Deretan Poster 'Unik' Warnai Demo Mahasiswa di Jember Tolak RUU KUHP
Merdeka.com - Aksi penolakan terhadap UU KPK yang telah disahkan masih terus berlanjut. Kali ini, giliran mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ) yang turun ke jalan pada Kamis (26/09) ini.
"Sikap Presiden yang menyetujui revisi UU KPK jelas menunjukkan bahwa dia tidak menepati janji yang sebelumnya dia ucapkan semasa kampanye," ujar Bryan Bagus Bayu Pratama, koordinator aksi BEM UMJ tersebut.
©2019 Merdeka.com/Muhammad PermanaSebelumnya, Jokowi saat berkampanye, berjanji akan memperkuat KPK dalam upaya memberantas korupsi. Mulai dari penambahan anggaran hingga kewenangan mengangkat penyidik Independen oleh KPK. Namun janji tersebut dianggap para mahasiswa, dilanggar sendiri oleh Jokowi saat ini, dengan menyetujui revisi UU KPK.
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Siapa saja yang ikut demo di KPU? Soenarko menambahkan, aksi ini akan diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat sampai beberapa organisasi relawan dari pasangan calon 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dan paslon 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
"Janji Jokowi untuk memperkuat KPK terbantahkan setelah dia menang pemilu. Langkah DPR dan presiden yang terburu-buru mengesahkan revisi UU KPK ini juga menunjukkan betapa mereka tersandera kepentingan oligarkis," ujar Bryan.
Tak hanya pelemahan KPK yang menjadi sorotan. BEM Universitas Muhammadiyah Jember juga mengecam sederet rencana regulasi yang sempat akan disahkan oleh DPR dan pemerintah.
"Selain menolak UU KPK yang baru, kami juga menolak Rancangan KUHP yang baru," kata Bryan.
Mengenakan jaket almamater berwarna biru, ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember tersebut berorasi di bundaran depan DPRD Jember. Aksi mereka ini juga sekaligus untuk mengawal dan menagih janji DPRD Jember terkait aksi Cipayung Plus Jember pada Senin (23/09) kemarin.
"Kami menagih janji dari DPRD Jember yang akan membawa aspirasi para mahasiswa ke pusat," lanjut Bryan.
Namun mereka kecewa karena para anggota DPRD Jember dinilai kurang maksimal dalam membawa aspirasi mahasiswa yang menolak berbagai regulasi ngawur oleh DPR dan pemerintah pusat.
Sebelumnya, pada Senin (23/09) kemarin, aksi besar-besaran digelar oleh gabungan empat organisasi di Jember. Mereka berasal dari IMM, GMNI, HMI dan KAMMI yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Jember. Para mahasiswa tersebut mengecam sederet RUU kontroversial dari pemerintah.
Para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember ini juga mengecam aksi represif dari polisi terhadap beberapa demonstran di beberapa kota. Menurut mereka, polisi semestinya mengayomi aksi mahasiswa yang dilakukan untuk menyampaikan suara rakyat kepada penguasa.
"Kami sayangkan, tindakan represif tersebut. Kami yakin, jika polisi tidak memulai dulu, mahasiswa tidak akan bodoh untuk menyerang polisi," kata Bryan.
Aksi mahasiswa kemudian berakhir dengan tertib setelah ditemui oleh perwakilan dewan. "Kami akan melakukan aksi lanjutan untuk memperjuangkan tuntutan ini," tegas Bryan.
Sebelumnya, selama empat hari berturut-turut sejak Senin kemarin, mahasiswa dari berbagai elemen organisasi di Jember melakukan demonstrasi. Mereka mengecam sederet regulasi baru yang sedang digarap pemerintah. Terutama yang menjadi sorotan adalah perihal revisi UU KPK yang kadung disahkan. UU yang baru tersebut dianggap bisa melemahkan lembaga anti rasuah tersebut.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menentang upaya revisi UU Pilkada, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaDemonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Jatim itu mengepung dan meminta paksa agar anggota dewan mau keluar dan menemui massa aksi.
Baca SelengkapnyaMahasiswa berangka pukul 11.30 menggunakan 10 kopaja dan 20 angkot. Mereka juga membawa sejumlah spanduk dan poster.
Baca SelengkapnyaMereka mendesak KPU untuk bekerja secara profesional serta bersikap adil dan netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari besok.
Baca SelengkapnyaAksi Mimbar Demokrasi melawan Politik Dinasti dan Menolak Pelanggaran HAM meluas hingga Jambi.
Baca SelengkapnyaMeski revisi UU Pilkada dibatalkan, ribuan mahasiswa di Surabaya tetap berunjuk rasa mengawal putusan MK hingga ditetapkan sebagai PKPU.
Baca SelengkapnyaDi tengah gelombang aksi mahasiswa, Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja di sejumlah tempat di Kota Makassar.
Baca SelengkapnyaMahasiswa Universitas Trisakti bersama-sama menarik tali yang sudah diikatkan pada gerbang besi tersebut.
Baca SelengkapnyaAksi unjuk rasa untuk mengawal putusan MK terus berlanjut. Setelah mengepung Gedung KPK, demonstran kini menggeruduk markas KPU.
Baca SelengkapnyaTuntutan pemakzulan Jokowi itu dilakukan karena orang nomor satu di Indonesia itu dianggap telah melemahkan demokrasi.
Baca SelengkapnyaDalam aksi yang dihelat di depan Kantor KPU RI juga hadir mahasiswa lainnya dari berbagai universitas di Jakarta.
Baca SelengkapnyaAksi ini digelar sebagai bentuk demokrasi untuk melawan Politik Dinasti serta menolak Pelanggaran HAM.
Baca Selengkapnya