Demokrat sebut sedang dikriminalisasi polisi, ini tanggapan Mabes Polri

Merdeka.com - Mabes Polri menjawab tudingan Partai Demokrat yang menyebut adanya upaya kriminalisasi di Pilgub Kaltim, Papua dan DKI. Upaya kriminalisasi itu memaksakan Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin untuk berpasangan dengan Wali Kota Samarinda Syahrie Jaang yang telah diusung Demokrat dalam Pilgub Kaltim.

Padahal, Syahrie yang diplot sebagai calon gubernur sudah dipasangkan dengan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.

"Yang maksa siapa ? saya belum dengar itu," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setya Wasisto kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (4/1).

Setyo menegaskan seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak berpolitik. "Kebetulan Pak safaruddin sebagai kapolda dan dia bentar lagi mau pensiun. Dia punya hak politik mencalonkan maupun dicalonkan. Kalau udah pensiun. Kita ikuti aja mekanismenya seperti apa," tegasnya.

Sementara itu, terkait kasus yang membelit Syahrie Jaang. Setyo mengatakan hal itu masih didalami.

"Nanti kita akan dalami lagi. Kalau ada buktinya kan bukan kriminalisasi," tuturnya.

Setyo berdalih, penyidik sudah melakukan penyelidikan sesuai prosedur. "Prosedur memanggil SSO, diminta keterangan sebagai saksi. Nanti kita lihat," ucapnya.

Jika terbukti kasus yang dituduhkan, maka proses hukum akan berlanjut. "Kalau terbukti kita proses lanjut. Kalau enggak, ya enggak," tegasnya.

Setyo berkeyakinan jika penyidik sudah bekerja sesuai koridor dan independen serta mempunyai aturan.

"Kalau memang ada bukti, ada saksi, pasti diproses. Kalau tidak ya tidak. Masyarakat kan sekarang bisa melihat, udah terbuka. Kalau ada yang enggak pas pasti akan protes," tandasnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, pihaknya mencatat 3 bentuk perlakuan tidak adil yang diduga dilakukan penguasa.

Paling anyar terjadi di Pilkada Kaltim. Hinca menuturkan, partainya mengusung Wali kota Samarindra Syahrie Jaang dan Wali kota Balikpapan Rizal Effendi sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.

Kejadian ini bermula saat Syahrie dipanggil oleh partai tertentu hingga 8 kali untuk menggandeng Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin sebagai cawagubnya. Syahrie menolak karena telah memilih Rizal sebagai wakilnya.

"Padahal ada wakilnya pak Rizal. Maka secara etika politik tidak baik kalau sudah berjalan," Hinca di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (3/1).

Akibat penolakan ini, Syahrie dan Rizal dijerat oleh kasus. Syahrie diperiksa sebagai saksi atas kasus pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB), Hery Susanto Gun alias Abun, dan Manajer Lapangan KSU PDIB, Noor Asriansyah alias Elly.

Sementara Rizal dijerat atas kasus dugaan korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) di Kilometer 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.

"Pada 25 Desember, pak Syahrie Jaang dapat telepon diminta bertelepon kepada Kapolda dan kemudian dinyatakan apakah dimungkinkan berpasangan lagi untuk bersama, dijawab tidak mungkin karena ada pasangan," tuturnya.

"Tanggal 26 sudah ada laporan ke Bareskrim, tanggal 27 sudah ada panggilan untuk diperiksa tanggal 29. Tentu mengagetkan, kita minta untuk ditunda. Tanggal 29 keluar lagi surat panggilan kedua untuk diperiksa tanggal 2," sambungnya.

Hinca juga mengingatkan perlakuan tidak adil pada proses Pilkada Papua. Hal itu terjadi pada Gubernur Papua inkumben yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lucas Enembe pada Oktober 2017. Lukas dipaksa oleh menerima tekanan dari pimpinan tertinggi BIN dan Polri untuk memenangkan partai tertentu di Pemilu 2019.

Tak hanya itu, kata Hinca, Lukas ditekan untuk menerima calon wakil Gubernur Papua yang tidak dikehendaki.

"Sekitar Oktober 2017, Lukas Enembe dipaksa menerima wakil yang bukan atas keinginannya. Yang kemudian menandatangani untuk menenangkan partai tertentu, padahal pak Lukas adalah Ketua DPD Partai Demokrat Papua," ujarnya.

Saat Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, Demokrat juga merasa menjadi korban kriminalisasi. Saat itu, elektabilitas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung Demokrat, PKB, PPP, dan PAN, Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni digerus lewat dua kasus.

Dua kasus itu menyerang Sylviana Murni dan suami. Yakni, dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di kompleks kantor Wali Kota Jakarta Pusat dan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah DKI Jakarta untuk Kwarda Pramuka Jakarta.

"Pasangan AHY-Sylviana bersama suaminya diperiksa penyidik pada saat Pilkada sudah berproses sampai selesai yang pada waktu itu terpaksa harus menggerus citra pasangan ini," kata Hinca.