Denny Indrayana pertanyakan pencopotan Sutarman sebagai Kapolri
Merdeka.com - Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Denny Indrayana mengatakan, presiden Joko Widodo harus menunjuk Kapolri definitif untuk menggantikan Jenderal Sutarman yang diberhentikan secara mendadak. Karena, Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti seakan-akan sudah mempunyai bintang empat.
"Ada kesalahan-kesalahan yang mendasar. Memang sangat perlu dipertanyakan apa alasan pemberhentian Kapolri Sutarman," kata Denny di Bunderan HI, Jakarta, Minggu (18/1).
Menurut dia, akan menjadi berbahaya dengan adanya bintang empat yang sudah tidak menjabat dalam tubuh polri. Oleh sebab itu, Jokowi harus segera memilih Kapolri definitif. Di sisi lain Sutarman baru pensiun Oktober 2015.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Bagaimana Hendarman Supandji memastikan Jaksa pilihannya tidak korupsi? Berulangkali, kata Hendarman, dirinya menekankan kepada jaksa tersebut agak tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan atau melanggar hukum.
-
Kenapa KPK tidak campur tangan pencalonan Karna Suswandi? 'Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan,' kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, dikutip Sabtu (31/8).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
"Presiden segera memilih Kapolri definitif, harus segera memilih Kapolri tetap permanen melalui proses yang benar dan baik, melibatkan KPK dan PPATK memastikan tidak ada rekening gendut, tidak ada masalah dengan korupsi apalagi tersangka korupsi," ujarnya.
Dia menyatakan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK jangan dipolitisasi. Terlebih, ketika diajukan dalam peradilan selalu dimenangkan oleh KPK.
"Banyak tersangka terdakwa melakukan argumentasi itu tapi hakim mengatakan tidak, KPK sudah profesional. Seratus persen kerja-kerja KPK dianggap betul oleh pengadilan Tipikor."
Lebih lanjut, Komjen Budi Gunawan diyakini akan menjadi terdakwa lantaran KPK tidak pernah salah dalam menetapkan tersangka korupsi.
"Bahwasannya ada bukti yang lain mesti juga KPK harus lihat. Yang menjadi prioritas kasusnya adalah Budi Gunawan saya pikir juga masuk akal karena kita tidak mau punya Kapolri tersangka." (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perlawanan diajukan kubu Denny Indrayana itu dirasa keberatan oleh kubu Anwar Usman.
Baca SelengkapnyaGaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaBuntut pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyebut penyelidik khilaf dalam OTT yang melibatkan Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Baca SelengkapnyaMantan Kabareskrim Polri Susno Duadji menjadi salah satu sosok yang paling lantang dalam menyoroti kasus Vina Cirebon.
Baca SelengkapnyaPenetapan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK memicu protes keras dari Danpuspom TNI. Simak selengkapnya!
Baca SelengkapnyaGugatan praperadilan Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS) ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaUntuk kesekian kalinya, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kalah dalam menghadapi gugatan praperadilan dari sejumlah tersangka atas kasus korupsi.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas ditetapkan menjadi tersangka. Tetapi, KPK malah minta maaf.
Baca SelengkapnyaPenetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuai polemik.
Baca SelengkapnyaProses penetapan Syahrul Yasin Limpo dalam perkara rasuah di Kementan ditegaskan KPK berdasarkan alat-alat bukti cukup.
Baca SelengkapnyaMahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.
Baca Selengkapnya