Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Depok dinilai belum pantas disebut kota layak anak

Depok dinilai belum pantas disebut kota layak anak anak sekolah. merdeka.com

Merdeka.com - Penyematan Kota Layak Anak (KLA) untuk Depok, Jawa Barat, dinilai belum pantas. Sebab di Depok masih sering terjadi kasus kejahatan seksual dan kekerasan terhadap anak. Seharusnya dengan label KLA maka semua anak terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan.

"Itu semua tidak hanya dalam penyediaan sarana fisik seperti area terbuka untuk bermain, tetapi juga sarana non fisik seperti pendidikan yang terintegrasi," kata Psikolog Universitas Pancasila (UP) Aully Grashinta, Senin (23/5).

Dia mencontohkan, pembentukan karakter yang baik, sehat dan pengetahuan soal norma juga perlu ditanamkan. Sehingga setiap individu bisa saling menghargai dan menghindari terhadap tindakan melanggar. Namun itu semua perlu dukungan semua pihak. Mulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat luas.

"Semua punya peranannya sendiri dalam mendukung KLA," ungkapnya.

Ditegaskan, pemerintah kota tidak boleh hanya terpaku kepada penyediaan sarana fisik. Tetapi juga harus menyediakan sistem pendidikan terintegrasi antara rumah-sekolah-masyarakat. Sehingga anak benar-benar terlindungi, aman dari segala bentuk kekerasan.

"Dan dapat mengembangkan diri sesuai usianya," katanya.

Jika ingin serius, maka Pemkot Depok harus terus melakukan upaya perbaikan. Dan jika masih terus terjadi kasus kejahatan seksual anak, maka programnya belum sepenuhnya berhasil.

"Bagaimana pendekatan kepada tiap keluarga melalui jejaring aparatur RT, RW, lurah, camat dll. Bagaimana pendekatan pada tiap sekolah sampai ke guru selama ini. Itu perlu dievaluasi efektivitasnya," pungkasnya. (mdk/cob)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menparekraf Beberkan Penyebab Kota Depok Gagal Jadi Kota Kreatif Versi Unesco
Menparekraf Beberkan Penyebab Kota Depok Gagal Jadi Kota Kreatif Versi Unesco

Masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan lagi agar Depok berhasil masuk dalam UNESCO Creative City Network.

Baca Selengkapnya
Disdik Jabar Buka Suara Terkait Siswa Miskin Tak Diterima SMAN 4 Depok
Disdik Jabar Buka Suara Terkait Siswa Miskin Tak Diterima SMAN 4 Depok

Warga sebelumnya menggelar aksi solidaritas karena banyak siswa dari keluarga miskin tidak diterima SMA Negeri 4 Depok.

Baca Selengkapnya
Miris, Depok Minim SMP Negeri, Puluhan Ribu Siswa Lulusan SD Kebingungan Cari Sekolah
Miris, Depok Minim SMP Negeri, Puluhan Ribu Siswa Lulusan SD Kebingungan Cari Sekolah

Tahun ini, jumlah lulusan SD di Depok sebanyak 34.000 siswa. Namun daya tampung SMPN di Depok hanya untuk 9.000 siswa saja.

Baca Selengkapnya
Heboh Menu Cegah Stunting di Depok Hanya Tahu dan Kuah Sayur, Ini Penjelasan Dinkes
Heboh Menu Cegah Stunting di Depok Hanya Tahu dan Kuah Sayur, Ini Penjelasan Dinkes

Makanan pencegahan stunting di Depok hanya berisi nasi, dua potong tahu, dan kuah sayur.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Lihat Indonesia Belum Rasakan Manfaat Demografi
Said Abdullah Lihat Indonesia Belum Rasakan Manfaat Demografi

Said menyebut tenaga kerja Indonesia yang bekerja saat ini berjumlah 142,1 juta. Namun ironisnya 54,6 persen diantaranya lulusan SMP ke bawah.

Baca Selengkapnya
Lama Sekolah di Kabupaten Bogor Rata-Rata 8,37 Tahun, Setara Kelas 2 SMP
Lama Sekolah di Kabupaten Bogor Rata-Rata 8,37 Tahun, Setara Kelas 2 SMP

Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengungkapkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bogor masih 8,37 tahun atau setara kelas 2 SMP.

Baca Selengkapnya
KPK Soroti Viral Menu Pencegahan Stunting Depok: Kurang Pengawasan Internal
KPK Soroti Viral Menu Pencegahan Stunting Depok: Kurang Pengawasan Internal

Viral menu pencegahan stunting di Depok hanya berisi sawi dan tahu.

Baca Selengkapnya
Debat Pilgub, Andika Soroti Indeks Demokrasi Hingga Kesenjangan Pendidikan di Jateng
Debat Pilgub, Andika Soroti Indeks Demokrasi Hingga Kesenjangan Pendidikan di Jateng

Andika juga menyinggung indeks pelayanan publik di provinsi Jawa Tengah yang juga turun. Dan penurunan terjadi dalam 3 tahun terakhir.

Baca Selengkapnya
Menko PMK: Masih Ada 15 Ribu Desa Tak Punya PAUD, Tidak Boleh!
Menko PMK: Masih Ada 15 Ribu Desa Tak Punya PAUD, Tidak Boleh!

Pembangunan PAUD di desa sebenarnya bisa menggunakan dana desa.

Baca Selengkapnya