Deretan alumni Gontor yang jadi Dai kondang dan pentolan pemerintah

Merdeka.com - Tahun ini pondok pesantren modern Gontor memasuki usia 90 tahun. Artinya usia Gontor lebih tua dibanding republik Indonesia.

Perjalanan panjang itu membawa Gontor menjadi salah satu wadah pendidikan ajaran Islam yang diperhitungkan. Sejumlah santri yang pernah menimba ilmu di pesantren yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur, ini tercatat menduduki posisi strategis di pemerintahan.

Mulai dari pimpinan lembaga hukum hingga tokoh panutan masyarakat pernah diemban alumni pesantren Gontor. Tak ayal pesantren yang didirikan 10 April 1926 ini diperhitungkan masyarakat.

Gontor saat ini memiliki 20 pesantren yang tersebar di Indonesia; 13 kampus pondok putra dan 7 kampus pondok putri. Pondok Modern Darussalam Gontor yang saat ini berdiri di Jawa, Sumatera dan Sulawesi dengan jumlah guru dan santri sekitar 25.405 orang, serta mengelola Universitas Darussalam Gontor (UNIDA), dengan jumlah mahasiswa sekitar 2.684 orang.

Selain itu, hingga saat ini 283 pesantren telah terdaftar sebagai Pesantren Alumni Gontor, yaitu pesantren yang dikelola para alumni Gontor, dan beberapa pesantren masih dalam tahap pendataan atau belum mendaftar. Berikut tokoh-tokoh yang pernah menjadi santri Pondok Modern Darussalam Gontor hingga menjadi pentolan tokoh agama atau kiai dan pimpinan di pemerintahan:

KH Hasyim Muzadi

KH. Ahmad Hasyim Muzadi adalah mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU). Selain itu, Hasyim Muzadi pernah menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur. Hasyim lahir di Tuban pada tanggal 8 Agustus 1944 dari pasangan H. Muzadi dengan istrinya Hj. Rumyati. Hasyim menempuh jalur pendidikan dasarnya di Madrasah Ibtidaiyah di Tuban pada tahun 1950 dan menuntaskan pendidikannya tingginya di Institut Agama Islam Negeri IAIN Malang, Jawa Timur pada tahun 1969. Suami Hj. Muthomimah ini nampaknya memang terlahir untuk mengabdi di Jawa Timur. Hasyim sendiri mengawali kegiatan organisasinya dengan berpartisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan semacam Gerakan Pemuda Ansor (GP-Ansor) dan organisasi kemahasiswaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) hingga akhirnya dia dia dipercaya menjadi pemimpin kedua organisasi tersebut.Hal inilah yang menjadi struktural menjadi modal kuat Hasyim untuk terus berkiprah di NU. Nama Hasyim mulai mencuat ke publik setelah pada tahun 1992, dia terpilih menjadi Ketua Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur yang terbukti mampu menjadi batu loncatan bagi Hasyim untuk menjadi Ketua PBNU pada tahun 1999. Setelah itu, tercatat Hasyim pernah menjadi anggota DPRD Tingkat I Jawa Timur pada tahun 1986, yang ketika itu masih bernaung di bawah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).Pada tahun 1999, Hasyim terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) pada Muktamar ke-30 di Lirboyo, Kediri. Pada pemilihan presiden tahun 2004, Hasyim Muzadi menjadi Calon Wakil Presiden mendampingi Capres Megawati Soekarnoputri Presiden RI Kelima (2001-2004) Megawati Soekarnoputri. Namun langkahnya ini gagal menuai kemenangan. Setelah itu, dalam Muktamar NU ke-31 di Donohudan, Boyolali, Jateng, Hasyim kembali terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) setelah berhasil mengungguli secara mutlak para pesaingnya, termasuk KH Abdurrahman Wahid.Sesuai ketentuan internal NU, seseorang hanya boleh menjabat Ketua Umum Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU dua periode berturut-turut. Sehingga dalam Muktamar NU ke-32 di Makssar, April 2010, dia digantikan Dr. KH Said Aqil Siradj, MA. Sementara Hasyim Muzadi terpilih menjabat Wakil Rais Aam PBNU (2010-2015), bersama Dr. KH A. Musthofa Bisri mendampingi Ketua Rais Aam Dr. KH. M. A. Sahal Mahfudh. Saat ini dia merupakan salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dilantik pada tanggal 19 Januari 2015.

Adnan Pandu Praja

Adnan Pandu Praja merupakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015. Adnan pernah mengeyam pendidikan di Kulliyyatul Mua'allimin Islamiyah, Gontor selama tiga tahun.Sebelum menjadi salah satu Pimpinan KPK, dia adalah anggota dan SekJen Kompolnas.Minat Adnan terhadap dunia hukum memang sudah mengakar sejak ia muda, hingga ia memilih untuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang diselesaikannya pada tahun 1987.Tak hanya itu, dia melanjutkan untuk mempelajari Spesialisasi Notrait dan Pertahanan di universitas yang sama, hingga ia meraih Sp.N pada tahun 1996. Seolah belum cukup, ia merantau ke negeri seberang, yaitu Australia, untuk meraih gelar Master of Law-nya di University of Technology Sidney Australia dan selesai pada tahun 2003.Adnan Pandu Praja, yang kerap disebut APP ini, memang memiliki latar belakang advokat sebelum aktif sebagai pengamat Kepolisian. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Editorial Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta beberapa posisi lainnya.

Hidayat Nur Wahid

Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA adalah mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2009-2009. Ia menggantikan Amien Rais dan kemudian digantikan oleh Taufiq Kiemas. Dalam pemilihan umum, Hidayat menang dua angka dari lawannya, Sucipto yang diusung Koalisi Kebangsaan.Ia memilih mendalami Islam dalam setiap sekolah yang dipilihnya. Lulus dari SDN Kebondalem Kidon, Pramban, Klanten tahun 1972, ia masuk Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar Ponorogo tahun 1972, kemudian ke Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo lulus tahun 1978.Kemudian dia melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta pada tahun 1979. Setelah itu ia melanjutkan ke Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Islam Madinah Arah Saudi dan lulus pada 1983 dengan judul skripsi Mauqif Al Yahud Min Islam Al Anshar.Pria yang lahir di Klaten, 8 April 1960 ini kemudian melanjutkan pendidikan lagi untuk meraih gelar Master melalui program pascasarjana Universitas Islam Arab Saudi jurusan Aqidah hingga 1987. Lalu, di tahun 1992, Hidayat akhirnya merangkumkan gelar doktor lewat progam Pascasarjana Universitas Islam Medina, Arab Saudi, Jurusan Aqidah Fakultas Dakwah dam Ushuludin.

Abu Bakar Baasyir

Berikutnya datang dari Pemuka Agama Indonesia, Abu Bakar Ba'asyir bin Abu Bakar Daud. Menamatkan studinya di Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 1959 dan melanjutkan pengembaraan ilmunya ke Universitas Al-Irsyad Solo.Dia merupakan Ketua Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI. Selain itu beliau juga salah satu pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngruki, Solo, Jawa Tengah.Nama Abu Bakar Ba'asyir tentu tak asing bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia Islam, politik, dan hukum. Besarnya pengaruh beliau di negara ini tidak bisa dipungkiri lagi, walaupun cenderung pada arah yang negatif. Berbagai badan intelijen serta PBB yang mengklaim bahwa beliau adalah pemimpin Jamaah Islamiyah (JI), suatu aliran agama Islam yang sangat liberal dan memiliki hubungan dengan Al-Qaeda, yang disinyalir merupakan penanggung jawab berbagai aksi terorisme berbasis agama Islam.Sampai akhirnya Ba'asyir dijatuhi hukuman penjara 15 tahun pada 16 Juni 2011 oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah dinyatakan terlibat dalam pendanaan latihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia.

Lukman Hakim Syaifuddin

Alumni yang satu ini moncer berkarir di pemerintahan. Lukman Hakim Syaifuddin merupakan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 1983. Lukman merupakan Menteri Agama pengganti Suryadharma Ali. Sebelumnya beliau pernah menjadi Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014.Sosok Lukman yang memiliki karakter kuat ini menampilkan citra baru PPP yang kala itu diidentikkan sebagai partai kaum tua. Keberadaannya di PPP mulai awal dekade 1990-an menjadi simbol munculnya generasi baru di partai Islam. Dan belakangan ini hampir 80 persen dari kepengurusan PPP tingkat pusat didominasi kaum muda.Secara resmi menjadi pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada awal 1994 sebagai anggota Lembaga Pusat Pendidikan dan Latihan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, lalu menjadi Ketua di lembaga tersebut pada 1999-2003. Lukman juga menduduki posisi Sekretaris Pengurus Harian Pusat DPP PPP periode 2003-2007. (mdk/cob)