Demo Ricuh di KPK, Ini Klarifikasi Aktivis yang Turunkan Kain Hitam Penutup Logo
Merdeka.com - Aksi unjuk rasa mendukung revisi UU 30 Tahun 2002 di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (13/9) berakhir ricuh saat demonstran bentrok dengan polisi dan pegawai KPK. Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAM-I) menjelaskan kronologi kericuhan itu.
"Pertama-tama, beberapa pemberitaan soal aksi demonstrasi berujung ricuh di depan Gedung KPK kurang tepat sebagaimana fakta lapangan. Karena itu, Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAM-I) merasa perlu untuk memberikan klarifikasi tentang kronologi aksi hingga terjadi chaos," kata Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial Indonesia Asep Irama melalui keterangan tertulis yang diterima merdeka.com.
Dia menjelaskan, awalnya, massa aksi yang berjumlah sekira 500 orang dengan satu mobil komando tertib tiba di lokasi sekira pukul 13.45 WIB. Kemudian koordinator lapangan dan koordinator nasional HAM-I melakukan orasi bergiliran yang memuat sejumlah poin tuntutan.
-
Apa yang terjadi pada kerusuhan ini? Dalam peristiwa tersebut, 47 orang Yahudi dan satu orang Prancis terbunuh, banyak yang terluka, dan harta benda dirusak.
-
Siapa yang terlibat dalam kerusuhan ini? Pada saat itu Maroko adalah protektorat Prancis, dan komisaris Prancis untuk Oujda, René Brunel, menyalahkan kekerasan yang terjadi pada orang-orang Yahudi karena meninggalkan Oujda dan bersimpati dengan gerakan Zionis.
-
Dimana kerusuhan terjadi? Prada Triwandi berani mengamankan masyarakat saat terjadi kerusuhan di wilayah Sentani, Kabupaten Jayapura.
-
Dimana massa menggeruduk kantor KPU? Sejumlah orang menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura di jalan Abepura-Sentani, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (15/3) malam waktu setempat.
-
Di mana kerusuhan terjadi? Kerusuhan anti-Yahudi terjadi pada 7–8 Juni 1948, di kota Oujda dan Jerada, di protektorat Prancis di Maroko sebagai tanggapan terhadap Perang Arab-Israel tahun 1948 yang diikuti dengan deklarasi berdirinya Negara Israel pada tanggal 14 Mei.
-
Siapa yang terlibat keributan? 'Minggu (7/7), terjadi perselisihan antara saudara MK dan DN di salah satu acara hajatan di wilayah hukum Polsek Majalaya,' demikian dikutip dari keterangan video.
"Semuanya berjalan normal dan kondusif," kata Asep.
Kemudian, lanjut dia, salah satu tuntutan dalam aksi itu yang kemudian menjadi musabab aksi berjalan ricuh adalah meminta KPK mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK.
Awalnya, kata Asep, HAM-I meminta secara baik-baik kepada pihak KPK untuk menurunkan kain hitam yang menutupi logo KPK tersebut. Sebab, dalam hemat kami, sebagai lembaga pemerintah yang dibiayai oleh rakyat, Wadah Pegawai KPK tidak berhak 'menyabotase' KPK dengan menutupi atribut lembaga rakyat tersebut.
"Menutupi logo KPK dengan kain hitam yang dilakukan WP KPK justru kelihatan tidak etis. Setelah polemik UU KPK dan seleksi Capim KPK, usaha untuk menutupi logo KPK dengan kain hitam oleh WP KPK sendiri hanya bertendensi politis. Biarkan logo KPK dilihat publik. KPK tidak pernah mati hanya karena polemik. KPK akan tetap menjadi kawah candradimuka pemberantasan tindak rasuah di Indonesia. Kenapa harus ditutupi?" kata Asep.
Asep mengatakan, perwakilan KPK mestinya menemui massa protes di luar gedung yang dijaga ketat aparat kepolisian. Protes ini mesti tersalurkan secara baik-baik melalui komunikasi antar muka. Namun, permintaan dan tuntutan HAM-I beserta sejumlah massa aksi tidak diindahkan oleh WP KPK.
"Karena itu, massa mulai merengsek ke depan, terjadi aksi hadang-hadangan dengan pihak kepolisian. Suasana aksi terpantau makin memanas," ujarnya.
HAM-I, lanjut Asep, lalu mengutus 10 orang perwakilan dari massa untuk masuk ke ruang lobi Gedung KPK untuk mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK tersebut. Keputusan ini diambil mengingat tidak ada respons baik atas permintaan dan tuntutan massa aksi kepada KPK.
"Karena itu, 10 orang tersebut bukan sama sekali massa penyusup sebagaimana diberitakan di beberapa media. Namun demikian, HAM-I sangat menyesalkan praktik premanisme yang dilakukan oleh beberapa oknum KPK kepada massa aksi, terutama 10 orang yang hendak mencopot kain hitam tersebut," ujarnya.
Asep mengatakan, oknum KPK sengaja memprovokasi, menyulut amarah, bahkan melakukan tindakan kekerasan dengan memukuli massa aksi.
"Suasana jadi chaos, rusuh tak bisa dikendalikan. Aparat kepolisian kemudian mengamankan beberapa dari massa aksi yang tersulut emosi. Gas air mata ditembakkan berkali-kali. Kemelut tersulut dan sempat terjadi aksi saling lempar antar massa dan polisi. Semua kejadian ini susah dikendalikan," jelasnya.
Atas kejadian itu, HAM-I menyatakan mengutuk keras aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum KPK, meminta KPK bertanggung jawab atas kejadian ricuh tersebut.
"HAM-I akan menempuh jalur hukum dan meminta polisi menangkap oknum KPK yang merusuh, memprovokasi, melakukan aksi kekerasan, meminta pihak kepolisian untuk menyita rekaman kamera CCTV di Gedung KPK sebagai unjuk bukti premanisme oknum KPK. Mendesak KPK segera menurunkan kain hitam yang menutupi logo KPK sebagai simbol negara," kata Asep.
"Bila tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi, HAM-I akan kembali melakukan aksi di depan Gedung KPK dengan jumlah massa lebih banyak," pungkas Asep.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Di sisi kanan, massa membakar ban bekas dan melemparkan botol-botol ke arah barikade petugas yang berada di dalam kawasan Gedung DPR/MPR.
Baca SelengkapnyaHingga malam hari, massa demonstran tolak Revisi UU Pilkada masih bertahan di depan Gedung DPR.
Baca SelengkapnyaDemontrasi yang digelar oleh gabungan sejumlah elemen masyarakat di depan gedung KPK berakhir ricuh.
Baca SelengkapnyaLemparan batu, botol, dan benda lainnya sempat mewarnai kericuhan tersebut.
Baca SelengkapnyaMassa pendemo yang murka nekat merobohkan tembok dan pagar Gedung DPR saat berunjuk rasa menolak revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaPolisi sudah sempat mengamankan 30 ban bekas sebelum demo berlangsung.
Baca SelengkapnyaUnjuk rasa menuntut penangkapan Harun Masiku ini turut diwarnai dengan aksi bakar ban yang menimbulkan kepulan asap hitam memasuki area Gedung KPK.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Thahjanto menyebut demonstrasi soal kecurangan Pemilu 2024 hanya riak-riak kecil.
Baca SelengkapnyaPolisi dan mahasiswa saling halau. Mahasiswa yang mundur ke depan kampung Universitas Diponegoro menghalau polisi kembali ke Gedung DPRD Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaPolisi menyiapkan skenario pengalihan arus lalu di lintas di sekitar kawasan gedung DPR/MPR Jakarta Pusat, Kamis (22/8).
Baca SelengkapnyaMassa berhasil berhasil menggeruduk halaman gedung MK, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaPolisi memburu pelaku perusakan gedung DPR saat demo Apdesi.
Baca Selengkapnya