Demo Kabut Asap di Kantor Gubernur Sumsel, Mahasiswa Bentrok dengan Polisi

Merdeka.com - Sekitar 500 mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sumsel, Selasa (17/9). Massa yang menamakan diri Gerakan Aliansi Sumsel Melawan Asap (G. ASMA) menuntut polisi dan pemerintah menindak korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.

Mayoritas massa mengenakan masker. Tak ingin ketinggalan, polisi yang mengamankan demontrasi juga memasang penutup hidung dan mulut.

Nampak berhadapan dengan pendemo, puluhan polisi wanita (polwan) berbaris mengenakan masker. Di barisan belakang petugas kepolisian dari Polresta Palembang berseragam lengkap dan bersenjata juga mengenakan masker.

'Kami Rindu Udara Segar', 'Darurat Asap', dan 'Selamat Datang di Negeri Awan'. Begitu tulisan spanduk yang dibawa para mahasiswa.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, sempat terjadi kericuhan. Massa dan kepolisian terlibat bentrok yang menyebabkan seorang mahasiswa terluka di kepala. Namun belum diketahui penyebab kericuhan ini.

Menurut koordinator aksi, M Gulam Zakia, sejauh ini belum ada tindakan tegas dari kepolisian dan pemerintah dalam penanganan kasus karhutla, terlebih bagi perusahaan. Padahal, munculnya asap yang pekat merupakan akibat ulah korporasi di bidang perkebunan.

"Perusahaan-perusahaan tidak diusut, tidak diproses, sedangkan warga biasa, petani kecil ditangkap, dijadikan tersangka," ungkap Gulam.

Gulam mensinyalir pemerintah pandang bulu dalam penanganan kasus karhutla. Atau bisa juga adanya kesepakatan jahat antara perusahaan dan pemerintah.

"Kami yakin ada kongkalikong antara pemerintah dan korporasi, sampai sekarang tidak ada korporasi yang jelas-jelas terlibat dicabut izinnya, tidak ada," tegasnya.

Oleh karena itu, massa mendesak Gubernur Sumsel dan Kapolda Sumsel untuk segera menuntaskan kabut asap. Menurut dia, asap akan menimbulkan korban jual tidak segera ditangani, terutama bagi anak-anak.

"Kami tunggu komitmen gubernur menangani asap, jangan diam saja, harus ada tindakan," tegasnya.