Demo susulan 25 November, Polri belum berencana tambah pasukan
Merdeka.com - Usai aksi demonstrasi damai pada 4 November lalu, polisi berupaya keras menuntaskan kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama. Titik terang kasus tersebut masih abu-abu, tetapi rencana unjuk rasa susulan kembali mencuar, yang diperkirakan bakal dilaksanakan pada 25 November mendatang.
Menanggapi kabar itu, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menuturkan, saat ini Kepolisian masih terus mengikuti perkembangan kabar adanya aksi susulan tersebut. Menurutnya pihak kepolisian akan tetap melakukan pelayanan pengamanan sebagaimana mestinya jika aksi unjuk rasa tersebut akan tetap berlangsung.
"Kembali pada tugas-tugas kepolisian, dalam unjuk rasa itu ya diamankan. Pelayanan pengamanan. Sejauh ini nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Tapi pola pengamanan kita lebih kepada tetap persuasif, preventif, itu adalah menjadi hal tata kelola pengamanan unjuk rasa yang selama ini kita kedepankan," terangnya kepada wartawan, di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (11/11).
-
Kapan Polda Metro Jaya akan gelar perkara? 'Setelah itu dijadikan satu dilakukan gelar perkara,' ucap dia.
-
Apa yang dilakukan polisi tersebut? Penyidik menetapkan Bripka ED, pengemudi mobil Toyota Alphard putih yang viral, sebagai tersangka karena melakukan pengancaman dengan pisau terhadap warga.
-
Bagaimana DPR meminta polisi usut kasus? Sahroni meminta polisi menjawab pertanyaan publik dengan hasil penyelidikan yang objektif.
-
Bagaimana polisi menanggapi demo buruh? Polisi saat ini sudah melakukan rekayasa lalu lintas. Adapun, exit tol Cikarang dialihkan ke exit tol lain seperti Bekasi Barat maupun Cibitung.
-
Apa yang dilakukan Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Bagaimana Anies ingin menuntaskan kasus Kanjuruhan dan KM 50? 'Kami sampaikan bahwa ada empat hal yang harus terpenuhi baik di peristiwa Kanjuruhan maupun di KM 50,' kata Anies di Pekanbaru, Riau, Rabu (13/12).Pertama perlunya menghadirkan keadilan. Proses penegakan hukum harus berujung kepada rasa keadilan. 'Satu, adalah tentang melahirkan rasa keadilan. Jadi proses penegakan hukum yang benar-benar berujung pada rasa keadilan,' kata Anies.
Ketika disinggung soal kemungkinan adanya penarikan pasukan Brimob dari luar daerah ke ibu kota seperti 4 November lalu, Boy mengaku belum muncul penambahan pasukan untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 November mendatang.
"Sementara belum ada," akunya.
Jika memang akan terjadi demo lanjutan, tambah Boy, ia berharap aksi unjuk rasa tersebut akan tetap berjalan dengan aman dan tertib dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat secara umum.
"Kegiatan unjuk rasa itu diharapkan tertib. Tidak ada ekses, tidak ada hal-hal yang merugikan masyarakat luas. Diharapkan dampak-dampak unjuk rasa ini tetap dalam koridor hukum," tutup Boy.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
“Menyiagakan 957 personel mengamankan dan melayani kegiatan pada unjuk rasa pada hari ini,” kata Kombes Susatyo
Baca SelengkapnyaPersonel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya memulangkan 16 pendemo yang ditangkap saat demo berujung ricuh di depan KPU dan DPR/MPR RI
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Thahjanto menyebut demonstrasi soal kecurangan Pemilu 2024 hanya riak-riak kecil.
Baca SelengkapnyaKapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, 3.286 personel gabungan disebar di sekitar Patung Kuda dan Gedung DPR.
Baca SelengkapnyaHingga malam hari, massa demonstran tolak Revisi UU Pilkada masih bertahan di depan Gedung DPR.
Baca SelengkapnyaPolri siap mengawal kondisivitas tahapan pemilu jelang rekapitulasi hasil suara secara nasional.
Baca SelengkapnyaAda sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan.
Baca SelengkapnyaMassa pun akhirnya membubarkan diri. Akses jalan depan KPU kembali dibuka.
Baca Selengkapnyaanggota gabungan akan ditempatkan di titik yang telah ditentukan guna mengantisipasi adanya aksi yang anarkis
Baca SelengkapnyaApdesi menggelar demo untuk menuntut revisi undang-undang desa segera disahkan pada sidang Paripurna 6 Februari 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaDalam tuntutannya Partai Buruh mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
Baca Selengkapnya