Densus 88 tak diajak ikut latihan antiteror terbesar di Sentul

Merdeka.com - Dalam acara latihan gabungan lintas negara penanggulangan terorisme lebih mengedepankan strategi dan taktik perencanaan. Acara yang berlangsung di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Bogor akan berlangsung selama lima hari, yakni pada 9-13 September 2013.

Peserta latihan berasal dari sepuluh negara kawasan Asean dan delapan negara tambahan dari Cina, Rusia, India, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia atau dikenal dengan ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM Plus).

Dari penjelasan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dalam pembukaan latihan menjelaskan, perkembangan dunia saat ini sangat cepat, demikian juga dengan gerakan terorisme. Bahkan menurut Moeldoko, saat ini strategi terorisme sudah menggunakan instrumen psikologi dalam organisasi dan memanfaatkan media dan teknologi antarnegara.

"Tidak ada satu negara pun yang bisa menyelesaikan masalah keamanan negaranya sendirian, maka dibutuhkan kerja sama antarnegara," kata Moeldoko.

Dari rilis acara yang diterima merdeka.com, acara latihan akan lebih banyak membicarakan strategi penanggulangan, pemberantasan, dan eksekusi langsung terhadap pelaku terorisme. Perencanaan strategi menghabiskan waktu hingga empat hari dan hari terakhir akan diadakan stimulasi serangan langsung ke target terorisme dalam berbagai tingkat kesulitan.

Acara latihan gabungan penanggulangan terorisme lintas negara ini menurunkan pasukan khusus dari negara-negara peserta. Termasuk Indonesia yang menurunkan tiga pasukan elite dari tiga matra, Kopassus (Angkatan Darat) Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka (Angkatan Laut), dan Detasemen Bravo (Angkatan Udara).

Tidak ikutnya Densus 88 dari Kepolisian dalam pelatihan ini bisa saja menyisakan tanda tanya. Sebab selama ini, yang beredar di media, penanganan terorisme lebih banyak ditangani Kepolisian.

Menurut sumber merdeka.com yang juga peserta latihan dari korps Angkatan Darat mengatakan, pasukan elite ini nanti ke depan akan bergerak jika masalah terorisme yang dihadapi di luar kemampuan dari Kepolisian. Tapi dia menjelaskan, meski tidak ikut sertanya pasukan khusus dari polisi, ada juga peserta dari kepolisian yang ikut dalam latihan bersama ini.

"Kasus pembajakan pesawat kepresidenan di Thailand pada era 1990-an adalah contohnya. Tapi intinya siapa pun yang diturunkan untuk pemberantasan terorisme tak masalah toh itu ditentukan oleh panglima tertinggi angkatan perang, yakni presiden," kata sumber itu.

Sumber itu juga menuturkan dalam latihan gabungan itu juga akan mendengarkan negara-negara peserta yang lain dalam menanggulangi terorisme. Dia menuturkan, banyak juga negara peserta yang menggunakan kepolisian untuk pembasmian terorisme.

"Tapi ada juga yang seperti Indonesia seperti India dan Cina yang juga masih menjadikan kepolisiannya ditugaskan menangani teroris. Di forum ini hal itu juga akan kita bahas dan hasilnya diharapkan jadi standar bersama dalam menangani kasus terorisme," ujar sumber itu.