Demokrat: Arahan Presiden Jelas, Tak Jadikan TWK Dasar Pemecatan Pegawai KPK

Merdeka.com - Partai Demokrat meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih transparan terkait nasib 51 pegawai dari 75 yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hal tersebut kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra seiring dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasib KPK.

"Ketika KPK masih melakukan pemecatan, maka masyarakat menunggu KPK untuk lebih transparan dalam menjelaskan kenapa tetap masih dilakukan pemecatan, karena arahan Presiden sudah jelas untuk tidak menjadikan TWK sebagai dasar pemecatan," katanya dalam pesan singkat kepada merdeka.com, Jumat (28/5).

Dia mengatakan transparansi dari KPK ditunggu-tunggu masyarakat. Sebab, kata dia hal tersebut harus terang dan tidak ada yang disembunyikan.

"Transparansi penjelasan dari KPK ini ditunggu masyarakat karena hukum harus terang-benderang, tidak ada yang disembunyikan, adil dan ada kepastian hukum," bebernya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan pernyataan atas polemik penonaktifan 75 pegawai KPK oleh Firli Bahuri. Jokowi tidak sepakat 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) diberhentikan.

"Komisi Pemberantasan Korupsi harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis," kata Jokowi dalam Youtube Sekretariat Kepresidenan, Senin (17/5).

Menurut Jokowi, hasil Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan lembaga antirasuah itu.

"Dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi.

Walaupun demikian pimpinan KPK pun tidak mengikuti pendapat Jokowi. Mereka justru melakukan pemecatan terhadap 51 pegawai KPK yang tidak lolos dalam tes TWK.