Follow
Demokrat ancam walk out saat paripurna revisi UU KPK
Merdeka.com - Pengurus DPP Partai Demokrat menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, hari ini. Mereka tiba sekitar pukul 12.00 WIB.
Ketua Departemen KPK Partai Demokrat Jemmy Setiawan menyatakan menolak revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pihaknya mendukung penguatan KPK agar para koruptor lepas jeratan hukum.
"Pertama kami menolak revisi Undang-undang KPK, kedua menolak pelemahan KPK dan kriminalisasi terhadap KPK dalam bentuk apapun. Ketiga menyerukan kepada seluruh kekuatan rakyat untuk negara, mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan KPK dan menyelamatkan kepentingan rakyat," kata Jemmy saat menyerahkan sikap Demokrat soal revisi Undang-undang KPK di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/2).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa KPK geledah rumah kader PDIP? Penggeledahan itu disebut terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
Jemmy mengatakan, pihaknya mengajak fraksi-fraksi DPR lainnya untuk menolak revisi undang-undang KPK. Sebab revisi Undang-undang KPK mempunyai tujuan mengkriminalisasi lembaga antirasuah ini.
"Ada anasir jahat para pemilik agenda tertentu, makanya kami menolak revisi Undang-undang KPK mendorong fraksi besok menolak revisi Undang-undang KPK. Kami mendorong lintas fraksi juga semoga ini tidak terjadi," kata dia.
Lebih jauh, dia mengklaim akan melakukan walk out saat rapat paripurna pembahasan revisi Undang-undang KPK pada Kamis (18/2) besok. Apalagi instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah jelas menolak revisi undang-undang KPK.
"Kami akan walk out besok kalau revisi Undang-undang KPK terus digulirkan. Ini ada agenda tertentu bermaksud melemahkan KPK," kata dia.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya
Aksi yang digelar ini sehari setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menggelar rapat panitia kerja terkait Revisi UU Pilkada, pada Rabu (21/8).
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah dengan Komisi II DPR menyetujui penetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
akil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjamin Revisi Undang-undang Pilkada batal disahkan menjadi undang-undang.
Baca Selengkapnya
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, 3.286 personel gabungan disebar di sekitar Patung Kuda dan Gedung DPR.
Baca Selengkapnya
Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca Selengkapnya
Aksi unjuk rasa untuk mengawal putusan MK terus berlanjut. Setelah mengepung Gedung KPK, demonstran kini menggeruduk markas KPU.
Baca Selengkapnya
Djarot khawatir RUU tersebut bisa menyingkirkan hakim-hakim MK.
Baca Selengkapnya
Mereka memilih untuk bergerak melanjutkan gerakan kawal putusan MK.
Baca Selengkapnya
Rombongan massa aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada mulai berdatangan ke Gedung MK.
Baca Selengkapnya
Habiburrokhman mengaku, ingin beraudiensi dengan massa aksi yang berdemo hari ini.
Baca Selengkapnya