Follow
Demo, massa pro reklamasi Teluk Benoa bertemu dengan DPRD Bali
Merdeka.com - Sekitar 3.000 massa dari 10 organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pariwisata dan Budaya Bali, Senin (20/4) mendatangi DPRD Bali untuk hearing, menggelar parade budaya, dan doa bersama. Di antara mereka merupakan perwakilan dari dari Forum Bersama Kita Satu Bali, Forum Komunikasi Mahasiswa DPS, Bali Harmoni, Forbalis, Forum Perempuan Bali Karya, Garuda Dewata, Gasos, Semeton Segara Giri, Asaf FB, dan Yayasan Bumi Bali Bagus. Selain itu, hadir juga sekitar 200 pemangku agama di Bali.
Kedatangan mereka untuk menyampaikan dukungannya terhadap rencana Revitalisasi Teluk Benoa (RTB). Mereka meminta aspirasi tersebut disampaikan DPRD Bali ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kementerian terkait lainnya.
"Kami intinya ingin menyampaikan aspirasi ke DPRD Bali terkait rencana revitalisasi Teluk Benoa. Bahwa, kami mendukung penuh rencana revitalisasi itu. Kiranya, DPRD Bali bisa meneruskan aspirasi kami ke Presiden Jokowi dan menteri-menteri terkait lainnya," kata Koordinator Lapangan Aksi Kadek Agus Ekanata, Senin (20/4).
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Apa yang Megawati minta ke Gubernur Bali terkait krisis air? Megawati meminta Provinsi Bali tidak hanya berfokus kepada urusan pariwisata saja. Sebab, pemerintah setempat juga harus memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup rakyatnya sendiri.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Upaya untuk hearing dengan DPRD Bali sendiri direspon positif. Sekitar 50 orang perwakilan massa aksi diterima Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Kori, dan delapan anggota DPRD lainnya dari semua fraksi. Seperti Nyoman Parta, dan Disel Astawa (PDIP), Wayan Adyanya (Demokrat), Ngurah Wijaya (Golkar), Ketut M Pendit, (Gerindra) dan Ketua Pansus Zonasi DPRD Bali I Kadek Diana.
Salah satu perwakilan pendemo yang diterima hearing, Sri Wigunawati mengatakan, ada tujuh hal yang disampaikan saat hearing. Tujuh hal ini merupakan alasan kenapa RTB diperlukan. Di antaranya, revitalisasi bisa mencegah banjir, menambah ruang terbuka hijau, meningkatkan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, memulihkan kawasan konservasi Pulau Pudut, melindungi mangroove, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"DPRD akan segera tindak lanjuti aspirasi yang kami sampaikan tersebut. DPRD juga meminta Pansus Zonasi untuk berkonsultasi dan meminta penjelasan ke pemerintah pusat, khususnya soal Perpres 51/2014, karena Perpres ini akan jadi dasar hukum dalam buat Perda Zonasi nantinya," ujar Sri yang sempat membacakan pernyataan sikap dukungan revitalisasi di ruang sidang DPRD.
Selain itu, ucap Sri, DPRD juga akan mendesak ke pemerintah pusat untuk segera menerbitkan izin AMDAL dengan melibatkan tim profesional yang independen. "Kalau semua sudah clear, DPRD Bali menjanjikan tidak akan ada persoalan lagi untuk revitalisasi Teluk Benoa," katanya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, melempar candaan saat ditanyai solusi mengatasi buruknya kualitas udara di Ibu Kota.
Baca Selengkapnya
Revisi UU Desa sebelumnya telah disepakati menjadi RUU Desa oleh DPR pada Juli 2023. Massa berharap RUU Desa sudah final sebelum Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Ada sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan.
Baca Selengkapnya
Massa mendorong hak angket DPR terkait hasil sementara penghitungan suara Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Selain pesan dari Jokowi, De Gadjah juga membeberkan pesan dari Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Semua anggota dewan tidak ada di kantor dengan alasan sedang study banding ke luar kota.
Baca Selengkapnya
Kedatangan Jokowi membuat warga heboh dan antusias. Para pedagang menunggu-nunggu menantikan orang nomor satu di Indonesia tersebut.
Baca Selengkapnya
Terlihat Jokowi mengenakan kemeja berwarna biru langit khas Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya
Pengunjuk rasa dari berbagai kelompok elemen masyarakat mengepung Gedung DPR untuk menolak pengesahan revisi UU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Pencopotan dilakukan petugas Satpol PP Provinsi Bali.
Baca Selengkapnya
TB Hasanuddin tersinggung dengan pencopotan baliho bendera PDI Perjuangan dan baliho Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya