Dengan Pancasila wujudkan masyarakat adil-makmur lewat transmigrasi

Merdeka.com - Masih dalam memperingati Hari Lahir Pancasila ke-72 dan pekan Pancasila, dilaksanakan upacara bendera di Desa Sindang Kasai, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Sabtu (3/6) kemarin. Upacara dipimpin oleh Bupati Konawe Selatan dengan peserta terdiri dari 1000 orang, terdiri dari pejabat di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, SKPD Kabupaten Konawe Selatan, para camat, lurah, warga transmigran serta masyarakat desa setempat.

Selain upacara dilaksanakan juga kegiatan pengajian dan santunan kepada anak yatim piatu yang berasal dari desa-desa sekitar. Desa Sindang Kasih merupakan desa bentukan dari eks permukiman transmigrasi. Penempatan transmigran di desa ini pertama kali pada tahun 1968 dengan transmigran berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

Selama puluhan tahun mereka hidup berdampingan dengan damai walaupun berbeda budaya. Ini adalah wujud Bhinneka Tunggal Ika di kawasan transmigrasi.

Hari Lahir Pancasila adalah hari dimana dasar Negara Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Dasar Negara dinamai Pancasila mengandung maksud sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai merauke. Dengan dasar Negara ini diharapkan mampu menjadi pengikat beberapa pulau yang ada di Indonesia menjadi satu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana tidak ada suatu 'dinding pemisah' antara bagian barat, tengah dan timur semua menjadi satu dengan satu dasar yakni Pancasila.

Transmigrasi sebagai program pemerintah secara nyata mendukung Pancasila sebagai dasar Negara. Plt Dirjen PKP2Trans, Putut Edy Sasono menjelaskan bahwa, adanya perbedaan suku budaya akibat perpindahan penduduk yang berasal dari berbagai daerah ke kawasan transmigrasi sehingga terjadi akulturasi budaya di kawasan tersebut.

"Hal ini tentu memiliki nilai positif karena bisa menyatukan masyarakat yang berbeda budaya sehingga bias tercipta persatuan dan kesatuan bangsa," jelas Putut Edy Sasono dalam siaran persnya, Minggu (4/6).

Program transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai pada tahun 1968 berlokasi di Amoito, Konawe selatan dengan penempatan transmigran sebanyak 300 KK (1.433 jiwa). Pembangunan permukiman transmigrasi (kimtrans) selanjutnya dilaksanakan dalam skala besar yang didukung dengan tersedianya pencadangan areal yang relatif luas di bagian-bagian wilayah yang saat itu masih mengalami berbagai kendala di antaranya ketersediaan sarana dan prasarana serta aksesibilitas.

Pembangunan kimtrans tersebut di antaranya di kawasan Lahumbuti. Moramo, Wawotobi, Tinanggea, Toari Oko Oko, Lambale, Kambara, dan Lasalimu. Tahun 2016 di Provinsi Sultra, telah ditempatkan transmigran sebanyak 513 kepala keluarga (KK) atau sejumlah 1.923 jiwa, terdiri dari 271 KK dari Transmigran Penduduk Setempat (TPS) dan 242 KK dari Transmigrasi Penduduk Asal (TPA).

Tujuh kabupaten yang menjadi lokasi pemukiman transmigrasi itu meliputi, Kabupaten Konawe Utara 75 KK, Kabupaten Konawe 75 KK, kabupaten Kolaka sebanyak 50 KK, Kabupaten Kolaka Timur sebanyak 75 KK, Kabupaten Muna sebanyak 50 KK, Kabupaten Buton sebanyak 70 KK dan kabupaten Konawe Selatan sebanyak 118 KK.

Putut menjelaskan bahwa pembangunan transmigrasi berkontribusi terhadap terbentuknya desa dalam wilayah administratif kabupaten. Menurut Putut, sebagai salah satu daerah tujuan penempatan program transmigrasi, di Provinsi Sulawesi Tenggara telah banyak dibuka daerah-daerah baru yang dulunya lahan tidur atau belum dimanfaatkan menjadi kawasan transmigrasi.

Pengaruh desa bentukan transmigrasi ini sangat signifikan, terutama dalam mendukung terjadinya pemekaran kabupaten. Terdapat 37 kecamatan dan 8 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang pembentukannya di dorong oleh pembangunan transmigrasi. Kabupaten yang pembentukannya ikut di dorong oleh pembangunan transmigrasi adalah Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Bombana, Buton, Muna, Kolaka, dan Buton Utara.

Sebanyak 191 desa di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan bentukan transmigrasi termasuk dengan pemekarannya. Dari luas wilayah Sulawesi Tenggara sebesar 4.18888.687 Ha, di antaranya yang merupakan desa bentukan transmigrasi luasnya mencapai 453.426 Ha atau 10,8 persen.

Sebagian besar warga yang mendiami kawasan eks Kimtrans menjadikan pertanian sebagai sumber nafkah utama. Ada tiga komoditas tanaman pangan yang dikembangkan yakni padi, jagung, dan keledai.

Luas lahan sawah di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 184.871,6 Ha dengan seluas 37.143,6 Ha atau 20,1% berada di desa bentukan transmigrasi. Sedangkan luas lahan bukan-sawah 3.205.132,1 Ha dengan 275.187,9 Ha (8,6%) di antaranya ada di desa bentukan transmigrasi. Hal ini memperlihatkan besarnya kontribusi program transmigrasi pada sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Program transmigrasi telah banyak berkontribusi bagi pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berbagai prasarana dan sarana seperti jalan penghubung/poros, jembatan, dan gorong-gorong yang dibangun pada kawasan transmigrasi telah dapat dirasakan manfaatnya oleh warga transmigrasi dan penduduk desa setempat.

Penyelenggaraan transmigrasi semakin mempertegas langkah-langkah strategis pembangunan yang tertuang dalam Nawa Cita ke Tiga Presiden Republik Indonesia untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa-desa, dan dari perbatasan. Strategi pembangunan ini memiliki makna bagi upaya pemerataan pembangunan dengan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di kawasan tersebut.