Demo mahasiswa 20 Mei tak mampu jatuhkan Jokowi, menggoyah pun tidak
Merdeka.com - Isu demo besar-besaran mahasiswa yang akan menggulingkan Presiden Joko Widodo pada 20 Mei nanti dinilai tak akan berpengaruh para pemerintahan. Sebab, demo besok diyakini sangat jauh berbeda dengan gerakan mahasiswa pada Mei tahun 1998 yang lalu.
"Gerakan 20 Mei besok saya yakin tak mampu menjatuhkan Jokowi. Menggoyahkan saja tak bisa. Paling ya Jokowi santai-santai saja. Aman-aman saja," ujar Pengamat Politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo dalam diskusi di Gedung Joang 45, Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).
Menurut dia, prasyarat terjalinnya kekuatan untuk menjatuhkan sebuah pemerintahan masih belum cukup untuk gerakan besok. Mei tahun ini tak memiliki kemiripan yang kuat dengan konteks sosial politik era '98. Kondisi ini yang membuat gerakan dari sebuah gerakan penggulingan menjadi tak matang.
-
Siapa yang mengucapkan selamat ulang tahun ke Jokowi? “Bapak Presiden ku.. Selamat Ulang Tahun yah bapak.. Selalu sehat bapak.. Panjang Umur.. banyak bahagia.. Doa yang terbaik selalu untuk bapak Jokowi & Keluarga “ - tulis salah seorang warganet.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa yang dilakukan warga saat Jokowi berkunjung? Padahal korban tersebut hanya membentangkan spanduk berisikan 'Selamat Datang Pak Jokowi, Kami Sudah Pindah, Kami Pilih Ganjar' pada saat Jokowi berada di pasar Agrosari, Wonosari.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
"Kalau Mei 98 persyaratannya sudah cukup. Karena terlalu lamanya rezim Soeharto memerintah, kepemimpinan yang otoriter, adanya rakyat miskin, faktor krisis ekonomi moneter," tuturnya.
Mengingat di pemerintahan sebelumnya, gerakan menjatuhkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak kunjung berhasil. Padahal tingkat korupsi di masa 10 tahun Ketua Umum Partai Demokrat tersebut tergolong sangat tinggi.
Namun bagi Karyono, kritik yang disampaikan kepada pemerintahan memang harus selalu ada pada tiap lapis zaman. Kritik atas pemerintahan merupakan bagian untuk mengingatkan dan melakukan pengawasan.
"Kritik tehadap rezim atau pemerintahan itu menjadi keharusan. Karena tanpa kritik pemerintah bisa salah, kebablasan, mengabaikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Terhadap kekuasaan manapun otokritik itu keniscayaan," ujarnya.
Di sisi lain menurut Karyono, upaya untuk menggulingkan Jokowi pada 20 Mei tak akan mendapat dukungan dari masyarakat. Hal tersebut karena masih barunya Jokowi menjabat sebagai presiden. Hingga membentuk persepsi masyarakat berupa pemakluman.
"Ada pemakluman dari masyarakat karena usia pemerintahan Jokowi masih seumur jagung," ungkapnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga melakukan aksi bakar ban di kawasan Patung Kuda.
Baca Selengkapnya"Aku ki ra nggagas lho ditolak atau diterima (saya nggak mikir ditolak atau diterima)," kata Gibran.
Baca SelengkapnyaKaesang merasa tak masalah gugatan PSI terkait batas usia capres dan cawapres ditolak MK.
Baca SelengkapnyaPutusan MK itu memperbolehkan calon presiden dan calon wakil presiden tidak perlu berusia minimal 40 tahun dengan syarat berpengalaman menjadi kepala daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta publik tidak menduga-duga soal gugatan batas usia capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaJokowi tertawa kecil saat mendengar pertanyaan soal Kaesang yang tidak bisa dicalonkan. Dia pun meminta agar hal tersebut ditanyakan kepada putra bungsunya itu.
Baca SelengkapnyaPDIP kerap mengeluarkan strategi offensif terhadap putusan MK.
Baca SelengkapnyaJaringan masyarakat sipil di Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Malioboro. Aksi ini dilakukan merespon syarat pencalonan kepala daerah Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaMassa Front Mahasiswa Demokrasi Kawal Reformasi memadati kawasan Patung Kuda.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Baca SelengkapnyaPutusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaAirlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca Selengkapnya