Demo, warga Solo tuntut Ganjar ulang PPDB online

Merdeka.com - Sejumlah orangtua siswa SMP di Solo menggelar demonstrasi di halaman SMP Negeri 1 Solo. Mereka memprotes keras munculnya Pergub Jateng No 9 Tahun 2017, terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online.

Mereka menilai kebijakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menetapkan kuota minimal 20 persen untuk siswa gakin tersebut merugikan siswa berprestasi. Mereka menuntut Ganjar membatalkan pergub atau mencabutnya dan mengganti dengan kebijakan baru yang lebih adil, yakni dengan membatasi jumlah siswa gakin maksimal hanya 20 persen.

"Kami ini bukan antigakin, tapi antipembodohan. Gara-gara gakin, anak-anak yang berprestasi terpinggirkan. Tergeser hanya karena anaknya yang punya, bukan gakin," ujar Joseph Yusman, salah satu peserta aksi, Jumat (16/6).

Joseph khawatir kebijakan tersebut akan berpengaruh kepada kondisi psikis siswa berprestasi akibat tak bisa masuk sekolah favorit yang dicita-citakan. Siswa, lanjut dia, akan kehilangan semangat untuk bersekolah apalagi berprestasi.

"Jangan sampai anak-anak bilang, 'wis sekolah rasah serius-serius, leda lede wae, bolos rapopo, jadi anak bodo enggak apa, yang penting punya gakin'. Ini yang tidak benar, ini yang kita tentang. Dunia pendidikan adalah dunia yang harus menghargai prestasi, soal leveling kemiskinan, itu pasti akan diperhatikan. Zaman dulu beasiswa diberikan kepada siswa berprestasi dari keluarga miskin. Sekarang, beasiswa diberikan kepada orang bodoh, asal miskin. Itu kan sesuatu yang tidak bagus bagi pendidikan kita," tandasnya.

Pendapat senada disampaikan Yustina, warga Kartasura. Anaknya yang mempunyai nilai rata-rata 9 tidak bisa masuk SMA Negeri 4 Solo yang diinginkan. Semua hanya karena dikalahkan oleh surat keterangan gakin yang direkayasa.

"Kami ini diperlakukan tidak adil, karena kebijakan Gubernur Ganjar terkait PPDB online tidak fair. Dengan surat gakin, nilai rata-rata 6 saja bisa masuk SMA favorit, karena bisa mendapat tambahan nilai menjadi 9. Anak-anak kita yang dari kelas 1 sampai kelas 3 belajar serius, ikut les, dikalahkan hanya dengan surat keterangan gakin yang banyak disalahgunakan," keluhnya.

Koordinator aksi, Bambang Saptono mengemukakan, para orangtua siswa menuntut agar Gubernur Ganjar Pranowo mencabut pergub yang membingungkan tersebut. Dia bahkan menuntut agar PPDB online diulang kembali, agar anak-anak berprestasi di Jawa Tengah bisa masuk ke sekolah favorit.

"PPDP jangan dipolitisir hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu. Gubernur harus bijak, cabut Pergub dan kalau perlu PPDB diulangi lagi secara adil dan pro rakyat," katanya.

Di akhir aksi, para peserta membubuhkan tanda tangan di selembar spanduk. Tanda tangan tersebut untuk menyetujui tuntutan para pendemo. Yakni terkait kuota maksimal dan minimal penerimaan siswa gakin pada PPDB 2017. (mdk/dan)