Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat: Tunjukkan kalau pemerintah punya draf yang memperkuat KPK

Demokrat: Tunjukkan kalau pemerintah punya draf yang memperkuat KPK Gedung KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Demokrat salah satu partai yang menolak rencana revisi UU nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab menurut mereka revisi itu hanya akan melemahkan KPK.

Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin meminta pemerintah menunjukkan kepada publik, jika dalam draf revisi UU KPK tersebut malah memperkuat lembaga anti rasuah itu.

"Tunjukkan kalau pemerintah punya draf yang memperkuat KPK ke publik. Jangan hanya wacana saja yang penting kalau ingin memperkuat apa ide nya apa pemikirannya apa argumentasinya tunjukkan ke publik," katausai diskusi 'Ada Apa Lagi KPK?' di Gado-Gado Boplo, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (13/2).

Dia menegaskan, Demokrat bukan partai yang anti revisi. Akan tetapi, dalam draf tersebut ada beberapa poin upaya pelemahan KPK. "Kok demi kebaikan dituduh cari panggung. Kita bukan anti revisi kalau ada upaya pelemahan tentu nggak boleh," tegasnya.

Sementara itu, mengenai sikap Demokrat yang disebut sebagai upaya mencari panggung. Menurut politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, sejak dulu partainya selalu konsisten mendukung KPK.

"Bisa lihat saat Demokrat berkuasa beberapa kali upaya merevisi undang-undang KPK, konsistensi kita lakukan. Cari panggung yang mana? Terserah kalau mau dibilang begitu," pungkas.

(mdk/hrs)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
FOTO: Situasi Gedung Sekretariat DPR saat Digeledah KPK, Pengamanan Ketat Bersenjata
FOTO: Situasi Gedung Sekretariat DPR saat Digeledah KPK, Pengamanan Ketat Bersenjata

Hingga berita ini ditulis, penggeledahan masih berlangsung

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Harap Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029 Dapat Pulihkan Kepercayaan Masyarakat
Said Abdullah Harap Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029 Dapat Pulihkan Kepercayaan Masyarakat

Said Abdullah mengingatkan agar pimpinan dan dewas KPK yang akan terpilih dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

Baca Selengkapnya
Soal Revisi UU KPK, Hasto: Sampai Sekarang KKN Semakin Merajalela
Soal Revisi UU KPK, Hasto: Sampai Sekarang KKN Semakin Merajalela

Dia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.

Baca Selengkapnya
KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Bicara Revisi UU KPK: Kita Pelajari, Mungkin Agak Lemah
Mahfud MD Bicara Revisi UU KPK: Kita Pelajari, Mungkin Agak Lemah

Mahfud MD menjawab pertanyaan soal revisi UU KPK bila terpilih bersama Ganjar menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Baca Selengkapnya
LIVE VIDEO: DPR Panas Cecar Dewas KPK Sampai Disebut 'Macan Ompong'
LIVE VIDEO: DPR Panas Cecar Dewas KPK Sampai Disebut 'Macan Ompong'

Rapat kali ini membahas terkait evaluasi fungsi pengawasan terhadap internal KPK.

Baca Selengkapnya
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pesan Tegas Mahfud ke Pemerintahan Prabowo-Gibran Bikin KPK Garang Lagi
VIDEO: Pesan Tegas Mahfud ke Pemerintahan Prabowo-Gibran Bikin KPK Garang Lagi

Di pemerintahan selanjutnya, Mahfud meminta aturan terkait KPK dikembalikan lagi

Baca Selengkapnya
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Selengkapnya