Demokrat ingatkan Polri tetap netral usut kasus Sylviana
Merdeka.com - Bareskrim Mabes Polri memeriksa calon wakil gubernur nomor urut satu, Sylviana Murni. Sylvi diperiksa terkait dugaan korupsi pembangunan masjid Masjid Al Fauz di kantor Wali Kota Jakarta Pusat.
Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mengingatkan agar Polri bersikap netral mengusut kasus Slyviana. Apalagi, kata dia, Sylviana tengah bersaing dalam Pilgub DKI.
"Kita juga mengingatkan aparat penegak hukum khususnya Polri agar tetap netral dalam kompetisi politik termasuk pilkada ini," kata Didik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1).
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk integritas pemilu di Indonesia? Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga utama yang berperan dalam memastikan integritas pemilu.
-
Kenapa SYL dituduh korupsi? Pernyataan yang dimaksud SYL yakni rumahnya yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan merupakan rumah murah dari program Bank Tabungan Negara (BTN) dan terkadang masih mengalami kebanjiran. Dengan demikian, dia merasa tidak masuk akal apabila dirinya didakwakan melakukan korupsi.
-
Kenapa Marsekal Suryadi antikorupsi? Di tengah segala kesempatan, Suryadarma sama sekali tak tergoda untuk korupsi. Dia tak mau memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Sang Marsekal dikenal sebagai orang yang jujur dan antikorupsi.
-
Apa bukti korupsi SYL? Nyatanya, hal itu tak dilakukan Jaksa, lantaran kasus yang membelit SYL adalah tindak pidana korupsi bukan asusila atau perselingkuhan.
-
Apa yang dimaksud dengan integritas pemilu? Integritas pemilu merujuk pada keadaan di mana proses pemilihan umum dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keadilan, dan tanpa adanya intervensi yang merugikan.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Didik menegaskan, pihaknya mempersilakan Polri memeriksa Sylviana. Akan tetapi, Polri harus mengingat bahwa Sylviana menjadi calon wakil Gubernur sehingga diminta lebih bijaksana dan transparan dalam melakukan proses hukum.
"Kami melihat kami tetap tegak untuk penegakan hukum. Siapapun yang bersalah tentu harus diproses. Tapi kita juga harus ingat bahwa dalam kontestasi pilkada ini kalaupun ada perkara yang melibatkan kontestasi pilkada harusnya lebih arif bijaksana," tegas dia.
Dia tidak ingin muncul anggapan penegakan hukum kasus pembangunan masjid itu hanya upaya politisasi bagi Sylviana. Demokrat berharap Polri tidak bisa diintervensi oleh kepentingan politik tertentu dalam mengusut kasus tersebut.
"Jangan sampai ada anggapan penegakan hukum mempolitisasi diri di dalam penegakan hukum. Kita ingatkan polisi harus tetap netral bahwa UU-nya jelas mengamanatkan Polri untuk mengatakan hukum dan tidak boleh mengintervensi keputusan politik," tegas Didik.
Ditambahkannya, Demokrat tidak khawatir kasus ini akan menurunkan kredibilitas Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni di Pilgub DKI. Menurutnya, publik sudah cerdas menilai dan mengetahui duduk masalah yang dihadapi Sylviana.
"Kami tidak khawatir terhadap proses apapun terhadap calon kami karena masyarakat sudah cukup cerdas suda cukup mengetahui latar belakang dan persoalan yang dihadapi kader kita," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Efriza khawatir tudingan ketidaknetralan Polri hanya untuk mendongkrak simpatik publik.
Baca SelengkapnyaKetua Umum NasDem Surya Paloh tampak kecewa berat atas apa yang terjadi dengan kadernya Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaPolri diharapkan menjalankan fungsinya untuk mengamankan pemilu agar damai.
Baca SelengkapnyaMabes Polri diingatkan kembali soal netralitas saat Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaRizaldy mempertanyakan jika ada usulan pembentukan Panitia Kerja Polri dari DPR.
Baca SelengkapnyaPolri mengajak seluruh pimpinan redaksi media untuk bersinergi memberikan edukasi dan literasi.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaArteria Dahlan merasa geram dengan tuduhan Menkumham Yasonna Laoly tidak netral dalam Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaSugeng mengimbau para pihak tidak serta-merta menuding Polri tidak netral.
Baca SelengkapnyaPolri diingatkan agar tidak sembarang menggunakan kekuasaannya dalam mengayomi masyarakat.
Baca SelengkapnyaTNI memastikan sikap profesional kepada seluruh prajurit demi menjaga netralitas selama Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya"Polri harus tetap netral, jangan terbawa drama politik,"
Baca Selengkapnya