Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat Ingatkan Calon Kapolri: Jaga Keberagaman & Tak Main Hakim Sendiri

Demokrat Ingatkan Calon Kapolri: Jaga Keberagaman & Tak Main Hakim Sendiri Politikus senior Partai Demokrat Benny Kabur Harman. ©2019 Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Presiden Jokowi menunjuk Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri. Jokowi tinggal menunggu persetujuan DPR untuk melantik Sigit yang menggantikan Jenderal Idham Azis karena pensiun.

Menanggapi itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman berharap calon Kapolri yang akan datang memiliki kemampuan dalam menjaga keberagaman dan berdiri di atas semua golongan yang ada di Indonesia agar tetap harmoni.

Hal lain yang perlu diutamakan dalam tugas, kata Benny, Kapolri harus menjunjung tinggi nilai demokrasi, menjaga netralitas dari kepentingan politik, serta yang mutlak harus ditegakkan aturan hukum yang berlaku dengan tetap menjaga profesionalisme Polri.

Orang lain juga bertanya?

"Kapolri harus benar-benar tegakkan aturan hukum, menjaga keberagaman dan kemajemukan masyarakat, tidak main hakim sendiri atas nama stabilitas politik, jaga netralitas dalam pemilu dan pilkada, dan menjaga nilai-nilai demokrasi," papar Benny kepada wartawan, Selasa (12/1).

Waketum Demokrat ini ingin Kapolri yang terpilih nanti memiliki integritas dan berdiri di atas semua kelompok. Dia tidak berharap Kapolri yang nantinya ditunjuk menjadi bagian dan menjalankan kepentingan kelompok tertentu.

"Kapolri yang ditunjuk hendaknya berdiri di atas semua kelompok, golongan, dan kepentingan, tidak menjadi bagian dari agenda politik kekuasaan dari partai yang berkuasa," ujar Benny.

Meskipun demikian, dia menyadari bahwa Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengajukan nama calon Kapolri. Dia hanya berharap pemilihan nama calon Kapolri tidak dipengaruhi pihak lain.

"Presiden punya hak eksklusif untuk mengajukan nama calon Kapolri ke DPR RI berdasarkan nama-nama yang diajukan Kompolnas. Harap Presiden tidak dibelenggu kekuatan oligarki dalam menentukan figur Kapolri mendatang," ungkap Benny.

Seperti diketahui, Kompolnas mengajukan lima nama jenderal bintang tiga sebagai rekomendasi calon Kapolri kepada Jokowi. Mereka adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kalemdiklat Komjen Arief Sulistyanto dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Demi Pilkada Aman & Damai, Menko Hadi Ajak Semua Pihak Jaga Stabilitas Politik dan Hukum
Demi Pilkada Aman & Damai, Menko Hadi Ajak Semua Pihak Jaga Stabilitas Politik dan Hukum

Untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai, menurut Menko Hadi semua pihak wajib menjaga stabilitas politik dan hukum

Baca Selengkapnya
Megawati Minta Polri Tak Intervensi Masyarakat, Ini Reaksi Kabarharkam
Megawati Minta Polri Tak Intervensi Masyarakat, Ini Reaksi Kabarharkam

Fadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Baca Selengkapnya
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer

Pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Minta Pilkada Serentak Dikawal Ketat: Ini Lebih Hangat, Setiap Calon Tidak Siap Untuk Kalah
Menko Polhukam Minta Pilkada Serentak Dikawal Ketat: Ini Lebih Hangat, Setiap Calon Tidak Siap Untuk Kalah

Hadi mengatakan, setiap calon harus diberikan pengertian bahwa setiap pertandingan ada yang menang dan kalah.

Baca Selengkapnya
Pesan Jaksa Agung ke Anak Buah: Jaga Netralitas dan Tak Coreng Marwah Kejaksaan dengan Memihak Paslon di Pemilu
Pesan Jaksa Agung ke Anak Buah: Jaga Netralitas dan Tak Coreng Marwah Kejaksaan dengan Memihak Paslon di Pemilu

Hal itu dikatakan Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).

Baca Selengkapnya
Ketua MA Ingatkan Warga Peradilan Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Ketua MA Ingatkan Warga Peradilan Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Syarifuddin menyebut, para pejabat MA juga saling mengingatkan untuk menjaga netralitas.

Baca Selengkapnya
Tegas, Panglima TNI dan Kapolri Kompak beri Arahan Agar Pemilu 2024 Aman dan Damai
Tegas, Panglima TNI dan Kapolri Kompak beri Arahan Agar Pemilu 2024 Aman dan Damai

Deklarasi digelar dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan menjelang Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Pesan Jokowi ke TNI: Kita Sudah Masuk Tahun Politik, Padamkan Percikan Sekecil Apa pun
Pesan Jokowi ke TNI: Kita Sudah Masuk Tahun Politik, Padamkan Percikan Sekecil Apa pun

Jokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.

Baca Selengkapnya
Komisi III: Oknum Polisi Jangan Coreng Netralitas Kapolri
Komisi III: Oknum Polisi Jangan Coreng Netralitas Kapolri

Hal itu disampaikan menyusul adanya informasi dugaan intimidasi oleh oknum polisi terhadap sejumlah civitas akademika.

Baca Selengkapnya
Deklarasi Pemilu Damai, Kapolri: Persatuan dan Kesatuan Harus Dijaga
Deklarasi Pemilu Damai, Kapolri: Persatuan dan Kesatuan Harus Dijaga

Deklarasi Pemilu Damai bukti komitmen Polri mengamankan dan menjaga seluruh tahapan

Baca Selengkapnya
Pesan Habib Luthfi ke Masyarakat: Jangan Besarkan Masalah Akhirnya Ganggu Kinerja Polri
Pesan Habib Luthfi ke Masyarakat: Jangan Besarkan Masalah Akhirnya Ganggu Kinerja Polri

Menurut Habib Luthfi, sampai saat ini Polri telah berhasil menjaga stabilitas keamanan selama gelaran Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Pemilu Semakin Dekat, Pj Gubernur Kaltim Imbau Masyarakat Salurkan Hak Pilih
Pemilu Semakin Dekat, Pj Gubernur Kaltim Imbau Masyarakat Salurkan Hak Pilih

Masyarakat yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pun diimbau dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Baca Selengkapnya