Demokrat: Jokowi itu independen atau boneka nanti bakal ketahuan
Merdeka.com - Tanggal 1 Juni mendatang, dua kandidat capres Prabowo dan Jokowi diundang oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk memaparkan visi dan misi kedua capres tersebut. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok mengatakan keputusan Partai Demokrat untuk merapat ke salah satu kubu capres-cawapres akan diputuskan setelah melihat visi-misi kedua capres.
"Siapa yang visi, misi, platform dan program yang paling dekat dengan Demokrat, itu yang akan didorong. Nanti mereka menyampaikan bergiliran," kata Mubarok saat dihubungi, Rabu (28/5).
Menurut Mubarok, sampai saat ini, Partai Demokrat lebih dekat dengan kubu Capres Prabowo Subianto lantaran visi, misi, program dan platformnya sudah disampaikan sejak lama. Sedangkan kubu capres Jokowi baru akan ketahuan dalam 1 Juni mendatang.
-
Apa yang dibahas Prabowo dan Jokowi? 'Koordinasi seperti biasa terkait pemerintahan,' kata Dahnil saat dikonfirmasi, Senin (8/7). Dia menjelaskan, koordinasi tugas tersebut mencakup Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai Presiden terpilih 2024-2029. 'Baik tugas-tugas saat ini, beliau sebagai Menhan maupun tugas-tugas kepresidenan Pak Prabowo nanti,' jelas dia.
-
Kapan Prabowo dan Jokowi berbincang? Momen pembicaraan itu diceritakan kembali oleh Prabowo Subianto saat hadir di acara bertajuk Prabowo menyapa kampung halaman di Lapangan Schwarz Langowan, Minahasa Sulawesi Utara, pada Senin (5/2/2024).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Siapa yang akan bertemu Jokowi? 'Rencana nanti pak RT, pak RW dan sebagian warga mau sowan ke rumahnya. Mungkin satu minggu setelah ini, kalau hari-hari seperti ini masih ramai,' katanya.
-
Kenapa Prabowo diundang ke deklarasi? Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Forum Rektor Indonesia menyerukan: 1. Mengajak segenap komponen bangsa untuk sukseskan pemilu 2024 yg aman dan damai.
"Ujian Jokowi, karena selama ini Bu Mega kan belum dekat dengan Pak SBY. Dan apakah Jokowi itu independen atau boneka nanti ketahuan (saat 1 Juni). Sampai sekarang Demokrat masih dekat ke Prabowo. Di Rapimnas 20 persen lebih Prabowo, Jokowi tidak ada sama sekali," ungkap Mubarok.
"Kalau Pak Prabowo kan sudah ketahuan, karena gagasannya sudah disampaikan sejak lama. Apalagi Pak Hatta Rajasa juga sudah dikenal oleh Pak SBY," tambah dia.
Meski mengklaim masih netral, lanjut Mubarok, SBY tetap menginisiasi pertemuan tersebut untuk mengarahkan dukungan partai dalam Pilpres mendatang. "Pak SBY masih netral. Yang terpenting, siapapun presidennya nanti ini harus sukses berkesinambungan. Inisiatif ini dari Ketua Umum (SBY), tutup Mubarok.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Salah satu sumber di lingkaran Demokrat membenarkan pertemuan Jokowi dan SBY.
Baca SelengkapnyaSBY bertemu Presiden Jokowi membahas terkait politik kebangsaan dan politik kenegaraan.
Baca SelengkapnyaPembicaraan yang dilakukan selama satu jam tersebut tentu membahas tentang 2024.
Baca SelengkapnyaMuncul spekulasi tentang kemungkinan Demokrat mendapatkan jatah kursi menteri dalam Reshuffle tahap akhir pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPDIP mengapresiasi sikap Jokowi yang dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk SBY.
Baca SelengkapnyaYusak mengatakan, pertemuan SBY dan Jokowi menimbulkan efek psikologis berupa dukungan terhadap Prabowo.
Baca SelengkapnyaSantoso tidak mengetahui teknis soal pertemuan Jokowi dan SBY.
Baca SelengkapnyaJokowi menanyakan tidak adanya Prabowo Subianto dalam Rakernas Projo.
Baca SelengkapnyaSBY bertemu Presiden Jokowi untuk menjelaskan makna perubahan yang dimaksud oleh Partai Demokrat di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTerungkap kisi-kisi sosok yang akan didukung Projo.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo angkat bicara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.
Baca SelengkapnyaReshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya