Follow
Demokrat minta Jokowi cabut surat Budi Gunawan jadi Kapolri
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) tetap berjalan meski Komjen Budi Gunawan ditetapkan jadi tersangka rekening gendut. Menurut dia, sambil berjalan penetapan tersangka ini juga dibahas oleh pimpinan DPR dan Presiden Jokowi.
"Rapat pleno komisi memutuskan 10 fraksi memutuskan proses ini tetap dilanjutkan, pimpinan komisi akan konsultasi dengan pimpinan dewan, mereka akan konsultasi dengan presiden. Itu hasil pleno komisi," ujar Benny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/1).
Namun politikus Partai Demokrat ini menuturkan, khusus untuk partainya merasa keberatan jika Budi Gunawan tetap jadi Kapolri. Dia menyatakan, keberatan ini dari pendapat minoritas sementara yang lain ingin dilanjutkan.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Kenapa PDIP akan gugat hasil Pilpres ke MK? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Siapa yang minta Prabowo ulang seleksi capim KPK? Sebelumnya, sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Karena menilai pansel yang sah adalah pansel yang dibentuk oleh Prabowo selaku presiden saat ini.
-
Siapa yang menggugat Dewas KPK? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah mengantisipasi gugatan pimpinan KPK Nurul Guhfron di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji materi etiknya karena membantu mutasi ASN di Kementan dari pusat ke daerah.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa yang ingin mundur dari KPK? 'Da seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan. itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri,' kata dia.
"Tapi Demokrat berikan nota keberatan, minta fit and proper test tidak dilanjutkan setelah ada keputusan KPK. Tapi ini pendapat minoritas Demokrat. Mayoritas fraksi setuju untuk dilanjutkan," tegas dia.
Benny minta agar Jokowi cabut pencalonan Budi sebagai kapolri. Menurut dia, ini baik dilakukan sebelum ada sikap politik lebih lanjut.
"Kami Demokrat minta presiden cabut kembali sebelum ada sikap politik lebih lanjut," tutur dia.
Benny menambahkan, alasan dilanjutkan proses uji kepatutan dan kelayakan karena menghormati asas praduga tidak bersalah.
"Alasannya karena untuk hormati asas praduga tidak bersalah," imbuhnya.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengusulkan M. Herindra yang saat ini menjabat Wakil Menteri Pertahanan 2019-2024 menggantikan Budi Gunawan.
Baca Selengkapnya
Johan Budi merespons rasa penasaran awak media tentang sikap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri perihal tersebut.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya
Bobby Nasution dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai anggota PDIP karena tidak patuh terhadap partai.
Baca Selengkapnya
Secara prosedur, Johan Budi memang harus mundur dari partai dan keanggotaan di DPR.
Baca Selengkapnya
Firli Bahuri kini sudah menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Hamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Alex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca Selengkapnya
Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca Selengkapnya
Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menyatakan informasi dari Butet laporan tersebut sudah dicabut
Baca Selengkapnya