Denny Indrayana dipanggil Bareskrim Jumat 6 Maret

Merdeka.com - Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri akan memeriksa bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi payment gateway atau sistem yang digunakan untuk membantu penerbitan paspor di Direktorat Imigrasi Kemenkum HAM, Jumat (6/3) mendatang.

Dalam kasus tersebut, 12 saksi sudah dimintai keterangan termasuk bekas Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, yang diperiksa pada Selasa (3/3) kemarin.

"Sudah 12 orang yang kita periksa, yang terakhir itu pak Amir Syamsuddin. Dan rencananya Jumat akan memeriksa saudara DI sebagai saksi," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Humas Mabes Polri, Jakarta, Rabu (4/3).

Rikwanto mengatakan kasus tersebut bermula dari temuan Bareskrim pada 24 Februari lalu, terkait adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di Kemenkum HAM dalam pengadaan proyek layanan singkat pembuatan paspor tersebut. Selain temuan Bareskrim, adanya laporan masyarakat pada 10 Februari lalu juga menjadi dasar penyelidikan kasus tersebut.

"Dugaan korupsi ini itu dari payment gateway. Selisih antara nilai yang seharusnya dan nilai tambahan dari pengurusan paspor," ujarnya.

Rikwanto mengatakan saat ini nilai kerugian uang negara dalam kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Akan tetapi, kata Rikwanto, uang negara yang dikeluarkan dalam proyek tersebut sudah mencapai sekitar Rp 32 miliar. "Ini bukan nilai kerugiannya, tapi akumulasi dari pembuatan paspor itu," pungkasnya.

Sebelumnya ramai diberitakan, seorang bernama Andi Syamsul Bahri, Selasa (10/1) lalu, melaporkan mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana, terkait dugaan korupsi proyek payment gateway di Imigrasi yang dilaksanakan Mei 2014. Laporan itu teregistrasi bernomor 166/2015/Bareskrim Polri. Namun dari pihak Polri menyatakan belum menjelaskan secara gamblang terkait laporan tersebut.