Depok Perpanjang PPKM, Indikator Status Daerah Lebih Diperketat
Merdeka.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Depok diperpanjang mulai 6-19 April 2021. Ini adalah perpanjangan keempat yang dilakukan Pemerintah Kota Depok sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 7 Tahun 2021.
Jubir Satgas Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan ada yang berbeda dalam pemberlakukan PPKM keempat ini. Yaitu mengenai indikator status daerah yang kini menjadi diperketat.
"Misalnya untuk zonasi RT zona merah, kalau Inmendagri sebelumnya diatur jika di dalam satu RT ada lebih dari 10 rumah yang ada kasus (Covid-19), maka itu zona merah. Saat ini sudah diubah, jika lebih dari 5 rumah saja, saat ini sudah zona merah," kata Dadang, Rabu (7/4).
-
Kapan PKL dilakukan? Biasanya, PKL diberikan pada siswa setelah melewati tahun ketiga di sekolah.
-
Apa yang dilakukan Kemendagri terkait TP PKK? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
-
Apa itu PKM? PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa, Ini Penjelasan Lengkapnya PKM membantu meningkatkan mutu mahasiswa agar optimal saat terjun ke masyarakat.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
Berdasarkan Inmendagri Nomor 7 Tahun 2021, RT masuk zona kuning jika ada 1-2 rumah dengan kasus Covid-19 dalam sepekan, zona oranye jika ada 3-5 rumah, dan zona merah jika ada lebih dari 5 rumah. Dadang mengungkapkan, data dan peta zonasi RT di Depok saat ini mungkin akan berubah menyesuaikan perubahan indikator zonasi RT dalam Inmendagri Nomor 7.
"Kami sedang menghitung karena ini perlu tabulasi data, perlu pengolahan data, kemungkinan besar akan mengubah zonasi," ujarnya.
Untuk saat ini kata Dadang, memang terjadi perlambatan jumlah kasus. Namun pihaknya tetap melakukan upaya agar terus bisa turun. Semula kasus per hari mencapai 200-300. Saat ini hanya 100 kasus bertambah per hari.
"Kasus tentunya setiap hari bertambah, tapi dalam minggu ini relatif melandai, kasus kita perhari lebih seratus orang. Dimana minggu sebelumnyanya antara 200-300. Melandai, karena ini memang satu karena intervensi dari vaksinasi kedua kesadaran warga juga mulai tumbuh dalam menerapkan 2i Lima M, dan menerapkan protokol kesehatan di semua sektor," katanya.
Jumlah penambahan kasus masih didominasi terjadi di klaster keluarga dan perkantoran. Disebutkan, dari klaster kantor kemudian berdampak ke klaster keluarga. Hanya saja untuk tingkat kesembuhan sudah sangat baik mencapai 93,7 persen.
"Per hari antara 200-300 kasus yang sembuh. Jadi kasus aktif saat ini sudah di bawah 2.000," tutupnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jumlah ini naik dua kali lipat dibanding tahun 2023. Adapun rinciannya, pada Januari 2024 sebanyak 68 kasus, Februari 119 kasus, Maret 68 kasus.
Baca SelengkapnyaPenghentian hanya dilakukan tiga hari terhitung 24-26 November PMT dihentikan sementara.
Baca SelengkapnyaPeningkatan kasus Covid-19 terlihat di Depok, Jawa Barat, dan sejumlah wilayah lainnya.
Baca SelengkapnyaWali Kota Depok Mohammad Idris mengeluarkan kebijakan baru untuk mengurangi polusi udara. Naik motor wajib dua orang, naik mobil minimal tiga orang.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Desa sebelumnya telah disepakati menjadi RUU Desa oleh DPR pada Juli 2023. Massa berharap RUU Desa sudah final sebelum Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAda Indikasi Penggelembungan Suara, Pleno Akhir Tingkat Kota Depok Ditunda
Baca SelengkapnyaPihak KPUD Depok juga sudah melakukan perbaikan terhadap kesalahan pembacaan dalam sistim Sirekap saat penghitungan sementara pemilihan presiden
Baca SelengkapnyaSaat ini tercatat ada 300 warga yang terpapar covid dari sebelumnya 100 kasus.
Baca SelengkapnyaWali Kota Idris berdalih kebihakan WFH berdasarkan instruksi Kemendagri
Baca SelengkapnyaBupati Ipuk menyampaikan, pengukuhan masa jabatan kepala desa ini bagian dari percepatan pelayanan untuk masyarakat.
Baca SelengkapnyaWali Kota Depok diduga melanggar UU Pilkada Pasal 70 ayat 2.
Baca SelengkapnyaKPU Buka Pendaftaran PPK Pilkada 2024, Depok Jadi Percontohan
Baca Selengkapnya