Demokrat Dukung Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Lapas
Merdeka.com - Pemerintah melakukan evaluasi peristiwa kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang (8/9), yang menewaskan 41 lebih narapidana, yang menjadi perhatian banyak kalangan.
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Agust Jovan Latuconsina mendukung pelaksanaan evaluasi total terhadap pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.
Jovan mengatakan, rangkaian tragedi di sejumlah Lapas beberapa tahun terakhir ini tidak boleh berlanjut sampai terjadi tragedi yang lebih besar.
-
Siapa yang bertanggung jawab? Faktor kelalaian petugas menjadi penyebab utama terjadinya tragedi ini. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antara petugas stasiun dan masinis, yang menyebabkan ketidakpahaman mengenai posisi kereta.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Apa yang digali Komnas HAM? Usman ditanya seputar peran Pollycarpus dan peran orang lain di tempat kejadian perkara kematian Munir. Komnas HAM juga bertanya sosok yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir.
-
Kenapa Menkumham meminta jajarannya melakukan evaluasi? Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang,' sambungnya.
-
Dimana HAM dijamin? Dalam proses menegakkan HAM, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur terkait masalah hak asasi manusia.
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
“Tragedi Lapas Tangerang harus menjadi yang terakhir. Jika kita cek, telah terjadi 13 kali kebakaran Lapas selama tiga tahun terakhir, yang mana 10 di antaranya tergolong melebihi kapasitas,” kata Jovan yang juga mantan Komandan Batalyon Infanteri Raider 323 KOSTRAD (2017-2019) tersebut, Kamis (7/10).
Jovan menggarisbawahi, persoalan Lapas yang over-capacity itu bukanlah hal baru. Lapas Tangerang yang dibangun tahun 1972 itu misalnya, lanjut Jovan, dibangun untuk kapasitas 900 narapidana. Tapi sekarang harus menampung 2.072 orang narapidana.
“Pembangunan infrastruktur perlu menjawab kebutuhan sosial-kemasyarakatan. Persoalan Lapas kelebihan kapasitas ini bukan hal baru. Kita harus pikirkan bersama”, tegas alumni Akademi Militer angkatan 2000 tersebut.
©2021 Merdeka.com/Grafis: Amar ChoiruddinSelain persoalan infrastruktur, Jovan juga mendukung Kemenkum HAM untuk segera mengevaluasi total problem fasilitas di dalam Lapas. Ia mencontohkan, banyak Lapas yang memiliki sistem kelistrikan yang cukup lama belum diperbaiki. Akibatnya, lanjut Jovan, tragedi kebakaran akibat kerusakan sistem listrik terulang lagi.
"Kita tidak boleh mencari kambing hitam, apalagi menyalahkan Menkum HAM. Ini tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab Menkum HAM dan jajarannya saja," tutur dia.
"Ingat, di dalam Lapas itu ada nyawa manusia. Mereka dibina oleh negara dan ditunggu oleh keluarganya. Setiap nyawa warga Lapas yang dibina itu tetaplah berharga," kata alumni Universitas Pertahanan dan Nanjing Army Command and General Staff College, China tersebut.
Ke depan, Jovan berpesan agar pemerintah betul-betul mengantisipasi perkembangan tren peningkatan kapasitas Lapas di masa mendatang, dengan membangun infrastruktur Lapas baru, guna menjawab tantangan kapasitas, fasilitas, penegakan aturan, dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan penanganan para warga binaan.
"Beri mereka kesempatan untuk menjadi warga negara yang baik. Ini tanggung jawab kita semua," pungkasnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Eks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.
Baca SelengkapnyaTiga calon presiden 2024 telah menyampaikan visi-misi pada debat pertama capres 2024 pada Selasa (12/12) malam.
Baca SelengkapnyaSaat Ganjar melemparkan pertanyaan, mendadak Prabowo mengusap keringatnya di wajahnya.
Baca SelengkapnyaHal itu diungkap Yasonna saat menjadi inspektur di Upacara Hari Pengayoman pada Senin (19/8).
Baca SelengkapnyaMahfud sesumbar bahwa penuntasan kasus HAM di bawah kepemimpinan mendapat pujian dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)
Baca SelengkapnyaSuasana panas jelang debat perdana capres-cawapres mulai terjadi. Masalah HAM masa lalu menjadi topik hangat untuk saling menjatuhkan lawan.
Baca SelengkapnyaKeberagaman yang dimilik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan akan mengungkap kasus tersebut termasuk dalangnya.
Baca SelengkapnyaYasonna Laoly, yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham, memberi pesan penting untuk Menteri HAM Natalius Pigai
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan semua kantor Kementerian Koordinator dan Kementerian teknis nantinya akan berada di satu kompleks.
Baca SelengkapnyaTaufan menilai belum ada jawaban atau penjelasan yang tegas dari capres Prabowo Subianto. Terutama untuk mendorong peradilan HAM atas kejadian masa lalu.
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran tak mencantumkan program penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam visi-misinya.
Baca Selengkapnya