Follow
Densus Antikorupsi harus diisi polisi yang tak gampang disuap
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian berencana membentuk Densus anti-Tindak Pidana Korupsi untuk membantu KPK dalam memberantas korupsi. Pengamat kepolisian Widodo Umar mengatakan, dalam pembentukan Densus Anti Korupsi banyak yang harus dipersiapkan oleh Polri.
Salah satunya yaitu anggota Densus harus dipilih dari orang-orang yang punya mental baja, dan tidak tergoyahkan dengan suap.
"(Juga) harus bersikap arif dalam bertindak, tidak emosional atau main tembak saja," kata Widodo saat dihubungi merdeka.com, Rabu (19/7).
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa tugas Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK? Nawawi sempat mengaku tugas yang diamanahkan Jokowi kepada dirinya sangat berat.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
Lanjut dia, Densus juga mesti diisi orang yang profesional. Mereka pun harus bersikap independen atau tidak memihak kepada kepentingan.
Menurutnya jika hal-hal tersebut tidak dibenahi dulu, masalah pembangunan nasional bisa jadi kacau. "Jadi pembentukan lembaga ini harus dilandasi pemikiran yang arif, tidak grasak grusuk mumpung berkuasa," tutup Widodo. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kehadiran Kortas Tipidkor diharapkan bisa menjadi solusi dan jawaban atas kegelisan masyarakat terhadap kejahatan korupsi.
Baca Selengkapnya
Rencana pembentukan Kortas nantinya bakal membantu lembaga antirasuah serta Korps Adhyaksa.
Baca Selengkapnya
Korps Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipidkor) adalah lembaga baru di Polri.
Baca Selengkapnya
Kehadiran Kortas diyakini akan semakin memperkuat kerjasama antar dua lembaga tersebut dalam memberangus kejahatan korupsi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rilis akhir tahun 2024 terkait capaian kerja kepolisian Indonesia
Baca Selengkapnya
Perpres bernomor 122 Tahun 2024 merupakan perubahan kelima dari Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri.
Baca Selengkapnya
Pansel Capim KPK mengaku sudah melakukan upaya jemput bola untuk mencari Capim dan Dewas KPK yang memiliki kompetensi pemberantasan korupsi.
Baca Selengkapnya
Deddy memberi saran agar Polri di bawah naungan Panglima TNI atau berada di bawah Kemendagri.
Baca Selengkapnya
Sebagai lembaga pengawas, Kompolnas bertanggung jawab memantau dan menilai kinerja serta integritas anggota dan pejabat Polri.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.
Baca Selengkapnya
Bima menerangkan, perlu data-data dan pendapat hukum untuk mengubah aturan mengenai posisi kepolisian.
Baca Selengkapnya
Ketua KPK Setyo Budiyanto bersama jajarannya bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta pejabat utama Mabes Polri.
Baca Selengkapnya