Demokrat tuding ada kepentingan penguasa kasus hoaks Ratna Sarumpaet cepat terungkap
Merdeka.com - Partai Demokrat mempertanyakan sikap kepolisian yang cepat mengusut kasus berita bohong (hoaks) penganiayaan aktivis Ratna Sarumpaet. Demokrat justru menilai polisi terkesan lamban dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dan laporan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap mantan Ketua KPK Antasari Azhar atas dugaan pencemaran nama baik.
"Ini sebenarnya kita nih sangat prihatin lah jujur aja ya dengan integritas para penegak hukum. Mulai dari Novel Baswedan, kemudian banyaklah termasuk pengaduan pengaduan presiden keenam ini kan soal Antasari Azhar kemudian beberapa kasus yang dilaporkan," kata Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bachtiar, saat dihubungi wartawan, Selasa (9/10).
Renanda menuding ada kepentingan penguasa di balik penyidikan kilat kasus hoaks Ratna Sarumpaet dilakukan polisi. "Artinya di sini kita semua dengan kasat mata melihat ketika itu kepentingan penguasa cepat sekali gitu reaksi dari pihak kepolisian ini," imbuhnya.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Bagaimana KPK mengungkap kasus suap di Basarnas? Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada Selasa 25 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB di jalan raya Mabes Hankam Cilangkap, Jakarta Timur dan di Jatiraden, Jatisampurna, Kota Bekasi. Dalam OTT, KPK amankan 11 orang dan menyita goodie bag berisi uang Rp999,7 Juta.
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Kenapa Dewas KPK sidang etik mantan Kamtib dan Karutan? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar sidang etik buntut dari kasus pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
Dia melihat pemerintah terkesan tebang pilih dalam mengusut kasus. Ini menjadi catatan penting bagi Demokrat bersama koalisi adil dan makmur bahwa penegakkan hukum belum adil.
"Tapi kemudian jika sebaliknya oposisi, pemerintah ini warga yang kita bilang istimewa. Mantan presiden saja tidak digubris juga jadi ini yang jadi catatan paling besar dalam pemerintah Pak Jokowi masalah ekonomi, ini keadilan ini kenapa koalisi kami mengatakan sebagai adil makmur ini poin adil disini udah sangat tidak adil," ujarnya.
Seperti diketahui, kasus ini berawal dari beredar kabar aktivis Ratna Sarumpaet menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang tidak dikenal di sekitar Bandara Husein Sastranegara Bandung Jawa Barat pada 21 September 2018. Ratna mengaku dianiaya sejumlah orang usai menghadiri pertemuan internasional bersama dua rekannya warga negara asing saat menuju Bandara Husein Sastranegara.
Namun, aparat kepolisian menyatakan tidak menemukan fakta, saksi maupun informasi terkait penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet. Setelah diselidiki polisi, di tanggal itu, Ratna operasi plastik di Rumah Sakit Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta Pusat.
Kemudian Ratna memohon maaf lantaran telah menyampaikan kebohongan terkait dengan informasi pengeroyokan tersebut.
Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan tersangka dan menangkap Ratna saat akan terbang ke Chile di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada Kamis (4/10). Polisi menahan Ratna di Rutan Mapolda Metro Jaya untuk penyidikan kasus ini.
Pihak rumah sakit telah dimintai keterangan terkait kasus hoaks Ratna Sarumpaet. Kepolisian juga mengagendakan memeriksa politisi senior PAN Amien Rais.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sahroni membandingkan bedanya kecepatan proses hukum di KPK dan Polda Metro Jaya terkait pemerasan oleh pimpinan KPK.
Baca Selengkapnya"Saya cuma khawatir bila ternyata itu tidak ada uangnya, tetapi KPK mau buat framing saja," kata Novel.
Baca SelengkapnyaNamun Tessa memastikan proses penyidikan dan pencarian terhadap Harun Masiku akan tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan menuding penangkapan mantan Mentan SYL sebagai upaya Firli Bahuri menutupi kasus pemerasan.
Baca SelengkapnyaMenurutnya barang yang disita oleh tim penyidik tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara.
Baca SelengkapnyaKPK tak mempermasalahkan pelaporan ke Dewas tersebut, karena laporan tersebut adalah hak dan bentuk dari pengawasan masyarakat.
Baca SelengkapnyaTim penyidik KPK mendadak menyita handphone Kusnadi dengan dalih dipanggil orang Hasto.
Baca SelengkapnyaAKBP Rossa membidik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaKubu Hasto menilai mulai dari buku hitam sampai handphone yang disita oleh KPK tidak ada kaitan dengan Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaPelaporan ke Dewas KPK dan Komnas HAM itu buntut penyitaan sejumlah barang dan handphone Hasto dan asistennya yang bernama Kusnadi oleh penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaBendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni meminta polisi bertindak cepat mengusut dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang diusut
Baca SelengkapnyaKuasa hukum menyebut, ada kesalahan dalam proses penyitaan barang bukti milik staf Hasto, Kusnadi.
Baca Selengkapnya