Gubernur Riau, Mahasiswa Minta Penambangan Pasir di Pulau Rupat Dihentikan
Merdeka.com - Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis Riau merupakan kawasan eksotis di Riau. Lokasi wisata nan indah berbatasan dengan Malaysia itu juga memiliki kekayaan pasir laut.
Beberapa waktu lalu, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno juga memberikan perhatian serius untuk pengembangan wisata di Pulau Rupat.
Namun, penambangan pasir laut itu dinilai dapat merusak lingkungan. Karena itu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Bengkalis (AMMPB), berdemo di Kantor Gubernur Riau, Kamis (25/11).
-
Kenapa NU mendukung izin tambang? Kebijakan ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumber daya-sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung,' kata Ketua Umum PBNU tersebut dikutip Senin (3/6).
-
Siapa yang mengajak boikot di Sumatera Utara? Melansir dari laman BBC, sebuah organisasi yang cukup populer untuk mengajak menolak produk Israel ialah Gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) Indonesia.
-
Bagaimana gerakan boikot ini dilakukan di Sumatera Utara? Strategi boikot ini untuk memberikan rasa akuntabilitas bahwa perusahaan-perusahaan yang mendukung bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan Isreal.
-
Apa tuntutan mahasiswa saat itu? Lahirlah apa yang dinamakan TRITURA. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat 1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya 2. Rombak Kabinet Dwikora 3. Turunkan Harga-Harga
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
-
Bagaimana cara penambangan ilegal? Tersangka melakukan aktivitas penambangan tanpa izin di wilayah hak guna usaha PT BSP dan izin usaha pertambangan (IUP) PT BA selama lima tahun terakhir, tepatnya mulai 2019.
Mereka meminta kegiatan penambangan pasir oleh PT Logo Mas Utama di Pulau Rupat agar dihentikan. Sebab, penambangan pasir dianggap bisa merusak lingkungan, dan potensi wisata di Rupat.
Aksi damai para mahasiswa itu dikawal aparat kepolisian dan Satpol PP Provinsi Riau. Setelah kurang lebih 1 jam melakukan aksi, akhirnya tuntutan para mahasiswa diterima oleh salah satu anggota Satpol PP bernama, Gumul Harahap.
Dia menyampaikan ke pendemo, nantinya aspirasi pengunjuk rasa akan disampaikan kepada Pemprov Riau, yang mengeluarkan izin PT Logo Mas Utama.
"Aspirasi atau tuntutan ini nanti akan saya sampaikan kepada pimpinan saya Kasatpol PP, nanti beliau yang akan menyampaikan kepada pihak yang berwenang untuk menanggapi ini," kata jar Gumul.
Sementara itu, Kordinator Lapangan (Korlap) pengunjuk rasa Helmi Swada mengatakan, kegiatan penambangan pasir di laut Pulau Rupat oleh PT. Logo Mas Utama dinilai telah menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat setempat, hingga kelestarian lingkungan.
"Penambangan pasir membuat terumbu karang menjadi rusak, sehingga mengancam ekosistem dan biota laut. Akhirnya apa, nelayan tidak bisa mencari ikan dan mata pencarian masyarakat akan terancam dan hilang," ujar Helmi.
Selain itu, kegiatan penambangan pasir juga dilakukan di Kawasan Strategis Pariwisata ,asional (KSPN) di Rupat, yaitu di pantai Beting Aceh, Pulau Babi dan sekitarnya.
Apalagi beberapa waktu lalu Menteri Pariwisata Sandiaga Uno memberikan perhatian serius untuk pengembangan wisata di Pulau Rupat.
"Izin Usaha Pertambagan (IUP) PT. Logo Mas Utama yang dikeluarkan Pemprov Riau, adalah izin yang berada dikawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), adalah tempat pariwisata di Rupat, Kabupaten Bengkalis," ucapnya.
Kalau masyarakat yang melakukan penambangan pasir, kata Helmi, maka akan ditangkap aparat. Sedangkan pemerintah justru mengeluarkan izin terhadap PT. Logo Mas Utama.
"Perusahaan itu secara terang-terangan mengambil pasir di Pulau Beting Aceh, Pulau Babi dan sekitarnya. Lama kelamaan pasirnya akan habis bisa mengakibatkan abrasi dan Pulau Rupat bisa tenggelam," tandas Helmi.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi, salah seorang warga mengaku resah dan khawatir jika ada aktivitas tambang pasir
Baca SelengkapnyaMereka menolak keras penggusuran Pulau Rempang. Mereka juga menuntut pemerintah agar menghentikan praktik perampasan tanah terhadap warga Pulau Rempang.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf mengingatkan, aspek musyawarah dalam penyelesaian konflik, termasuk di rempang.
Baca SelengkapnyaPengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta kekerasan yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau (Kepri), akibat konflik agraria dihentikan.
Baca SelengkapnyaMereka memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.
Baca SelengkapnyaSehari sebelumnya, para ulama di Serang, Banten juga bersatu menolak adanya industri minuman keras dalam bentuk Penandatanganan Petisi Dukungan Para Ulama.
Baca Selengkapnyaaktivitas pertambangan emas ilegal yang marak di sekitarnya membuat air menjadi keruh pekat dan menyebabkan gatal-gatal.
Baca SelengkapnyaAksi demonstrasi itu dilakukan di Jalan Ir. H. Juanda, Depok.
Baca SelengkapnyaBuntut warga Pulau Rempang bentrok dengan polisi, sejumlah orang jadi tersangka.
Baca SelengkapnyaPBNU tidak ambil soal terkait tujuan investasi yang ingin dikembangkan.
Baca SelengkapnyaRatusan warga Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, melanjutkan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar, Jalan Sudirman, Padang, Rabu (2/8).
Baca SelengkapnyaAksi tersebut berujung ricuh setelah mahasiswa yang ingin masuk kedalam gedung DPRD dipukul mundur polisi.
Baca Selengkapnya