Deretan 5 Besar Kekayaan Pejabat Pemprov Banten, Segini Harta Pj Gubernur

Merdeka.com - Saat ini masyarakat tengah menyoroti harta kekayaan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang fantastis, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK. Di provinsi Banten, sejumlah pejabat juga melaporkan kekayaannya ke LHKPN KPK.

Berdasarkan LHKPN KPK pada tahun 2021, sejumlah pejabat di Lingkungan pemprov banten telah melaporkan kekayaannya. Berdasarkan urutan jumlah kekayaan tertinggi adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti. Dia melaporkan harta kekayaannya sebanyak RP23 miliar.

Kekayaan tersebut didominasi oleh 13 bidang tanah bangunan dengan nilai Rp18,32 miliar, dan harta itu dilaporkan diperoleh berdasarkan hasil sendiri.

Harta pada alat transportasi dan mesin senilai Rp430 juta, mobil Honda Brio tahun 2019 dan Honda HRV tahun 2020, keduanya merupakan hasil sendiri.

Harta bergerak lainnya Rp3,35 miliar, kas Rp1,68 miliar dan Ati tercatat tidak memiliki utang.

Posisi kedua PJ Sekda Provinsi Banten Moch Tranggono yang tercatat di LHKPN sebagai staf ahli Gubernur. Dia melaporkan harta kekayaan sebanyak Rp19,71 miliar. Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan sebanyak enam bidang dengan nilai Rp15,93 miliar. Dari enam bidang itu, empat bidang tanah dan bangunan yang rata-rata berada di Bandung dilaporkan diperoleh dari warisan.

Sedangkan dua bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dan Serang, dilaporkan merupakan sebagai hasil sendiri.

Sedangkan alat transportasi berupa Honda HRV senilai Rp120 juta atas hasil sendiri, surat berharga Rp843,8 juta, kas dan setara kas Rp2,6 miliar dan harta lainnya Rp196 juta.

Sementara itu Pj Gubernur Al Muktabar yang tercatat di LHKPN sebagai Sekda Banten, Dia melaporkan harta kekayaan Rp15,05 miliar, terdiri dari tanah dan bangunan di Bandung, Depok dan Jakarta Selatan senilai Rp5 miliar atas usaha sendiri.

Sedangkan alat transportasi senilai Rp625 juta terdiri dari Toyota Fortuner, Inova G dan Innova VAT.

Dia juga melaporkan harta kekayaan lainnya senilai Rp50 juta, kas dan setara kas Rp9,37 miliar.

Setelah itu Arlan Marzan yang dalam LHKPN tercatat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), melaporkan harta kekayaan Rp12,37 miliar, Harta kekayaan terbanyak adalah tanah bangunan sebanyak 18 bidang Rp10,9 miliar yang tersebar di Serang, Cilegon dan Lebak. Alat transportasi yang dilaporkan adalah Honda Odyssey Rp750 juta.

Harta bergerak lainnya dilaporkan Rp280 juta kas dan setara kas Rp339,9 juta, dia juga melaporkan utang Rp288 juta.

Diurutan ke lima adalah Tabrani yang dalam LHKPN tercatat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) melaporkan harta kekayaan Rp8,9 miliar. Harta didominasi oleh tanah dan bangunan dilaporkan sembilan bidang dengan nilai Rp7,75 miliar. Semua harta itu berada di Kota Tangerang atas hasil sendiri.

Alat transportasi senilai Rp920,5 juta berupa mobil Honda Jazz minibus, motor Honda Rp4,5 juta, motor Honda Beat karbu Rp3 juta, Honda Accord sedang Rp350 juta dan Toyota Fortuner Jeep Rp350 juta.

Harga bergerak lainnya dilaporkan senilai Rp119 juta, kas dan setara kas Rp183,3 juta. Laporan itu juga membukukan utang Rp55 juta.