Demo Gubernur Sumut, Mahasiswa Tolak Konsep Wisata Halal di Danau Toba

Merdeka.com - Sebanyak 22 mahasiswa berunjuk rasa di depan Kantor Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dan Kantor Gubernur Sumut, Senin (2/9). Mereka menolak konsep wisata halal di kawasan Danau Toba.

Pengunjuk rasa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba. Dalam aksinya, mereka membawa alat musik tradisional dan spanduk bertuliskan 'Danau Toba Tidak Perlu Label Halal'.

Mereka mendesak Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, untuk tidak meneruskan konsep wisata halal di kawasan Danau Toba. Alasannya, mayoritas penduduk di sekitar Danau Toba adalah suku Batak beragama Kristen dan Katolik yang memiliki kebudayaan dan kebiasaan sehari-hari yang bertentangan dengan konsep wisata halal.

"Sebenarnya wisata halal itu sangat sensitif dan bisa memicu konflik di daerah di tengah masyarakat yang sudah hidup berdampingan dengan yang berbeda suku dan agama. Kami merasa ini jangan-jangan gubernur ini sengaja membuat isu mengotak-kotakkan masyarakat di daerah," kata Ricco Nainggolan, seorang pengunjuk rasa.

Dalam demo itu, pengunjuk rasa mendesak Edy untuk datang menemui mereka. Namun, mantan Pangkostrad itu sedang berada di Nias untuk persiapan even internasional Sail Nias.

Massa diterima perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut. Mereka diajak berdialog ke dalam gedung Pemprov Sumut.

Pihak Pemprov Sumut menjelaskan konsep wisata halal yang bakal diterapkan berkaitan dengan sisi amenitas sebagai syarat destinasi wisata. Salah satunya adalah pengadaan fasilitas seperti tempat ibadah bagi umat Muslim.

"Wisata halal itu lebih kepada pengembangan amenitas tadi. Karena pariwisata ini memenuhi kebutuhan orang," kata Kabid Pemasaran Disbudpar Sumut Muchlis.

Dia memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), wisatawan asing yang datang ke Sumatera Utara didominasi turis Malaysia. Jumlahnya sekitar 53 persen.

"Kita harapkan wisatawan yang datang merasa puas. Multiplier effectnya mereka bisa datang kembali," jelas Muchlis.

Penerapan wisata halal di Danau Toba memang menjadi isu hangat belakangan ini. Sejumlah tokoh politik mulai berkomentar negatif mengenai penerapan konsep yang sebenarnya sudah berlaku di banyak negara nonmuslim itu.