Demo mahasiswa di Jambi kritik setahun Jokowi-JK berakhir ricuh

Merdeka.com - Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa terkait satu tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Kepala Presiden Jusuf Kalla, digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) hari ini di kantor Gubernur Jambi, Provinsi Jambi, ricuh. Alhasil, tiga mahasiswa mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat.

Menurut koordinator aksi, Novan, saat ditemui di rumah sakit setempat, kericuhan bermula ketika mahasiswa hendak menyegel kantor Gubernur Jambi. Namun aksi mereka dihalangi polisi.

"Jadi tadi kami mau segel kantor gubernur, tapi dihalangi polisi, di situlah kami dipukul-pukul, tiga kawan kami semuanya luka parah di kepala dan bibir," kata Novan, seperti dilansir dari Antara, Selasa (20/10).

Novan melanjutkan, tiga mahasiswa mengalami luka hingga banyak mengeluarkan darah akibat terkena pukulan tongkat polisi yang berjaga. Usai bentrok, tiga mahasiswa IAIN Jambi itu, yakni Ilham, Deden, dan Hasbullah langsung dilarikan ke Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi.

Sebelum bentrok, mahasiswa berorasi dan mengkritik satu tahun kepemimpinan Presiden/ Wakil Presiden. Mereka menilai duet Jokowi-JK belum mampu mensejahterahkan rakyat.

Pengunjuk rasa meminta dan mendesak pemerintahan Jokowi-JK segera menstabilkan nilai tukar rupiah, menolak impor pangan, dan mewujudkan kedaulatan pangan, serta mencabut izin perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan menyebabkan kabut asap.

Selain itu, para mahasiswa juga meminta pemerintah memberikan akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bagi masyarakat tidak mampu, dan memperkuat pendidikan agama dan pendidikan Pancasila, di setiap level pendidikan.

Tidak hanya itu, mahasiswa juga meminta pemerintah mewujudkan kedamaian beragama. Mereka meminta Jokowi-JK harus menjamin hak beragama setiap warga negara, dan mengusut tuntas kasus kekerasan atas nama agama di Tolikara, Papua, dan Singkil, Aceh.

Puluhan mahasiswa PMII itu juga minta pemerintahan Jokowi-JK segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak, membatasi tenaga kerja asing, serta menghapus sikap arogan aparat keamanan.

"Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Indonesia harus diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan bersifat jangka panjang," kata pengunjuk rasa. (mdk/ary)