Demokrat dan SBY dukung KPK geledah rumah Anas
Merdeka.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melani Leimina Suharli mendukung langkah-langkah KPK yang melakukan penggeledahan di rumah Anas Urbaningrum , Selasa (12/11) kemarin. Melani mengatakan, apa yang dilakukan KPK sesuai dengan permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dalam melakukan penegakan hukum.
"Pak SBY mendukung apa yang dikerjakan KPK semua didukung. Tentunya yang masuk ke ranah hukum, dan mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan. Kita mendukung yang dilakukan KPK dalam rangka menyelidiki," ujar Melani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).
Sedangkan terkait adanya surat rahasia yang dimiliki Anas dari anggota KPK yang mencatut nama SBY , Melani enggan berkomentar. "Saya belum tahu," kilahnya.
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Kenapa Anwar Usman tidak ikut mengadili sengketa PSI? 'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Mengapa Demokrat tidak mau rujuk dengan Anies? Demokrat mengaku sudah dibohongi oleh Anies Baswedan. Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Siapa yang melaporkan Dewas KPK? 'Saya laporkan pada tanggal 6 Mei 2024 ke Bareskrim dengan laporan dua pasal, yaitu Pasal 421 KUHP adalah penyelenggara negara yang memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kedua, pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP, itu yang sudah kami laporkan,' ungkap Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/5).
Selain uang, paspor dan surat Yasin milik Anas, penyidik KPK juga menyita surat rahasia milik Anas. Surat tersebut disebut-sebut berasal dari salah satu anggota KPK yang berisi dukungan kepada Anas bahwa skenario di balik itu semua disutradarai Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ).
Seperti diketahui, Kubu Anas yang diwakili Juru Bicara PPI Ma'mun Murod membacakan isi surat rahasia bahwa Anas adalah korban politik. "Saya pegawai di KPK. Pak Anas korban politik di internal partai sendiri di balik ini semua ada Pak SBY dan kroninya, masalah sprindik itu saya tersenyum tetapi hati saya terluka. Saya pengagum Pak Anas, kita anggota KPK dan mahasiswa siap mendukung perlawanan politik Bapak," kata Ma'mun Murod membacakan isi surat tersebut, Selasa (12/11).
Selain berisi dukungan kepada Anas, surat tersebut juga menyalahkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai sutradara di balik kasus Hambalang.
"Pak Anas ada hal yang penting ada di surat BAP pemeriksaan Nazaruddin , dalam BAP-nya tersebut melaporkan SBY menerima dana kampanye pilpres. BAP itu sudah ditandatangani Nazarudin tapi tidak pernah diangkat KPK. Ini bisa jadi perlawanan politik bagi Bapak," sambung Murod lagi.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Baca SelengkapnyaPenggeledahan terkait kasus dugaan suap proyek dan perizinan yang menjerat Gubernur nonaktif Malut Abdul Gani Kasuba.
Baca SelengkapnyaPintu utama steril setelah polisi dilengkapi senjata api laras Panjang ikut menjaga pintu utama dari dalam gedung Kesekjenan DPR.
Baca SelengkapnyaPKB menghormati penegakan hukum yang dilakukan KPK atas penggeledahan rumah Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.
Baca SelengkapnyaTiga orang keluar dari dalam mobil. Saat bagasi mobil terbuka, mereka mengeluarkan sebuah barang mirip seperti mesin penghitung uang.
Baca SelengkapnyaDiselisik soal penemuan dokumen saat penggeledahan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan selama lebih kurang 8 jam, sejak pukul 13.30 Wita.
Baca SelengkapnyaPresiden PKS bicara peluang Demokrat pindah usai Puan dekati AHY
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan (PDIP) bakal mendatangi Bareskrim Polri untuk membuat laporan polisi terkait dengan penyitaan HP Hasto.
Baca SelengkapnyaSebagaimana disebutkan dari kubu 01 yang menyebut adanya keterlibatan aparat penegak hukum di pemilu 2024 baik dari awal hingga putusan hasil rekapitulasi suara
Baca SelengkapnyaAnies berlanjut menemui Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri besok.
Baca SelengkapnyaDemokrat saat ini masih berkomitmen bersama Koalisi Perubahan. Tetapi, diakui dinamika politik terkait poros baru itu sedang berkembang.
Baca Selengkapnya