Demokrat: Tunjukkan kalau pemerintah punya draf yang memperkuat KPK
Merdeka.com - Demokrat salah satu partai yang menolak rencana revisi UU nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab menurut mereka revisi itu hanya akan melemahkan KPK.
Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin meminta pemerintah menunjukkan kepada publik, jika dalam draf revisi UU KPK tersebut malah memperkuat lembaga anti rasuah itu.
"Tunjukkan kalau pemerintah punya draf yang memperkuat KPK ke publik. Jangan hanya wacana saja yang penting kalau ingin memperkuat apa ide nya apa pemikirannya apa argumentasinya tunjukkan ke publik," katausai diskusi 'Ada Apa Lagi KPK?' di Gado-Gado Boplo, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (13/2).
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
-
Kenapa DPR mendukung KPK mengungkap kebocoran OTT? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Dia menegaskan, Demokrat bukan partai yang anti revisi. Akan tetapi, dalam draf tersebut ada beberapa poin upaya pelemahan KPK. "Kok demi kebaikan dituduh cari panggung. Kita bukan anti revisi kalau ada upaya pelemahan tentu nggak boleh," tegasnya.
Sementara itu, mengenai sikap Demokrat yang disebut sebagai upaya mencari panggung. Menurut politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, sejak dulu partainya selalu konsisten mendukung KPK.
"Bisa lihat saat Demokrat berkuasa beberapa kali upaya merevisi undang-undang KPK, konsistensi kita lakukan. Cari panggung yang mana? Terserah kalau mau dibilang begitu," pungkas.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hingga berita ini ditulis, penggeledahan masih berlangsung
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah mengingatkan agar pimpinan dan dewas KPK yang akan terpilih dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.
Baca SelengkapnyaDia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.
Baca SelengkapnyaKPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca Selengkapnyaenurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca SelengkapnyaMahfud MD menjawab pertanyaan soal revisi UU KPK bila terpilih bersama Ganjar menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Baca SelengkapnyaRapat kali ini membahas terkait evaluasi fungsi pengawasan terhadap internal KPK.
Baca SelengkapnyaPadahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca SelengkapnyaDi pemerintahan selanjutnya, Mahfud meminta aturan terkait KPK dikembalikan lagi
Baca SelengkapnyaAkibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca Selengkapnya