Demokrat Ingatkan Calon Kapolri: Jaga Keberagaman & Tak Main Hakim Sendiri
Merdeka.com - Presiden Jokowi menunjuk Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri. Jokowi tinggal menunggu persetujuan DPR untuk melantik Sigit yang menggantikan Jenderal Idham Azis karena pensiun.
Menanggapi itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman berharap calon Kapolri yang akan datang memiliki kemampuan dalam menjaga keberagaman dan berdiri di atas semua golongan yang ada di Indonesia agar tetap harmoni.
Hal lain yang perlu diutamakan dalam tugas, kata Benny, Kapolri harus menjunjung tinggi nilai demokrasi, menjaga netralitas dari kepentingan politik, serta yang mutlak harus ditegakkan aturan hukum yang berlaku dengan tetap menjaga profesionalisme Polri.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kerukunan di pemilu? Terakhir, akan dijelaskan cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga harus aktif dalam menegakkan toleransi selama pelaksanaan pemilu. Berikut cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat, bisa dipraktikkan: 1. Menjaga Komunikasi yang Positif: Masyarakat dapat memastikan bahwa komunikasi dengan sesama warga negara tetap positif dan hormat meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Bagaimana cara menjaga kerukunan di pemilu dengan dialog? Mengadakan dialog antara partai politik, calon, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman bersama. Dialog semacam ini dapat membuka ruang bagi berbagai pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
"Kapolri harus benar-benar tegakkan aturan hukum, menjaga keberagaman dan kemajemukan masyarakat, tidak main hakim sendiri atas nama stabilitas politik, jaga netralitas dalam pemilu dan pilkada, dan menjaga nilai-nilai demokrasi," papar Benny kepada wartawan, Selasa (12/1).
Waketum Demokrat ini ingin Kapolri yang terpilih nanti memiliki integritas dan berdiri di atas semua kelompok. Dia tidak berharap Kapolri yang nantinya ditunjuk menjadi bagian dan menjalankan kepentingan kelompok tertentu.
"Kapolri yang ditunjuk hendaknya berdiri di atas semua kelompok, golongan, dan kepentingan, tidak menjadi bagian dari agenda politik kekuasaan dari partai yang berkuasa," ujar Benny.
Meskipun demikian, dia menyadari bahwa Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengajukan nama calon Kapolri. Dia hanya berharap pemilihan nama calon Kapolri tidak dipengaruhi pihak lain.
"Presiden punya hak eksklusif untuk mengajukan nama calon Kapolri ke DPR RI berdasarkan nama-nama yang diajukan Kompolnas. Harap Presiden tidak dibelenggu kekuatan oligarki dalam menentukan figur Kapolri mendatang," ungkap Benny.
Seperti diketahui, Kompolnas mengajukan lima nama jenderal bintang tiga sebagai rekomendasi calon Kapolri kepada Jokowi. Mereka adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kalemdiklat Komjen Arief Sulistyanto dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai, menurut Menko Hadi semua pihak wajib menjaga stabilitas politik dan hukum
Baca SelengkapnyaFadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Baca SelengkapnyaPihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, setiap calon harus diberikan pengertian bahwa setiap pertandingan ada yang menang dan kalah.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).
Baca SelengkapnyaSyarifuddin menyebut, para pejabat MA juga saling mengingatkan untuk menjaga netralitas.
Baca SelengkapnyaDeklarasi digelar dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan menjelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaJokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan menyusul adanya informasi dugaan intimidasi oleh oknum polisi terhadap sejumlah civitas akademika.
Baca SelengkapnyaDeklarasi Pemilu Damai bukti komitmen Polri mengamankan dan menjaga seluruh tahapan
Baca SelengkapnyaMenurut Habib Luthfi, sampai saat ini Polri telah berhasil menjaga stabilitas keamanan selama gelaran Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMasyarakat yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pun diimbau dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.
Baca Selengkapnya