Demosi 1 Tahun, Ini Peran AKP Dyah di Kasus Kematian Brigadir J

Merdeka.com - Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menyatakan AKP Dyah Chandrawati terbukti melakukan pelanggaran kode etik kategori sedang. Dia terbukti tidak profesional dalam mengelola senjata api dinas. Secara khusus kaitannya dengan kasus kematian Brigadir J.

"Wujud pelanggarannya termasuk klasifikasi pelanggaran sedang yaitu berupa ketidakprofesionalan dalam pengelolaan senjata api dinas," jelas Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah di Mabes Polri, Kamis (8/9).

Dia mengatakan pelanggaran mengurus senjata api dinas dilakukan Dyah ada kaitannya dengan insiden pembunuhan Brigadir J pada Jumat, 8 Juli 2022 lalu.

Namun, Nurul enggan merinci secara spesifik bentuk perbuatan Dyah yang melanggar kode etik. Sebab, hal ini menjadi kewenangan KKEP selaku pemeriksa untuk memberikan keterangan lebih detail.

"Ini terkait dengan kasus (di) Duren Tiga. Jadi untuk detailnya itu teknis dari Komisi Kode Etik," ujarnya.

Hasil putusan sidang KKEP menyatakan AKP Dyah Chandrawati melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf C Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Yaitu menjalankan tugas dan wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural.

Terjerat pelanggaran etik kategori sedang, AKP Dyah Chandrawati dijatuhkan sanksi etika dan administrasi.

Sanksi etika, perilaku pelanggar yakni AKP Dyah Chandrawati dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan permohonan maaf secara lisan dan tertulis di depan tim KKEP.

Sementara sanksi administratif, yakni mutasi yang bersifat demosi selama satu tahun.

Sidang KKEP terhadap Dyah Chandrawati digelar hari ini (8/9) di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri, Jakarta Selatan. Sidang berlangsung sekitar 6 jam mulai dari pukul 11.00 hingga 17.00 Wib.

Reporter Magang: Michelle Kurniawan